Petugas gerebek prostitusi daring di Apartemen Kebagusan City

Jakarta (ANTARA) – Petugas gabungan dari unsur kepolisian, TNI dan Satpol PP Kelurahan Kebagusan menggerebek prostitusi daring di Apartemen Kebagusan City, Kebagusan, Jakarta Selatan, dengan didampingi oleh pihak keamanan apartemen pada Kamis malam.

Baca juga: Polisi tangkap muncikari prostitusi online

Razia tersebut dilakukan lantaran pihak apartemen menduga ada sejumlah wanita yang kerap menyewa apartemen untuk melakukan praktik prostitusi.

Baca juga: Rupari minta pemerintah usut kasus lelang gadis Indonesia

“Kami lihat dari CCTV ada wanita dengan dandanan menor turun naik dengan membawa pria dan menduga mereka melakukan prostitusi di apartemen ini,” ungkap Kepala Keamanan Apartemen Kebagusan City, Bernard T Wahyu Wiryanta, saat ditemui di lokasi.

Dalam razia tersebut, petugas mengamankan lima wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial yang berada di dalam kamar apartemen dengan dua pria.

Baca juga: Anggota DPR: RKUHP harus atur pidana pelaku prostitusi

“Satu grup, lima perempuan dan dua laki-laki. Mereka memperdagangkan sendiri dirinya. Ada satu yang mengaku membantu, jadi dugaan muncikari ada,” ujar Bernard.

Petugas juga mendapati sejumlah barang bukti, salah satunya adalah kondom bekas pakai yang dibuang ke dalam tong sampah di dalam kamar apartemen.

Baca juga: Polres Jakbar bongkar bisnis ‘live show’ online mesum

“Ada satu orang lima handphone. Ada alat kontrasepsi dan obat-obatan. Narkoba negatif tapi coba kita cek urine aja,” tambahnya.

Lurah Kebagusan Leo Yudhantara yang turut hadir dalam razia tersebut mengatakan para PSK tersebut akan dibawa ke Dinas Sosial untuk menjalani pemeriksaan.

Baca juga: Komnas Perempuan: Kasus VA indikasikan terjadi kekerasan di industri hiburan

“Kami akan langsung bawa ke Dinas Sosial agar mereka jera,” pungkasnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hakim panggil para pihak terkait gugatan Rp1,7 triliun petugas kebersihan

Jakarta (ANTARA) – Majelis hakim akan memanggil para pihak terkait gugatan perdata senilai Rp1,7 trilliun terhadap lima petugas kebersihan Jakarta Intercultural School (JIS) oleh seorang ibu dari korban berinisial MAK, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan seksual di JIS beberapa tahun lalu.

Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan, Lenny Wati Mulasimadhi, di PN Jaksel, Kamis, mengatakan  pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus ini, baik penggugat maupun tergugat lainnya. “Sidang akan kita lanjutkan tiga minggu lagi dengan agenda eksepsi,” kata Lenny.

Kasus ini dilaporkan pada April 2014. Bermula dari laporan korban kepada ibunya yang berinisial MAK atas dugaan tindakan pelecehan seksual yang kemudian dilanjutkan dengan laporan ke kepolisian.

Awalnya hanya lima tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, yaitu petugas kebersihan alih daya dari PT ISS bernama Afrischa Setyani, Agun Iskandar, Virgiawan Amin, Syahrial, dan Zainal Abidin.

Kemudian Azwar, salah satu petugas kebersihan lainnya, yang ditangkap kemudian meninggal dunia selama masa pemeriksaan di Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Kasus ini pun berkembang sehingga melibatkan dua guru yakni Neil Bantleman, seorang warga negara Kanada, dan Ferdinant Tjong. Keduanya menjadi terdakwa dan dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan.

Pada akhir 2018 atau tepatnya September 2018, orang tua korban kembali mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1,7 triliun.

Selain kepada lima petugas kebersihan, tuntutan ganti rugi juga dialamatkan kepada dua guru yang menjadi terdakwa, JIS, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Total, sang ibu menggugat 10 pihak untuk mengganti kerugian materil maupun nonmateril yang diduga telah dialami anaknya.

Kuasa hukum tujuh orang petugas kebersihan, Richard Riwoe, dalam keterangan resminya memberikan bantahan terhadap gugatan orang tua korban kasus dugaan kekerasan seksual di JIS.

Menurut Richard, gugatan yang diajukan oleh penggugat memiliki banyak kekeliruan, terutama mengenai tuduhan menularkan penyakit kelamin kepada anak penggugat.

“Dan apabila anak penggugat mengalami salah satu penyakit kelamin, lalu apa kaitannnya dengan tergugat I sampai VII, karena tergugat I sampai VII tidak pernah mengalami penyakit kelamin sebagaimana dikaitkan oleh penggugat,” kata Richard.

Tak hanya itu, dalam gugatannya sang ibu tidak menjelaskan penyakit kelamin yang dimaksud. Keganjilan lainnya, tergugat III adalah seorang wanita bernama Afrischa. Ia tidak pernah mengalami penyakit dan tidak pernah berhubungan intim dengan korban.

“Ganti rugi sebesar Rp1,7 trilliun disebutkan untuk mengganti rugi pengobatan penyakit kelamin menular dan terapi psikologis yang diakibatkan oleh tindakan pelecehan seksual. Jika memang benar ada pelecehan, kenapa kok kelaminnya tidak tertular penyakit? Ini jelas kontradiktif,” kata Richard lagi.

Richard melanjutkan, bukti satu-satunya yang diklaim pihak penggugat adalah penyakit kelamin menular. Namun sejak kasus pidana bergulir pada 2014 hingga perdata saat ini, pihak penggugat tidak pernah merinci apa penyakit kelamin menular yang diderita si anak.

“Siapa yang mereka tuduh menularkan pun tidak pernah terbukti dengan jelas. Jadi saya malah tidak habis pikir bagaimana para petugas kebersihan ini sampai bisa dipenjara berdasarkan bukti yang sudah jelas kontradiktif dari berbagai aspek. Semoga tuntuntan perdata ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan,” ujar Richard.

Putusan perkara pidana sebelumnya, tergugat I sampai VII sejatinya telah dijatuhi hukuman komulatif, yakni pidana penjara dan denda. Dengan demikian tergugat I sampai VII telah memenuhi hukuman ganti kerugian yang digabung menjadi satu dengan perkara pidana.

Afrischa, salah satu mantan petugas kebersihan JIS yang menjadi tergugat, mengungkapkan kesedihannya akibat tuntutan ini. Dia dan lima petugas kebersihan lainnya (satu diantaranya meninggal dunia di penjara yakni Azwar) telah dipenjara selama empat tahun terkait kasus ini. Padahal mereka menegaskan tidak pernah melakukan apa yang telah dituduhkan kepada mereka.

Baca juga: Lima petugas kebersihan digugat Rp1,7 triliun di PN Jaksel
Baca juga: Guru JIS terlibat pelecehan divonis 10 tahun

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Metro akan layangkan pemanggilan ketiga kasus dana kemah

Jakarta (ANTARA) – Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan melayangkan pemanggilan ketiga pada mantan petinggi PP Pemuda Muhammadiyah yakni Ahmad Fanani (Bendahara) dan Irfanus Rasman (Sekjen), terkait kasus dugaan penyelewengan dana kemah dan apel Pemuda Islam pada 2017 itu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Jakarta, Kamis, mengatakan penyidik tipikor Ditreskrimsus Polda Metro telah melayangkan surat panggilan kedua terhadap mereka berdua dan untuk yang kedua kalinya juga mereka telah mangkir.

“Ya kita kan saat ini sudah proses penyidikan. Ya kalau nanti dia tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada panggilan ketiga ini, ya kita akan hadirkan dengan surat perintah membawa,” kata Adi.

Kendati demikian, Adi mengatakan pemanggilan tersebut masih belum dijadwalkan lebih lanjut karena pihaknya masih fokus juga dengan penghitungan kerugian negara.

“Nanti lah ya, kami masih fokus dalam penghitungan kerugian untuk selanjutnya bisa menetapkan tersangka,” ujar Adi.

Tersangka kasus ini sendiri belum ditetapkan oleh pihak kepolisian meski termasuk kasus yang bergulir lama. Adi menegaskan hal tersebut karena perhitungan kerugian negara sendiri belum final.

“Kita kan menangani kasus harus benar-benar firm benar-benar alat bukti harus kuat. Jadi, penetapan tersangka itu dimunculkan setelah ada wujud penghitungan kerugian negaranya, itu kuncinya. Karena belum final, maka belum belum bisa dipastikan tersangkanya,” kata Adi.

Kendati belum ada tersangka, Adi menegaskan pemeriksaan tetap berjalan pada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus dana kemah tersebut, bahkan hingga “menjemput bola” ke Yogyakarta.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menduga ada perbuatan melawan hukum pada kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017. Polisi mencium aroma korupsi pada kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa Dahnil Anzar Simanjuntak, lalu Ketua Kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia dari Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, Ketua Kegiatan dari GP Ansor Safaruddin, dan Abdul Latif dari Kemenpora. 

Baca juga: Polisi sebut belasan saksi diperiksa soal dana kemah
Baca juga: Polda Metro intensif sidik dugaan korupsi dana Kemah

 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi sebut belasan saksi diperiksa soal dana kemah

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, menyebut sejauh ini, polisi telah memeriksa belasan orang saksi, bahkan hingga ke luar Jakarta dalam kasus dana kemah Kemenpora.

“Banyak ya. Saksi sudah belasan diperiksa. Ada juga yang diperiksa di Yogya,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Polda Metro Jaya, Kamis .

Kendati demikian, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana kemah.

Adi menyebut hal tersebut karena hingga kini, jumlah kerugian negara belum dapat dipastikan dan masih dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Mereka juga akan diundang untuk memastikan estimasi kerugian negara bersama para auditor. Hal-hal apa saja yang menjadi temuan kita sampaikan kepada BPK untuk dianalisa, apakah itu masuk dalam kategori kerugian negara atau tidak,” ujar Adi.

Dalam kasus ini, Adi menegaskan penyidik tidak berhak menentukan jumlah total penyelewengan uang negara, karena semuanya diserahkan kepada BPK.

“Auditor nanti yang akan memastikan berapa jumlah kerugian negaranya,” ujar Adi.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menduga ada perbuatan melawan hukum pada kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017. Polisi mencium aroma korupsi pada kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia dari Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, Ketua Kegiatan dari GP Ansor Safaruddin, dan Abdul Latif dari Kemenpora. 

Baca juga: Polisi tegaskan pihaknya profesional dalam kasus Dahnil Anzar
Baca juga: Polda Metro jadwalkan pemeriksaan lanjutan Dahnil pada Kamis

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Najwa Shihab sebut alasan basi tidak ikut Pemilu

Semuanya bisa dengan mudah kamu akses di ponsel pintarmu. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak tahu kandidat pemilu

Jakarta (ANTARA) – Najwa Shihab pembawa acara yang akrab disapa Nana, putri kedua Quraish Shihab, mengunggah konten video berjudul “Alasan basi tidak ikut Pemilu” untuk generasi milenial yang tahun ini baru pertama kali berpartisipasi dalam pesta demokrasi itu.

Video yang berdurasi kurang lebih 5 menit itu hari ini diputar dalam acara “Sore Seru Bareng Line Today” di FX Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis, menyuarakan agar generasi milenial tidak golput.

Beberapa alasan basi kaum milenial tidak ikut pemilu, di antaranya pertama, saya tidak cukup mengenal masing-masing kandidat.

“Mereka adalah figur publik yang selalu siap untuk menjual sosoknya dan semuanya bisa dengan mudah kamu akses di ponsel pintarmu. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak tahu kandidat pemilu,” kata Najwa.

Kedua, tidak ada kandidat yang meyakinkan. “Sebagian besar dari kita tidak puas dengan kandidat yang ada, tapi seseorang harus terpilih, kamu boleh tidak yakin sama kandidat, tapi kamu harus yakin kalau kamu cukup cerdas untuk menilai siapa yang lebih dibutuhkan untuk negeri ini,” ujar Najwa.

Ketiga, saya tidak mempertaruhkan apa-apa. “Apa yang kita pertaruhkan adalah masa depan, tepatnya masa depanmu dan masa depan bangsa ini, karena siapa yang akan memimpin hari ini akan mempengaruhi masa-masa mendatang,” kata Najwa.

Keempat, saya tidak merasa terwakili. “Kurikulum yang jenuh, UU ITE yang bisa menyebabkan kita masuk penjara dan internet lemot, siapa lagi yang akan menyuarakan kebutuhan-kebutuhan tersebut kalau bukan generasi muda, anak muda perlu memilih agar kepentingan dan nalar mereka terwakili,” jelas Najwa.

Kelima, saya tidak suka politik. “Semua orang yang hidup tidak mungkin tidak terlibat dalam politik, pemilu memungkinkanmu untuk menyerahkan hal-hal berbau politik kepada orang lain, kamu tinggal memilih orang yang tepat,” ujar Najwa.

Najwa juga menjelaskan, suara-suara dari anak muda sangat mempengaruhi pemilu tahun ini. “Jadi,  tidak ikut memilih, berarti kontraproduktif terhadap perbaikan keterwakilan politik,” katanya.

Baca juga: Kaum milenial diminta perangi hoaks
Baca juga: Igor Saykoji nilai golput tidak pedulikan negara

Pewarta: Ganet Dirgantara dan Agus Saeful Iman
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Line Today luncurkan aplikasi bantu generasi milenial tanggapi pemilu

Jakarta (ANTARA) – Line Today meluncurkan aplikasi untuk membantu generasi milenial menanggapi Pemilu April 2019.

“Saat ini generasi milenial semangat dalam mengikuti pemilu, namun masih minim pengetahuan tentang program kerja dari caleg daerah pilihannya”, kata Andi Wiraminata selaku Product Manager Line Today di Jakarta, Kamis malam.

Dia mengatakan bahwa antusias generasi milenial akan pemilu sangatlah tinggi, namun masih banyak yang bingung memilih caleg karena minimnya pengetahuan akan program kerja caleg.

Oleh karena itu Line Today menghadirkan aplikasi yang membantu penggunanya untuk memilih.

Aplikasi tersebut akan berisi data program kerja capres, cawapres serta caleg.

“Selain itu kita juga bisa melihat dimana TPS tempat kita memilih nanti sehingga kita tidak akan bingung dimana harus memilih,” kata Andi.

Ada juga siaran langsung debat capres. Pada siaran langsung tersebut pengguna bisa mengirim komentar untuk diskusi sesama pengguna.

“Kami berharap dengan adanya aplikasi ini, pengetahuan generasi milenial akan pemilu semakin bertambah, sehingga generasi milenial akan menjadi pemilih yang cerdas”, tambahnya.

Dia juga berharap dengan ini tidak akan ada lagi alasan golput bagi kaum millenial.

Aplikasi ini sudah bisa diunduh di App Store and Play Store.

Baca juga: LINE Today buat tab khusus Pemilu 2019
Baca juga: Najwa Shihab sebut alasan basi tidak ikut Pemilu

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Najwa Shihab ajak milenial kembalikan politik kepada maknanya

Sekarang ini politik dianggap sebagai rangkaian kegaduhan kaum elit

Jakarta (ANTARA) – Presenter Najwa Shihab mengajak generasi milenial untuk mengembalikan politik kepada makna aslinya karena sekarang ini dianggap sebagai rangkaian kegaduhan kalangan elit.

“Sekarang ini politik dianggap sebagai rangkaian kegaduhan kaum elit”, kata Najwa saat mengisi acara Sore Seru Bareng Line Today di Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis.

Dia mengatakan bahwa politik saat ini bukan lagi tentang kebijakan peraturan pemerintahan, melainkan tentang serangkaian keributan orang-orang kelas atas.

Oleh karena itu Najwa mengajak generasi milenial untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Sekarang banyak milenial yang lebih suka memilih untuk membuka start up usaha dibandingkan dengan menjadi DPR untuk mengubah kebijakan pajak, katanya.

Generasi milineal sendiri bukan tidak sadar akan politik, mereka sadar akan politik. Generasi milineal sadar akan isu politik serta aktif memberikan komentar di media sosial. Akan tetapi generasi milineal cenderung melihat dampak politik untuk diri sendiri.

Hal ini disayangkan Najwa karena keputusan yang diambil pemerintah pasti akan mempengaruhi hidup setiap warga negara Indonesia.

“Anak muda sendiri sebenarnya tidak mau punya pemimpin yang membuat malu negara”, ujar Najwa.

5 juta pemilih dalam pemilu tahun ini adalah generasi milenial. Sekitar 40 persen pemilih tahun ini adalah generasi milenial.

Dia berharap generasi milenial tidak memilih untuk golput, namun menggunakan hak suara mereka.

Dia mengatakan dengan menggunakan hak pilih sudah membantu mengembalikan politik kepada makna sebenarnya, yaitu dengan memilih pemimpin yang dianggap layak untuk mengembalikan makna politik tersebut.

Baca juga: Najwa Shihab sebut alasan basi tidak ikut Pemilu

Pewarta: Ganet Dirgantara dan Alya Rahma Widyanti
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNNK Jakut bekuk pengedar sabu dalam kemasan minuman saset

Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Utara bersama unsur TNI-Polri membekuk dua tersangka pengedar narkoba jenis sabu dalam kemasan minuman saset di sebuah apartemen di Jakarta Utara,  Rabu pekan ini.

Keduanya dibekuk berdasarkan informasi yang diperoleh Seksi Pemberantasan BNNK Jakut terkait pengedar narkoba di kawasan Pademangan, kata Kepala BNNK Jakarta Utara, Yuanita Amelia Sari, di Jakarta, Kamis.

Penyelidikan berdasarkan informasi tersebut berujung pada penangkapan dua tersangka yang berinisial T dan B di sebuah apartemen di wilayah Pademangan, Jakarta Utara.

Keduanya kedapatan menyimpan sejumlah besar barang bukti, yang terbesar adalah 26 bungkus minuman saset kemasan berisi methamphetamine (sabu-sabu) dan benzoate dengan berat sekitar 477,88 gram.

Sabu-sabu jenis ini dikenal di kalangan pengguna narkoba dengan nama Happy Water, yang dikonsumsi dengan cara diseduh dengan air hangat.

“Produk ini didapatkan keduanya dari Malaysia dan sering mereka edarkan di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Barat. Secara fisik, produk minuman saset yang mereka produksi ada perbedaan warna, isi butirannya berwarna oranye gelap,” ujarnya. 

Menurut Yuanita, sabu dalam kemasan minuman saset itu dibeli oleh kedua tersangka seharga Rp600 ribu per saset dan dijual kembali seharga Rp2,5 juta sampai Rp3 juta.

Pihak BNNK juga mengamankan ekstasi model baru yang disebut Pink Monkey dari tangan kedua tersangka. Menurut Yuanita, pil jenis baru ini memiliki efek yang lebih keras dibandingkan pil ekstasi biasa.

“Kita masih kembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar karena yang memproduksi kemasan ini dari Malaysia bisa meniru persis nomor izin BPOM, perbedaan fisik kemasan palsu bisa dilihat di bagian bawah kemasan,” ungkap Yuanita.

Kasie Pemberantasan BNNK Jakarta Utara Putu Darmawan mengatakan modus kali ini terbilang baru karena sabu-sabu yang didatangkan sudah dicampur dengan serbuk minuman.

“Ini merupakan modus peredaran baru karena sabu-sabu ini dicampur dengan minuman serbuk untuk mengelabui petugas dan tidak menimbulkan kecurigaan,” ujar Putu.

Dari penggeledahan di apartemen kedua tersangka, selain mengamankan 26 bungkus minuman saset palsu berisi sabu-sabu Happy Water seberat 477,88 gram, petugas juga mengamankan 18 butir ekstasi jenis Pink Monkey, satu paket serbuk putih berisi campuran morphine, amphetamine, dan methamphetamine seberat 0,74 gram.

Selain itu petugas juga mendapati satu paket berisi serbuk kekuningan yang mengandung benzoate seberat 0,58 gram, dua paket berisi sabu-sabu seberat 0,1 gram, 21 butir pil Happy Five dengan berat 4,74 gram, satu paket ketamine seberat 0,1 gram, satu timbangan digital dan tiga bungkus plastik klip.

Akibat perbuatannya kedua tersangka yang juga sepasang kekasih itu kini harus meringkuk di balik jeruji besi dan dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1, Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.

Baca juga: BNNK Jakarta Utara membekuk pengedar sabu-sabu
Baca juga: BNNK Jakut musnahkan sabu seberat 396 gram

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies “kick off” pembangunan Jakarta International Stadium

Hari ini Jakarta memulai babak baru karena di tempat ini akan didirikan Jakarta International Stadium menjadi stadion sepak bola kelas dunia yang pertama kali di Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan tendangan perdana (kick off) sebagai penanda dimulainya pembangunan Jakarta International Stadium serta menunaikan janji kampanyenya saat Pilgub.

“Hari ini adalah hari bersejarah yang membahagiakan dan membanggakan bagi kita semua. Hari ini Jakarta memulai babak baru karena di tempat ini akan didirikan Jakarta International Stadium menjadi stadion sepak bola kelas dunia yang pertama kali di Indonesia,” kata Anies di Kawasan Sarana Rekreasi Olahraga (SRO) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa dalam waktu sekitar dua tahun setengah akan menyaksikan sebuah stadion yang selama ini menjadi cita-cita dan mimpi menjadi kenyataan.

“Kita harus bisa menunjukkan bahwa penggunanya pun memiliki adab internasional (dan) tata cara yang kelas dunia. Perjalanan menuju pembangunan ini panjang dan berliku, saya apresiasi semua pihak yang telah terlibat di dalam proses pembangunan stadion ini,” kata Anies.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menindaklanjuti komitmen dalam mengembangkan Kawasan Olahraga Terpadu berkelas dunia.

“Mengapa kita meneruskan pembangunan di lokasi ini karena nanti ada stasiun MRT yang lokasinya persis di sebelah utara kita dan akan ada pembesaran di stasiun kereta api,” kata Gubernur.

Kedudukan Jakarta International Stadium berada pada lokasi yang sangat strategis di wilayah Utara Jakarta yang dapat dicapai dengan menggunakan moda transportasi umum, seperti Commuterline, Transjakarta, LRT, MRT.

Selain itu, lokasi stadion ini juga dilalui jalan tol dalam kota dan lingkar luar sehingga menambah nilai strategis kawasan.

Dengan terbangunnya stadion ini, Pemprov DKI Jakarta akan memiliki tiga fasilitas olahraga berstandar internasional, yaitu Jakarta International Velodrome, Jakarta International Equistrian Park dan Jakarta Internatonal Stadium.

Baca juga: Sandiaga canangkan pembangunan stadion bertaraf internasional
Baca juga: Sandiaga Uno impikan Jakarta punya stadion bertaraf Internasional

 

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

21 ormas Jakarta Utara akan usulkan penataan transportasi ke gubernur

Jakarta (ANTARA) – Warga Jakarta Utara yang tergabung dalam 21 organisasi massa sepakat untuk membentuk Aliansi Jakarta Utara Menggugat serta menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara dan kepolisian untuk melakukan penataan demi mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas yang dipicu oleh keberadaan truk trailer.

Usulan penataan tersebut juga akan disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar bisa dituangkan menjadi kebijakan.

Perwakilan Aliansi Jakarta Utara Menggugat, Triyono, di Jakarta, Kamis, menjelaskan ada delapan butir kesepakatan yang dihasilkan dari pembahasan selama sembilan bulan dengan pemkot.

Salah satu poin kesepakatannya adalah melakukan penertiban dan penindakan terhadap tempat berkumpulnya (pool) truk trailer serta depo kontainer sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detil tata ruang dan peraturan zonasi, pembatasan jam operasional truk trailer di jalur tertentu, penertiban KIR truk trailer dan melakukan monitoring serta evaluasi bersama kemacetan di Jakarta Utara secara periodik dan terus menerus.

“Kita juga akan mengusulkan rekomendasi untuk disampaikan ke gubernur. Dalam waktu dekat kita akan sampaikan agar bisa menjadi kebijakan,” kata Triyono.

Rekomendasi usulan yang akan disampaikan kepada gubernur di antaranya pembentukan komite pengawas transportasi tingkat kota, menggelar kajian rutin untuk mengatasi kemacetan dan membentuk pusat informasi tingkat kelurahan untuk membangun sistem informasi dan menampung aspirasi masyarakat serta mengatasi persoalan di wilayahnya.

Wali Kota Jakarta Utara, Syamsudin Lologau, mengapresiasi peran serta masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jakarta Utara Menggugat untuk mengatasi persoalan kemacetan. Diakuinya selain memicu ketidaknyamanan, kemacetan berdampak langsung terhadap peningkatan beban ekonomis.

“Teknisnya akan kita bahas terus agar penanganannya benar-benar matang dan solutif,” tegasnya.

Sedangkan Kapolres Jakarta Utara, Budhi Herdi Susianto mengapresiasi cara warga Jakarta Utara menyampaikan aspirasi dengan tidak turun ke jalan yang berpotensi memicu kemacetan, namun dengan memberikan usulan yang konkret dalam menangani masalah.

“Saya sangat apresiasi, tidak perlu turun ke jalan atau sampai melakukan anarkisme tapi memberikan usulan konkret. Saya kira ini patut dicontoh,” pungkasnya.

Baca juga: Walikota Jakarta Utara temui pendemo terkait kemacetan
Baca juga: Jakpus targetkan tuntaskan kemacetan 2019

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kaum milenial diminta perangi hoaks

Terdapat banyak isu yang mencemaskan bagi para kaum milenial atau generasi yang berumur 17 hingga 30 tahun, salah satunya adalah hoaks dan miss-informasi

Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bidang Kebijakan Digital, Dedy Permadi meminta kepada kalangan milenial untuk tidak takut memerangi berita hoaks yang semakin banyak menjelang Pemilu.

“Terdapat banyak isu yang mencemaskan bagi para kaum milenial atau generasi yang berumur 17 hingga 30 tahun, salah satunya adalah hoaks dan miss-informasi,” kata Dedy dalam sesi talkshow edukasi “Pemuda Peduli Pemilu” bersama Line Today, di Jakarta, Kamis.

Menurut survei yang diadakan Line Today terhadap pembacanya yang mayoritas adalah kaum milenial, kalangan tersebut mempunyai beberapa isu yang mencemaskan seputar Pemilu 2019.

Isu miss-informasi atau hoaks menjadi isu yang mencemaskan seputar Pemilu 2019 menurut 39 persen dari 33.000 responden pembaca Line Today.

Menurut Dedy, miss-informasi adalah informasi bohong atau tidak benar yang disebarluaskan secara tidak sengaja.

Dedy juga memaparkan bahwa terdapat 62 hoaks besar tentang pemilu dari Agustus hingga Desember. Sedangkan terdapat 100 hoaks terkait pemilu hanya dalam waktu satu bulan yaitu dari Januari hingga Februari.

“Hoaks tersebar sangat cepat, terutama pada saat menjelang pemilu,” kata Dedy.

Di sisi lain, Octa Wiguna, Lead Line Today Indonesia menyampaikan bahwa keliru jika dikatakan bahwa kaum milenial lebih sering disebut sebagai kaum yang gemar menyebarkan hoaks.

Menurut Octa, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan melihat komentar-komentar yang ada di Line Today, kaum milenial justru adalah sebagai agen yang memerangi miss-informasi atau hoaks tersebut.

“Kaum milenial saat ini cenderung lebih kritis atas apa yang dibaca atau dilihatnya dan juga sekarang sudah banyak yang mengeluhkan hoaks yang tersebar dimana mana, khususnya media sosial yang bahkan merambah hingga ke lingkup keluarga,” ujarnya.

Baca juga: Bawaslu: Hoaks berpotensi merusak moral bangsa
Baca juga: Hoaks bisa mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu

Pewarta: Citra Maharani Herman dan Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petugas gabungan Jakarta Utara turunkan 352 APK langgar aturan

Jakarta (ANTARA) – Petugas gabungan yang berasal dari unsur Pemkot Jakarta Utara, TNI-Polri, KPU dan Bawaslu menurunkan 352 Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di tiga jalan protokol di wilayah hukum Jakarta Utara.

Kepala Satpol PP Jakarta Utara, Yusuf Madjid, mengatakan ketiga jalur protokol yang disisir adalah Jalan Yos Sudarso, Jalan Gunung Sahari, dan Jalan Boulevard Kelapa Gading.

“Data hasil penertiban APK yaitu 118 lembar spanduk, 3 lembar baliho, 163 bendera dan 68 lembar banner. Total 352 lembar APK,” kata Yusuf, saat dikonfirmasi, Kamis..

Ditegaskannya, penertiban APK ini sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, serta implementasi Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 175/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 tentang Aturan Lokasi Pemasangan APK.

“Jadi penertiban ini memang sudah tertuang dalam aturan. Menegakkan aturan yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Dia menerangkan, penertiban APK tidak hanya pada tingkat kota. Namun dilanjutkan dengan penertiban tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Hari ini kita lanjutkan di tingkat kota. Menertibkan APK yang melanggar aturan seperti di jalur-jalur hijau dan sejumlah fasilitas umum,” pungkasnya.

Baca juga: Jakarta Utara segera tertibkan APK langgar aturan
Baca juga: Bawaslu DKI: Jakarta Selatan paling banyak menyalahi aturan pemasangan APK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemilih banyak belum kenal kandidat DPR dan DPD

Jakarta (ANTARA) – Survey Line Today menyebutkan masih banyak dari pemilih yang belum mengenal para calon legislatif atau kandidat DPR dan DPD pada Pemilu 2019.

“Dari 10 orang pemilih yang akan melilih calon legislatif, 8 di antaranya tidak mengenal calon yang akan mereka pilih,” kata Okta Wiguna, Lead Line Today, saat menjelaskan hasil survei yang dilakukan tim Line Today, dalam acara ‘Seru Bareng Line Today’, di Jakarta, Kamis.

Okta juga memaparkan, dari hasil survei yang dilakukan oleh line today yang melibatkan 33.000 responden 40 persen pemilih pada Pemilu 2019 adalah generasi milenial.

“Dari hasil survei yang dilakukan oleh tim Line Today, 40 persen pemilih yang akan memilih pada Pemilu 2019 adalah kaum milenial, ini merupakan satu angka yang besar yang akan mempengaruhi pemilu tahun ini,” kata Okta.

Okta juga memaparkan, sebanyak 85 persen atau 24.432 responden tidak mengenal profil calon legislatif DPD dan 15 persen atau 4300 responden sudah mengenal.

“Ini merupakan suatu hal yang menjadi motivasi kami untuk memberikan informasi yang penting terkait pemilu tahun ini, sehingga para pemilih bisa mengenal kandidat yang akan mereka pilih,” ujar Okta.

Selain itu, Okta juga menjelaskan alasan apa yang mempertimbangkan pemilih untuk memilih dan informasi apa yang diinginkan terkait calon kandidat legislatif pada pemilu tahun ini.

“33,6 persen memilih atas program kerja, 28 persen integritasnya, 23,40 persen profil, 9,30 persen partai, dan 5,70 persen wajahnya dikenal,” ujar Okta.

Okta juga mengatakan, generasi milenial adalah pemilih yang rasional, mereka akan mempertimbangkan untuk memilih jika mereka mengetahui program kerja yang akan dilaksanakan selama calon anggota DPR, DPRD, dan DPD menjabat.

Baca juga: Partisipasi milenial dan pemilih cerdas
Baca juga: KPU bidik pemilih milenial guna tingkatkan partisipasi

Pewarta: Ganet Dirgantara dan Agus Saeful Iman
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Universitas Esa Unggul kerja sama dengan Universitas Tiongkok

Jakarta (ANTARA) – Universitas Esa Unggul di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat menjalin kerja sama dengan universitas di Tiongkok sebagai upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa ditengah-tengah persaingan global.

“Sejak kerja sama 2013, kami sudah memberangkatkan tiga angkatan berjumlah 50 orang, sebanyak 29 diantaranya sudah lulus, serta seluruhnya sudah berkerja bahkan enam orang berkerja di luar negeri (Taiwan, Korea, dan Beijing),” kata Rektor Universitas Esa Unggul, Arief Kusuma di Jakarta, Kamis.

Sedangkan kerja sama dengan Nanjing Xiao Zhuang Univesity menurut Arief merupakan tindak lanjut dari kerja sama sebelumnya untuk ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi.

“Saya berharap kerja sama lebih resiprokal (saling berbalasan) di antaranya melalui pertukaran tenaga pengajar,” ujar Arief.

Menurut dia dengan jumlah mahasiswa yang tahun ini diperkirakan bisa mencapai 20.000 orang merupakan hal penting menjalin kerja sama dengan universitas di dalam dan luar negeri sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Sebagai tahap awal kerja sama, saat ini masih bergerak di bidang program studi ekonomi manajemen dan teknologi informasi, namun tidak tertutup kemungkinan akan dikembangkan lebih luas lagi, jelas dia.

Sedangkan Vice President Nanjing Xiao Zhuang University, Zhang Bo berharap kerja sama dapat ditingkatkan dengan memberikan peluang bagi mahasiswanya untuk dapat melakukan praktek kerja lapangan di Universitas Esa Unggul.

“Kami berharap dengan praktek kerja lapangan ini mahasiswa asal Tiongkok dapat mempelajari budaya dan bahasa di Indonesia,” ujar dia.

Zhang Bo mengatakan, pihaknya dalam kerja sama ini akan mendirikan kantor perwakilan di Universitas Esa Unggul, mengingat universitas ini memiliki kualitas dan kredibilitas yang dapat dipercaya.

Menurut Zhang Bo, program kerja sama pendidikan untuk mahasiswa International Program Esa Unggul ini tak hanya antar dua lembaga pendidikan, namun juga antar dua negara yang tengah saling belajar.

‘Kami banyak belajar dari Indonesia mengenai bagaimana melakukan reformasi birokrasi dan Indonesia juga belajar mengenai teknologi, keduanya bisa saling melengkapi, kata dia.

Arief mengatakan, saat ini, Universitas Esa Unggul International Program telah bekerjasama dengan tiga universitas terkemuka di Tiongkok, yaitu Jiangsu Second Normal University (JSNU) jurusan Communication and Wsual Design, Nanjing Xiathuang University (NXU) jurusan Informatics Engineering,dan North China Electric Power University (NCEPU) jurusan lndustrial Engineering.

Arief juga menyampaikan, program internasional telah menyiapkan tiga program,yaitu joint degree yakni mahasiswa dapat mengikuti kuliah dua tahun di Universitas Esa Unggul dan dua tahun di Tiongkok.

Baca juga: Universitas Yunnan Minzu bidik mahasiswa Indonesia

“Selain itu tersedia juga, double degree, pada program ini mahasiswa mendapatkan gelar sarjana baik dari universitas Esa Unggul maupun Universitas mitra Esa Unggul di Tiongkok,” ujar dia.

“Sedangkan International Class, mahasiswa dapat mengikuti kuliah di Esa Unggul namun perkuliahan berbasis International Class. Mahasiswa di International Class memiliki kesempatan untuk merasakan atmosfer internasional dengan mengikuti pertukaran pelajar, internship dl luar negeri dan kegiatan camp yang diadakan oleh partner universitas di luar negeri. Intinya kuliah di dalam negeri tapi ”rasa” luar negeri,” ujar Zhang Bao.

Selain itu, untuk ketiga program tersebut, mahasiswa/i program internasional akan diberikan pembekalan bahasa seperti  Bahasa Mandarin selama empat semester dan Bahasa Inggris.

“Harapannya ketika lulus mahasiswa dapat menguasai 3 bahasa dan dapat bersaing dl mancanegara. Selain dengan Tlongkok, Kampus Internasional Universitas Esa Unggul juga menggalang kerja sama dengan Jepang, Korea, dan negara-negara ASEAN.

Kerja sama kedua universitas ini dituangkan dalam MOU yang ditandatangani Rektor Universitas Esa Unggul, Arief Kusuma dan Vice President Nanjing Xiao Zhuang University, Zhang Bo disaksikan civitas akademi kedua universitas. 

Baca juga: Bahasa Indonesia di Tiongkok
 

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi ungkap jaringan penggelapan 53 mobil

Jakarta (ANTARA) – Subdit 6 Ranmor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan penggelapan mobil dengan barang bukti 53 kendaraan roda empat.

“Ada 53 mobil yang digelapkan dan ada juga yang dijual ke Jawa Timur, mayoritas mobil masih dalam keredit,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis.

Jaringan ini terungkap, bermula pada Selasa 18 Desember tahun lalu, tersangka AH alias D alias A bertemu dengan Dadang Iskandar untuk menanyakan pekerjaan sebagai sopir, pribadi, yang kebetulan di perusahaan tempat bekerja Dadang Iskandar sedang membutuhkan sopir pribadi untuk orang asing yakni MK KIM yang kemudian dikenalkan pada AH.

Setelah diterima, pada Rabu 19 Desember 2018,  tersangka AH masuk hari pertama menjadi sopir pribadi MK KIM yang berkantor di Gedung Menara Jamsostek, Gatot Subroto, Jakarta Selatan dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Venturer, Warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi S1563ZI, nomor rangka: MHFAW8EM0J0209435 dan nomor mesin: 1TRA432194.

“Sesampainya di kantor MK KIM langsung turun dari mobil tersebut kemudian pada saat akan pulang tersangka AH sudah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Argo.

Pada 27 Desember 2018 Dadang Iskandar melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian setelah melakukan olah TKP penyidik mendapatkan rekaman CCTV dari parkiran di Gedung Menara Jamsostek Tower Utara yang dapat mengidentifikasi tersangka dan dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian.

Pada 14 Februari 2019, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku bernama AH di Tegal Jawa Tengah dan berhasil disita SIM A atas nama AH, KTP atas nama AH dan ponsel OPPO, warna emas berikut kartu simnya.

“Dari keterangan tersangka, mobil Toyota Kijang Innova Venturer, telah dijual kepada penadah bernama AB alias B di Tegal Jawa Tengah dengan harga Rp65 juta yang kemudian dilakukan pengejaran terhadap AB,” ujarnya.

Pada 14 Februari 2019 itu juga, tersangka AB berhasil ditangkap dan dari keterangan tersangka AB, mobil tersebut sudah dijual kepada tersangka ES alias S dan RH alias R di Pemalang Jawa Tengah dengan harga Rp105 juta yang langsung dilakukan pengejaran terhadap tersangka ES dan RH di Pemalang.

“Dari keterangan kedua tersangka, mobil tersebut sudah dijual kepada orang Surabaya, Jawa Timur bernama AY alias A dan EL alias E dengan harga Rp115 juta,” ujar Argo.

Pada 18 Februari 2019 tersangka AY dan EL tertangkap di Mojokerto, Jawa Timur yang dari keterangan mereka berdua, mobil tersebut telah dijual di Surabaya kepada HJ alias A dengan harga Rp125 juta.

Pada 19 Februari 2019 tersangka HJ alias A tertangkap di Surabaya Jawa Timur dan dari keterangan tersangka, mobil tersebut telah dijual lagi kepada SIMIN (DPO) dengan harga Rp150 juta.

“Dan dari para tersangka penadah, selain membeli mobil Toyota Kijang Innova Venturer tersebut, juga telah memperjualbelikan mobil lainnya tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah diduga hasil dari kejahatan kemudian dilakukan penyitaan,” ucap Argo.

Para tersangka, dikenakan Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 480 KUHP. Untuk Pasal 372 KUHP, ancama pidana penjara paling lama empat tahun dan Pasal 480 KUHP, ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Baca juga: Polrestro Jaktim ringkus penggelap 44 mobil rental
Baca juga: Polda Metro bongkar sindikat penggelapan mobil

 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Metro siap kerja sama terkait kasus caleg PKS Sumbar

Jakarta (ANTARA) – Jajaran Polda Metro Jaya menyatakan siap bekerjasama dengan Polres Pasaman Barat terkait kasus pencabulan oleh AH, caleg PKS di Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang dikabarkan melakukan pelarian ke wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Kalau pelaku yang diduga melakukan pidana di luar Jakarta seandainya masuk ke Jakarta atau wilayah hukum Polda Metro Jaya, kami siap juga membantu untuk mencari pelaku siapa dan di mana lokasinya, intinya gitu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, ujar Argo, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai caleg PKS tersebut apakah benar lari ke Jakarta atau tidak.

“Sejauh ini belum ada informasi ya,” katanya.

Caleg AH, yang dilaporkan terkait kasus pencabulan di Pasaman Barat, Sumbar, berasal dari PKS. Namun DPD PKS Pasaman Barat menyatakan AH bukan caleg dari kader internal, melainkan eksternal.

“Beliau adalah tokoh masyarakat. Dikenal baik. Itu yang menyebabkan kita tertarik untuk membawanya sebagai caleg. Yang bersangkutan bukan kader internal, tapi eksternal,” kata Ketua DPD PKS Kabupaten Pasaman Barat Fajri Yustian beberapa waktu lalu.

Pihak PKS Pasaman Barat sendiri mengaku terkejut dengan kabar tersebut karena berdasarkan rekam jejak, AH tak punya catatan buruk.

Fajri menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan polisi untuk mencari tahu keberadaan AH agar bisa menjelaskan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. AH sendiri sejak dilaporkan ke polisi oleh keluarganya sudah menghilang dan diperkirakan kabur ke Jakarta.

Jika terbukti, Fajri mengatakan PKS akan langsung memecat yang bersangkutan sebagai anggota, sekaligus menarik statusnya sebagai caleg atau diserahkan kepada KPU sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta sang caleg untuk pulang, bertanggung jawab dan menjelaskan semua tuduhan.

Caleg PKS AH dilaporkan ke polisi sejak 7 Maret 2019. AH diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Dalam laporan yang diterima polisi disebutkan bahwa pencabulan berlangsung sejak korban berusia tiga tahun.

Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu 2019 ini, AH berada di nomor utut 4. Ia maju dari Dapil Pasaman Barat III.

Baca juga: Sidang kasus cabul anggota caleg di Ambon ricuh
Baca juga: Caleg PDIP Jadi Tersangka Pencabulan

 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tunggu kepastian KPU soal lokasi nobar debat cawapres

Tapi tentunya kami siap mengamankan jalannya debat besok

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menunggu kepastian Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal kepastian ada atau tidaknya serta lokasi nonton bareng (nobar) debat calon wakil presiden pada 17 Maret 2019, di luar lokasi debat.

“Kami belum dapat kepastian apakah debat besok diizinkan KPU untuk nobar juga di luar gedung boleh atau tidak dan lokasinya. Kami masih menunggu dari KPU,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis.

Kepastian tersebut ditunggu oleh pihak Polda untuk memantapkan strategi mereka menghadapi debat yang merupakan ketiga kalinya dari rangkaian debat pemilihan presiden 2019 karena pada debat sebelumnya 17 Februari 2019 terjadi insiden ledakan petasan di sekitar lokasi nonton bareng.

“Tapi tentunya kami siap mengamankan jalannya debat besok,” ucap Argo.

Saat ini, lanjut Argo, untuk pengamanan debat cawapres tersebut sedang dirapatkan oleh Biro Operasi Polda Metro Jaya bersama dengan KPU terkait kepastian nonton bareng, jumlah pendukung yang bisa masuk hingga personel yang dibutuhkan.

“Kami masih menunggu hasil rapatnya, infonya pelaksanaan tetap di Hotel Sultan dan untuk pengamanan tetap TNI, Polri dan Pemprov DKI. Namun untuk jumlah masih menunggu rapat ya,” ucap Argo.

Dalam debat itu sendiri, akan ada empat lapis pengamanan area debat. Yang pertama, adalah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang akan beroperasi di Ring 1 yakni di dalam ruangan debat ditambah dengan dari TNI dan Polri.

Ring 2 adalah area Hotel Sultan yang akan dijaga oleh TNI dan Polri. Ring 3 merupakan halaman parkir dan akses menuju ke hotel tersebut yang merupakan daerah operasi kepolisian.

Sedangkan Ring 4 yaitu jalur keluar-masuk paslon termasuk jalur evakuasi jika terjadi sesuatu hal, serta jalan raya di sekitar hotel.

“Jadi ada pengaturan di jalan-jalan ya, jangan sampai ada kemacetan panjang,” ucap Argo menambahkan.

Debat cawapres antara KH Maruf Amin dan Sandiaga Uno pada 17 Maret 2019 ini, merupakan rangkaian ketiga debat Pemilihan Presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada debat kedua 17 Februari 2019 lalu antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, terjadi insiden ledakan di lokasi nonton bareng debat capres tersebut di area Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat. Ledakan yang terdengar sebanyak dua kali tersebut, belakangan diketahui berasal dari petasan.

Hingga kini, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam insiden tersebut.

Baca juga: Menko Polhukam: Ledakan di lokasi nobar ulah orang usil
Baca juga: Wapres: Ledakan di lokasi nobar debat hanya untuk menakut-nakuti

 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penusukan terjadi di halte Transjakarta BKN

Jakarta (ANTARA) – Penusukan terjadi di halte BKN, Cawang, Jakarta Timur oleh seorang laki-laki menggunakan senjata tajam terjadi terhadap penumpang Transjakarta pada Kamis sekitar pukul 11.25 WIB.

Kapolres Jakarta Timur Kombes Adi Wibowo saat dihubungi dari Jakarta, Kamis, membenarkan adanya kasus penusukan di Halte BKN, Cawang, Jakarta Timur tersebut.

“Ya benar,” katanya.

Dalam kejadian itu,  Adi menyebutkan tidak ada korban jiwa, namun korban penusukan mengalami luka ringan.

Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian tersebut terjadi saat para penumpang sedang mengantre. Tiba-tiba seorang pria mengamuk dan mengeluarkan senjata tajam kemudian melukai seorang korban.

Pelaku dan korban saat ini sudah diamankan dan tengah diperiksa pihak Kepolisian.

“Saat ini korban dan pelaku ada di Polsek Kramatjati,” katanya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penusukan di Halte Transjakarta BKN dilakukan orang yang traumatik

Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menyebut penusukan yang terjadi di halte Transjakarta BKN, Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis siang pukul 11.25 WIB,  diduga karena pengalaman trauma pelakunta.

“Jadi beliau traumatik dengan orang yang sedang duduk sambil mengangkat kaki. Seakan-akan dirinya merasa terhina. Seketika timbul perasaan seperti itu,” kata Kapolsek Kramat Jati Kompol Nurdin Ar Rahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Kejadian tersebut, kata Nurdin, terjadi saat para penumpang termasuk korban Erik Sandi Marbun mengantre di Halte BKN dan pelaku S yang juga sedang berada di sana.

“Tadi ada orang sedang nunggu bus, anak muda. (Korban)  Langsung ditusuk,” ujarnya.

Nurdin juga menjelaskan bahwa pelaku S yang merupakan insinyur dan berprofesi sebagai konsultan di Bogor setiap hari membawa pisau.

“Dia kelihatannya sehat, cuma agak stres saja. Traumanya itu sudah lama. Setiap hari bawa pisau dan kebetulan hari ini lagi bawa pisau juga,” katanya.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun korban mengalami luka ringan.

Saat ini pelaku dan korban sudah diamankan dan tengah diperiksa pihak Kepolisian dari Polsek Metro Kramat Jati. 
Baca juga: Penusukan terjadi di halte Transjakarta BKN

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies panen duku dan salak Condet

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut panen duku dan salak Condet di Cagar Buah Condet (CBC), Kayu Manis, Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis. Anies langsung memanjat dan mencicipi buah duku di pohon.

“Alhamdulillah tadi barusan kita sama-sama panen duku Condet. Di tempat yang kita kenal sebagai cagar buah duku Condet ini, di sini ada tanaman salak, ada tanaman duku,” kata Anies.

Dia mengatakan kawasan Condet merupakan sesuatu yang unik. Jakarta sebagai kota metropolitan, tidak seperti di kawasan metropolitan, karena adanya perkebunan suasana pedesaan.

Selain itu, tanaman-tanaman yang ada di Condet adalah tanaman-tanaman yang sudah melewati beberapa dekade buah tanam. Pohon duku yang ada diperkirakan usianya lebih dari 100 tahun. Begitu juga dengan salak.

Untuk itu, dia mengajak warga Jakarta lebih banyak mengonsumsi buah-buahan terutama salak dan duku asli Condet yang memiliki rasa yang unik, berbeda dengan duku dari wilayah lain.

“Saya ngerasain tadi rasanya manis, saya metik tadi di atas, begitu selesai metik coba langsung yang tadi dipetik dan terasa sekali memang berbeda manis, enak rasanya, nggak mau berhenti makan,” kata Anies.

Gubernur berencana menjadikan CBC sebagai spot wisata baru warga Jakarta yang bisa memberikan edukasi bagi anak-anak tentang buah-buahan. Dengan lahan seluas kurang lebih tiga hektar dinilai mampu menjadi wahana rekreasi keluarga.

“Ini sebuah wahana pembelajaran, wahana rekreasi, sekaligus sebuah wilayah cagar. Jadi ini aset kita yang ingin kita lestarikan dan kembangkan. Saya akan minta untuk rencana lama tentang pengembangan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata,” katanya.

Anies berharap masyarakat memanfaat waktu libur Sabtu dan Minggunya salah satu destinasi wisatanya ke Condet.

“Nah nanti di sini harus dibuatkan wahananya, dimana mereka bisa bersantai dengan tambahan kuliner,” katanya.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Capaian PAD DKI tahun 2019 dari pariwisata menunjukan tren positif

Jakarta (ANTARA) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dari sektor pariwisata dari Januari ke Februari 2019 mengalami tren kenaikan. 

Jika pada tahun 2018 terjadi penurunan dari Januari ke Februari, namun di tahun 2019 ada kenaikan dari Januari ke Februari.

“Hal ini menunjukan tren positif, mengingat selama tahun 2018 PAD DKI Jakarta mengalami turun-naik,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta Pusat, Kamis.

Kenaikan PAD berasal dari semua sektor komponen PAD, yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Data dari Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta menunjukan, pada Januari 2019 sebesar Rp485,174 miliar masuk ke kas daerah, sementara itu pada Februari tercatat ada kenaikan sebesar 22 persen dibanding Februari 2018 menjadi Rp537,828 miliar.

Pajak restoran penyumbang paling besar di PAD bulan Februari tercatat Rp306.106.879.971, Rp164.731.468.065 dari pajak hotel dan Rp66.989.677.754 dari pajak hiburan. Dengan awal yang baik, diharapkan tren positif ini akan terus bertahan hingga akhir tahun.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta optimistis bisa terus mendorong upaya peningkatan target pendapatan PAD tahun 2019.

Edy Junaedi menegaskan berbagai upaya dilakukan untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

“Dengan memberikan pelayanan informasi yang baik melalui media sosial, promosi paket pariwisata, kerja kolaborasi dengan komunitas, industri pariwisata dan Pemerintah Pusat serta penyelenggaraan event berskala besar,” katanya.

Diharapkan tahun 2019 sebesar 2,9 juta wisatawan mancanegara ke Jakarta dapat tercapai.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies ikut panen duku dan salak Condet

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut panen duku dan salak Condet di Cagar Buah Condet (CBC), Kayu Manis, Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis. Anies langsung memanjat dan mencicipi buah duku di pohon.

“Alhamdulillah tadi barusan kita sama-sama panen duku Condet. Di tempat yang kita kenal sebagai cagar buah duku Condet ini, di sini ada tanaman salak, ada tanaman duku,” kata Anies.

Dia mengatakan kawasan Condet merupakan sesuatu yang unik. Jakarta sebagai kota metropolitan, tidak seperti di kawasan metropolitan, karena adanya perkebunan suasana pedesaan.

Selain itu, tanaman-tanaman yang ada di Condet adalah tanaman-tanaman yang sudah melewati beberapa dekade buah tanam. Pohon duku yang ada diperkirakan usianya lebih dari 100 tahun. Begitu juga dengan salak.

Untuk itu, dia mengajak warga Jakarta lebih banyak mengonsumsi buah-buahan terutama salak dan duku asli Condet yang memiliki rasa yang unik, berbeda dengan duku dari wilayah lain.

“Saya ngerasain tadi rasanya manis, saya metik tadi di atas, begitu selesai metik coba langsung yang tadi dipetik dan terasa sekali memang berbeda manis, enak rasanya, nggak mau berhenti makan,” kata Anies.

Gubernur berencana menjadikan CBC sebagai spot wisata baru warga Jakarta yang bisa memberikan edukasi bagi anak-anak tentang buah-buahan. Dengan lahan seluas kurang lebih tiga hektar dinilai mampu menjadi wahana rekreasi keluarga.

“Ini sebuah wahana pembelajaran, wahana rekreasi, sekaligus sebuah wilayah cagar. Jadi ini aset kita yang ingin kita lestarikan dan kembangkan. Saya akan minta untuk rencana lama tentang pengembangan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata,” katanya.

Anies berharap masyarakat memanfaat waktu libur Sabtu dan Minggunya salah satu destinasi wisatanya ke Condet.

“Nah nanti di sini harus dibuatkan wahananya, dimana mereka bisa bersantai dengan tambahan kuliner,” katanya.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa: Kasus Hercules Tetap pada Tuntutan Awal

Jakarta (ANTARA) – Jaksa penuntut umum (JPU) kasus penguasaan lahan milik PT Nila Alam tetap menuntut terdakwa Hercules sesuai dengan tuntutan awal dalam sidang yang dilaksanakan pada Rabu (27/2) lalu.

“Kami akan tetap menuntut sesuai dengan tuntutan awal,” kata jaksa dalam sidang yang dilaksanakan Rabu (13/3), di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Sidang ini beragendakan tanggapan JPU mengenai nota pembelaan terdakwa.

Sebelumnya, tim penasihat hukum menyatakan bahwa Hercules tidak bersalah karena tidak terlibat secara langsung.

“Seseorang jika tidak berbuat dapat dianggap sebagai sebab jika telah melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat,” kata jaksa menanggapi pembelaan terdakwa.

Terdakwa ikut menyetujui, bahkan menyaksikan pemasangan plang dalam PT Nila Alam dan tertulis nama terdakwa sebagai kuasa lapangan, sehingga semua yang terjadi di PT Nila Alam menjadi tanggung jawab terdakwa.

Tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di PT Nila Alam merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, karena sesuai dengan pasal 55 ayat 1 KUHP, terdakwa terbukti bersalah.

Menurut keterangan saksi, terdakwa tidak melarang perbuatan teman-temannya yang melanggar hukum.

Tim penasihat hukum juga mengatakan seharusnya Sopian yang menjadi terdakwa. Tetapi menurut JPU itu adalah hak penyidik untuk melakukan penyelidikan.

Karena itu JPU tetap menuntut sesuai dengan tuntutan awal.

Sidang putusan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019 mendatang.

Pewarta: Alya Rahma Widyanti & Ganet Dirgantara
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang Putusan Hercules Dilanjutkan Dua Minggu ke depan

Jakarta (ANTARA) – Sidang putusan kasus penguasaan lahan PT Nila Alam, Kalideres, Jakarta Barat dengan terdakwa Hercules Rosario Marshal akan dilanjutkan dua minggu ke depan (27/3) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pada Rabu ini, sidang dengan agenda pembacaan replik atau jawaban yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) terhadap nota pembelaan (pleidoi) tim kuasa hukum terdakwa Hercules Rosario Marshal dalam kasus penguasaan lahan milik PT Nila Alam.

Dalam pembacaan replik, JPU memaparkan tetap teguh pada tuntutan awal yang diajukan pada Rabu (27/2) lalu.

“Replik atau tanggapan dari JPU terkait pleidoi yang diajukan tim kuasa hukum Hercules adalah bahwa pembelaan yang diajukan tim kuasa hukum hanyalah faktor subjektivitas semata karena kedekatan dengan terdakwa, dan kami akan tetap teguh pada tuntutan awal yang kami ajukan,” ujar salah satu JPU yang membacakan replik atau tanggapan atas pleidoi yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa Hercules, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (13/2).

Dalam persidangan, Hercules dan tim kuasa hukum tidak memberikan tanggapan yang berarti, mereka juga tetap teguh pada pembelaan yang sudah diajukan pada persidangan sebelumnya.

“Saya dan tim kuasa hukum saya tetap teguh pada nota pleidoi yang kami ajukan pada persidangan sebelumnya,” ujar Hercules.

Hercules ‎dituntut tiga tahun penjara karena dianggap melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP tentang kekerasan.

Hercules didakwa menyuruh dan melakukan tindak kekerasan disertai ancaman dan memasuki ruangan atau pekarangan milik orang lain tanpa izin, dalam hal ini lahan milik PT Nila Alam di Jalan Daan Mogot Km 18, Kalideres, Jakarta Barat.
 

Pewarta: Agus Saeful Iman & Ganet Dirgantara
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cinta Laura siapkan empat lagu baru

Jakarta (ANTARA) – Biduan remaja Cinta Laura tengah mempersiapkan empat lagu terbarunya yang digarap bersama produser asal Swedia.

“Dua hari yang lalu aku baru pulang dari Swedia, aku sedang mempersiapkan empat lagu terbaru aku yang akan disiarkan seluruh Asia Pasifik,” kata Cinta saat ditemui usai mengisi acara di Plaza Indonesia, Jakarta, Rabu.

Cinta juga mengatakan, dirinya terakhir kali menyanyi pada tahun 2012.

“Terakhir aku nyanyi kan tahun 2012, sudah tujuh tahun aku tidak nyanyi dan mengeluarkan karya lagi,” kata Cinta.

Dalam karya terbarunya, selebriti remaja ini ikut membantu dalam proses penggarapan lagunya dan dari keempat lagu baru tersebut satu lagu diantaranya liriknya dibuat sendiri.

“Biasanya aku kan selalu dibikinin lagu sama orang, sekarang baru pertama kali aku bikin lagu dan aku ikut andil langsung dalam pembuatan lagunya dan salah satu dari keempat lagu itu aku sendiri yang membuat lirikinya,” ujar Cinta.

Cinta juga mengungkapkan, kebahagiaanya dalam karya terbarunya bukan cuma karena dia ikut andil dalam pembuatan lagu itu. Tapi empat lagu terbarunya itu akan lebih menonjolkan personality.

“Aku sangat senang, karena dalam empat lagu baru aku ini, aku akan lebih menonjolkan personality aku, karna biasanya aku nyanyi lagunya orang yang buat, kali ini aku dibebaskan untuk membuat lagu yang bener-bener aku,” ujar Cinta.

Cinta juga sedikit menceritakan keempat lagu terbarunya itu. Lagu-lagu terbarunya bercerita tentang indahnya jatuh cinta, hubungan diam-diam dan lagu yang agak melownya itu lagu yang menceritakan tantang suatu hubungan yang sudah tidak enak untuk dijalankan.

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU DKI: Pindah TPS belum tentu dapat surat suara komplit

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos menjelaskan pemilih yang mengajukan pindah TPS akan menghadapi konsekuensi tidak mendapat surat suara lengkap.

“Konsekuensinya (pindah TPS), belum tentu dapat surat suara komplit sebagaimana kalau dia terdaftar di DPT. Jadi kalau pindah tempat memilih akan dilihat dulu dapilnya. Apakah dapil dari jenis pemilihannya mulai dari DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI hingga presiden ada di dalam dapil yang sama,” ujar Betty kepada Antara di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu.

Betty mencontohkan, apabila pemilih mengajukan pindah TPS dari Jakarta Utara ke Selatan dan dapilnya berbeda, pemilih tersebut kemungkinan hanya akan mendapat surat suara untuk DPD RI dan presiden, karena surat suara untuk DPD berlaku untuk satu provinsi sedangkan surat suara pilpres berlaku nasional, terkait surat suara DPRD dan DPR RI masih harus diperiksa dapilnya.

Sedangkan pemilih yang pindah provinsi kemungkinan besar hanya akan mendapat suara suara untuk pemilihan presiden.

Pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih dan dengan alasan tertentu harus pindah tempat memilih bisa mengajukan permohonan pindah dengan mengisi formulir A5.

“Alasan pindah TPS yang bisa diterima menurut undang-undang antara lain, bencana alam, menempuh pendidikan, atau pekerjaan. Kalau pekerjaan ini contohnya para pekerja medis, yang memang tidak bisa meninggalkan tugas, mereka bisa mengajukan pindah TPS di dekat tempat kerja,” tambahnya.

Ketua KPU DKI Jakarta itu juga menjelaskan pemilih yang ingin mengajukan pindah TPS bisa mengisi Formulir A5 dan menyerahkannya ke tempat yang telah ditentukan hingga batas waktu penyerahan formulir pada Minggu (17/3) pada pukul 16.00 WIB.

Betty juga memastikan ketersediaan Formulir A5 untuk wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan untuk lokasi TPS baru bagi pemilih yang mengajukan Formulir A5 bisa langsung ditetapkan saat mereka menyerahkan kelengkapan dokumen.

“Kita sudah punya pemetaan, jadi pada saat mereka menyerahkan persyaratan untuk Form A5, petugas kami sudah bisa menentukan di mana TPS baru mereka,” tambahnya.

Pemilih dapat mengurus Formulir A5 di kantor KPU Kota di dekat domisili rumah atau kantor. Syaratnya dengan membawa bukti telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Kartu Keluarga.

Pemohon juga harus menyertakan surat pengantar RT/RW atau surat keterangan kantor atau sekolah yang membuktikan pemohon sedang tinggal di lokasi tersebut. Bila pemohon meninggalkan fisik KTP atau Kartu Keluarga di domisili asal, pemohon tak bisa hanya menunjukkan berkas digital, berkas digital tersebut harus dicetak untuk kemudian dilampirkan.

Pengurusan Formulir A5 di Jakarta dapat dilakukan di kantor KPU tingkat kota di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

Baca juga: KPU DKI pastikan ketersediaan formulir A5

Baca juga: KPU DKI sebut tak ada WNA masuk DPT Jakarta

Baca juga: KPU DKI: Kasus Mandala Shoji adalah pelanggaran pidana pemilu

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yuki Kato ajak sosialisasikan vaksin HPV

Jakarta (ANTARA) – Selebriti remaja Yuki Kato mengajak masyarakat baik wanita dan pria untuk ikut menyosialisasikan vaksinasi pencegah virus HPV.

HPV merupakan virus penyebab kanker serviks. Pria memang tidak bisa terkena kanker serviks, akan tetapi pria bisa terkena virus HPV.

“Virus HPV ini gak cuma perempuan saja yang terkena, pria juga bisa, jadi buat pria-pria lebih baik vaksinasi juga,” kata Yuki saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan pria tidak harus malu untuk suntik vaksinasi. Suntik vaksinasi hanya memakan waktu sebentar dan tidak sakit. “Bisa vaksinasi sama ibu, saudara perempuan atau sama pacar,” katanya.

Vaksinasi HPV ini sudah bisa dilakukan di klinik-klinik terdekat. Yuki baru saja mendapatkan vaksinasi setelah mengetahui bahaya kanker serviks dari kerabat-kerabatnya.

Dia berharap jumlah pasien kanker serviks akan semakin berkurang di Indonesia dengan semakin mudahnya vaksinasi virus HPV.

Pewarta: Ganet Dirgantara, Alya RW dan Agus SI
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengelola jamban komunal Duri Pulo butuh bantuan kelola limbah

Jakarta (ANTARA) – Beberapa pengelola jamban komunal di Kelurahan Duri Pulo, Jakarta Pusat, berharap pemerintah membantu pengelolaan air limbah domestik agar kawasan itu tetap bebas buang air besar sembarangan.

Menurut pengelola jamban komunal (WC Umum) di RT12 RW09 Kelurahan Duri Pulo, Syaifulloh (56), biaya sedot tinja yang cukup tinggi masih menjadi masalah bagi sebagian warga di kelurahan yang pada Februari ditetapkan sebagai daerah bebas buang air besar sembarangan tersebut.

“Saat ini, saya masih memakai jasa sedot WC untuk menguras septic tank. Cuma saya dengar ada bakteri yang dapat mengurai tinja. Jika pemerintah dapat menyediakan itu saya sangat terbantu,” kata Syaifulloh saat ditemui di kediamannya, Rabu.

Syaifulloh, ketua RT12 RW09 Kelurahan Duri Pulo, mengeluarkan Rp500 ribu sampai Rp600 ribu untuk biaya sedot tinja.

“Buat saya, jujur pengeluaran itu cukup berat walaupun warga yang menggunakan WC Umum biasanya bayar. Hasilnya tidak sebanding karena tarif pakai WC sifatnya sukarela,” kata Syaifulloh.

Syaifulloh sebenarnya setiap bulan bisa membeli satu jeriken isi 25 liter bakteri pengurai limbah dengan harga Rp100 ribu untuk mengatasi masalah pengolahan limbah jamban komunalnya. Namun dia belum tahu cara mendapatkannya.

Seperti Syaifulloh, pengelola WC Umum di RT08 RW09, Kelurahan Duri Pulo, Sumarno (55), juga berharap pemerintah membantu biaya penyedotan septic tank.

“Saya tiap bulan harus membayar Rp650 ribu untuk sedot septic tank. Sedot tinja septic tank WC Umum harus tiap bulan, kalau tidak luber,” kata Sumarno di jamban komunal miliknya, Rabu.

Sumarno mengenakan tarif Rp2.000 pada warga menggunakan WC Umum miliknya. Namun uang yang ia kumpulkan dari jamban komunal itu belum bisa menutup seluruh biaya operasional. Pasalnya, di luar ongkos penyedotan tinja dan listrik, Sumarno harus menyumbang biaya pemeliharaan ke petugas RT dan RW.

“Uang dari WC Umum ini kurang lebih Rp1 juta tiap bulan,” kata Sumarno.

Sebagian besar warga RW 09 Kelurahan Duri Pulo masih bergantung pada tiga WC Umum yang tersebar di RT12 dan RT08. Alasannya, warga kawasan itu kebanyakan belum memiliki jamban yang dilengkapi septic tank karena lahan di dalam rumah terbatas dan biaya pembuatannya cukup mahal.

Sekretaris Kelurahan Duri Pulo Mei Diana Nababan mengatakan kelurahan belum bisa mendanai pemeliharaan jamban komunal karena belum ada anggaran untuk kebutuhan tersebut.

“Peran kelurahan sejauh ini lebih ke persoalan sosialisasi, khususnya pengerahan kader-kader untuk mengampanyekan gerakan stop buang air besar sembarangan,” kata Mei.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, ia mengatakan, sempat mendatangi kantor kelurahan untuk membahas pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Mereka menanyakan lokasi pembangunan IPAL karena sejauh ini belum ada instalasi pengolahan di Duri Pulo,” kata Mei.

Duri Pulo merupakan satu dari 23 kelurahan yang memiliki sertifikat bebas buang air besar sembarangan (BABS) di Jakarta. Kelurahan lain yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas BABS, di antaranya Gondangdia, Guntur, Setiabudi, Melawai, Selong, Semper Barat, Duri Utara, Pekojan, dan Sukabumi Utara.
 

Pewarta: Virna P Setyorini/Genta Tentri Mawangi
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Animo mahasiswa untuk menjadi pengusaha sangat besar

Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pengurus cabang Jakarta Selatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) Jakarta Raya Sona Maesana mengatakan, animo mahasiswa untuk menjadi pengusaha sangat besar terlihat dari roadshow ke 30 perguruan tinggi di DKI Jakarta.

“Kami menyelenggarakan roadshow dalam rangka memberikan motivasi sekaligus sosialisasi mengenai kompetisi kewirausahaan melalui ajang HIPMI PT Lightning Pitch Competition,” kata Sona dalam acara The Annual Collaborative Platform of HIPMI Jaya di Jakarta, Rabu.

Menurut Sona, kompetisi ini telah menghasilkan lima kandidat untuk selanjutnya akan diseleksi lagi menjadi tiga terbaik untuk memperebutkan hadiah. Pemenang pertama berhak mendapat Rp15 juta, Rp10 juta untuk pemenang kedua dan Rp5 juta bagi pemenang ketiga.

Sona melihat animo mahasiswa DKI Jakarta untuk menjadi pengusaha sangat besar terlihat dari 40 proposal rencana bisnis yang masuk ke tim juri. Tim juri terdiri atas anggota HIPMI Jaya.

“Sedangkan untuk tahap final seleksi dilakukan dari tiga orang panitia yang terdiri dari satu internal HIPMI Jaya dan dua dari luar HIPMI Jaya,” kata Sona.

Sona mengatakan, kandidat yang terpilih sebagian memang sudah ada yang menjadi pengusaha, sedangkan lainnya masih dalam bentuk konsep.

Menurut Sona, sebagian besar kendala dari wirausaha muda terutama yang baru merintis adalah di sektor permodalan dan akses pasar.

“Lima terbaik dari rencana bisnis dari mahasiswa ini tidak tertutup kalau memang bagus dapat ditindaklanjuti anggota HIPMI Jaya yang berminat sebagai mitra,” ujar Sona.

Menurut Sona, dengan berbekal teknologi informasi sebenarnya pengusaha saat ini lebih diuntungkan terutama untuk mencari peluang pasar hingga ke mancanegara.

Sona mengatakan sebagian besar proposal bisnis yang masuk dari mahasiwa banyak yang bergerak di industri kreatif dan startup digital.

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

YKI DKI ingatkan pentingnya cegah kanker serviks

Jakarta (ANTARA) – Perwakilan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) DKI Jakarta, dr. Venita Eng, MSc mengingatkan pentingnya mencegah penyakit kanker serviks karena biayanya lebih murah ketimbang kalau sudah terkena penyakit ini.

“Persoalannya banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui pentingnya vaksinasi HPV untuk melindungi diri dari kanker serviks,” kata Venita dalam acara pemberian vaksin HPV kepada dua selebriti remaja di Jakarta, Rabu malam.

Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks (KICKS) memberikan vaksinasi HPV sebagai pencegahan primer kepada Yuki Kato dan Cinta Laura dalam upaya mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi HPV.

Menurut Venita selama ini masih banyak juga masyarakat yang enggan mendapatkan vaksinasi HPV karena harganya yang mahal.

“Vaksinasi HPV memang masih lumayan harganya. Kisaran sekitar Rp700,000 hingga Rp1,000,000 berbeda-beda di setiap tempat,” kata dr. Venita yang ditemui di pameran foto #IAmTrulyWoman, Rabu, di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Tetapi dr. Venita juga menyampaikan bahwa lebih mahal untuk mengobati jika sudah terkena kanker serviks, daripada melakukan vaksinasi HPV untuk pencegahan.

“Jauh lebih mahal berobatnya. Kita semua tahu banyak orang sampai jual rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan untuk vaksinasi tidak sampai melakukan hal tersebut,” lanjutnya.

Selanjutnya dr. Venita menyampaikan bahwa vaksinasi HPV merupakan investasi untuk masa depan supaya tidak terkena virus HPV yang sangat berbahaya khususnya untuk kaum perempuan yang dapat menyebabkan kanker serviks.

Vaksinasi HPV ini juga sudah menjadi program pemerintah untuk mencegah virus HPV baik kepada perempuan maupun laki-laki.

Walaupun sudah menjadi program pemerintah, vaksinasi ini belum dapat ditutup dengan BPJS.

Namun, dr. Venita berharap bahwa masyarakat akan lebih peduli terhadap vaksinasi HPV sehingga dapat didapatkan dengan menggunakan kartu BPJS.

Baca juga: Divaksin HPV, Cinta Laura-Yuki Kato ajak perempuan cegah kanker serviks
Baca juga: Ahli sebut 50 perempuan meninggal karena kanker serviks per hari

Pewarta: Ganet Dirgantara dan Citra Maharani Herman
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketum Hipmi Jaya ingatkan anggotanya untuk saling berkolaborasi

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (Hipmi Jaya), Afifuddin (Afie) Suhaeli Kalla mengingatkan kepada anggota Hipmi Jaya agar bisa saling berkolaborasi untuk mengembangkan bisnisnya.

“Hal ini yang membuat kami sebagai pengurus membuat aplikasi ‘Jaya Connect’ agar masing-masing anggota dapat saling berhubungan,” kata Afie Kalla di Jakarta, Rabu, dalam ajang “The Annual Collaborative Platform of Hipmi Jaya”.

Menurut Afie melalui aplikasi ini anggota akan mengetahui bisnis masing-masing anggota sehinggaI tinggal saling berkerjasama.

“Untuk menjadi wirausaha besar tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi harus saling berkerja sama,” kata Afie.

Afie bahkan bercita-cita untuk dapat memperkuat data base anggota Hipmi agar antar anggota dapat saling mengenal.

“Saya punya pengalaman sebelum ada aplikasi ini, setelah sekian lama baru tahu kalau salah satu vendor di perusahaan ternyata anggota Hipmi Jaya karena dari awal memang tidak saling kenal,” ungkap Afie.

Afie juga menyampaikan “The Annual Collaborative Platform of HIPMI Jaya” merupakan tindaklanjut dari Jaya Connect yang dirangkai dalam tiga kegiatan, salah satunya melibatkan perguruan tinggi.

“Tiga kegiatan itu berupa B2B Expose, Corporate Speed Dating, dan HIPMI PT Lightning Pitch Competition yang melibatkan perguruan tinggi,” ujar Afie Kalla.

Dalam B2B Expose terdapat tujuh perusahaan anggota Hipmi yang mumpuni untuk menyampaikan paparan bisnis yang dilanjutkan tanya jawab melalui panel.

Sedangkan Corporate Speed Dating beberapa perusahaan difasilitasi untuk melakukan penawaran langsung kepada tujuh perusahaan.

Hipmi PT Lightning Pitch Competition, merupakan kompetisi yang diikuti mahasiswa perguruan tinggi di bidang bisnis.

“Nantinya terdapat tiga pemenang yang dinilai memiliki rencana bisnis terbaik untuk mendapatkan hadiah dari Hipmi Jaya,” kata Afie.

Sebelum kompetisi ini, Hipmi Jaya melakukan sosialisasi ke sejumlah ke perguruan tinggi di DKI Jakarta mengenai kewirausahan, sekaligus mengumumkan mengenai kompetisi ini, jelas Afie.

“Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha muda khususnya dari perguruan tinggi di DKI Jakarta,” ungkap Afie.

Baca juga: Hipmi Jaya selenggarakan bisnis ekspos
Baca juga: Hipmi Jaya ingin anggotanya bersaing secara global

 

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wakil Ketua DPRD: pembentukan pansus cawagub ditujukan untuk tata tertib pemilihan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari partai Gerindra, M. Taufik mengatakan dibentuknya panitia khusus (pansus) calon wali gubernur ditujukan untuk membuat tata tertib pemilihan, membentuk panitia pemilihan, dan mengatur saksi.

“Jadi dibuat pansus itu untuk membuat tata tertib, membuat panitia pemilihan yang mengatur saksi siapa, ini siapa, namanya kan pemilihan,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Selain itu untuk pemilihannya akan ditentukan apakah menggunakan sistem tertutup atau terbuka, karena tanggung jawabnya beda, katanya.

“Kalau kami dipilih rakyat secara terbuka karena tanggung jawab pada rakyat, sekarang dipilih sebagai representasi rakyat,” kata Taufik.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah mengirim surat yang bernomor 191/-1, 862 , terkait hal Penyampaian Nama Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2017-2022, yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dan ditandatanganinya dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

Dia berharap DPRD segera memproses nama – nama calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diserahkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Para Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PKS yakni Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto serta Ahmad Syaikhu.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengacara: Pengadilan Tinggi DKI kabulkan banding Ahmad Dhani

Jakarta (ANTARA) – Hendarsam Marantoko, pengacara Ahmad Dhani, menyatakan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan banding kliennya dari hukuman 1,5 tahun menjadi 1 tahun penjara.

“Rencananya kita selaku penasehat hukum Ahmad Dhani akan membuat pernyataan sikap pada Kamis besok terkait informasi banding klien kami yang dikabulkan PT,” kata Hendarsam saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Hendarsam menyatakan tim kuasa hukum Ahmad Dhani juga akan mengkonfirmasi kepastian pengabulan banding yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI pada Kamis (14/3).

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Ratmoho Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ahmad Dhani hukuman penjara selama 1,5 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Senin (28/1).

Selain menghukum satu tahun enam bulan, hakim juga memerintahkan Dhani untuk menjalani penahanan.

Tindak pidana yang dilakukan Dhani, menurut Ratmoho yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang menunjukkan rasa kebencian.

Diungkapkan hakim, informasi yang tersebar itu juga menimbulkan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Putusan hakim itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Dhani pidana penjara dua tahun.

Jaksa menganggap Dhani telah melanggar Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) tentang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Baca juga: Pengacara sampaikan pernyataan banding Ahmad Dhani

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi imbau pendukung kedua paslon jaga ketertiban debat

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengimbau pendukung kedua pasangan calon Pemilihan Presiden (Pilpres) menjaga ketertiban dalam debat calon wakil presiden (cawapres) antara KH Maruf Amin dan Sandiaga Uno pada 17 Maret 2019 mendatang.

“Kami mengharapkan dengan adanya debat cawapres tersebut, tentunya pada pendukung masing-masing paslon untuk dapat menjaga ketertiban dalam pelaksannya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Argo meminta pada setiap pendukung dan pengunjung agar datang ke lokasi debat lebih awal dengan tidak membawa barang-barang terlarang seperti senjata tajam dan barang lainnya.

“Yang terpenting ikut serta menciptakan situasi aman dan kondusif,” ucap Argo.

Polisi, sambung Argo, masih menunggu tim intelijen apakah bakal ada penambahan personel pengamanan mengingat adanya insiden ledakan pada debat sebelumnya tanggal 17 Februari 2019.

Dalam debat itu sendiri, akan ada empat lapis pengamanan area debat. Yang pertama, adalah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang akan beroperasi di Ring 1 yakni di dalam ruangan debat.

Ring 2 adalah area Hotel Sultan yang akan dijaga oleh TNI dan Polri. Ring 3 merupakan halaman parkir dan akses menuju ke hotel tersebut yang merupakan daerah operasi kepolisian.

Sedangkan Ring 4 yaitu jalur keluar-masuk paslon termasuk jalur evakuasi jika terjadi sesuatu hal, serta jalan raya di sekitar hotel.

“Jadi ada pengaturan di jalan-jalan ya jangan sampai ada kemacetan panjang,” ucap Argo menambahkan.

Debat cawapres antara KH Maruf Amin dan Sandiaga Uno pada 17 Maret 2019 ini, merupakan rangkaian ketiga debat Pemilihan Presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada debat kedua 17 Februari 2019 lalu antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, terjadi insiden ledakan di lokasi nonton bareng debat capres tersebut di area Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat. Ledakan yang terdengar sebanyak dua kali tersebut, belakangan diketahui berasal dari petasan.

Hingga kini, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam insiden debat capres tersebut. 

Baca juga: Polisi masih tunggu analisis intelijen soal pengamanan debat cawapres

Baca juga: TKN tegaskan Jokowi-Ma’ruf Amin punya fokus besar pada kebudayaan

Baca juga: Debat capres – LSM harap ada upaya penataan “outsourcing”

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies : tarif MRT dibahas DPRD menyangkut PSO

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) akan diumumkan setelah dibahas dengan DPRD karena menyangkut Public Service Obligation (PSO).

“Karena ini menyangkut PSO kita perlu bicarakan dengan dewan, jadi nanti pembahasan dengan dewan selesai kita umumkan,” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Mengenai tarif MRT, Anies katakan sudah ada nilai hitungannya.

“Nanti hitung-hitungannya sudah ada dan kita percaya hitungan sudah dibuat dan itu reasonable,” kata Gubernur.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan tarif Rp8.500 per 10 kilometer cukup reasonable.

Menurut Budi, tarif MRT harus disubsidi karena disesuaikan daya beli masyarakat agar masyarakat mau menaikinya.

Seharusnya, apabila tidak disubsidi, tarif MRT bisa mencapai Rp25.000-Rp30.000 dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi berharap kebakaran kapal di Kepulauan Seribu jadi pelajaran

Jakarta (ANTARA) – Kepolisian dari Polda Metro Jaya mengharapkan kebakaran kapal nelayan di Kepulauan Seribu, Jakarta, beberapa waktu lalu, menjadi pelajaran bagi semua pihak yang hendak melakukan pelayaran.

“Tentunya kami berharap untuk kapal penangkap ikan maupun kapal lain, dilihat cuaca dan lihat aturan atau SOP sebelum melakukan keberangkatan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Dalam proses evakuasi sendiri, kata Argo, pihaknya mengutamakan penyelamatan jiwa dari kapal ikan dengan memperhatikan cuaca dan kondisi perairan.

“Saat itu kami ada hambatan juga, tetapi semua sudah diupayakan untuk pemadaman dan membantu evakuasi,” ujar Argo.

Sebelumnya, terjadi kebakaran kapal penangkap cumi-cumi KM Riki Baru yang terjadi sekitar lima mil laut di sebelah timur Pulau Paniki, Kepulauan Seribu, pada Senin (11/3) pukul 19.00 WIB yang diduga terjadi karena percikan api dari radiator.

Kejadian tersebut menyebabkan tiga orang korban tewas dan satu lainnya masih dinyatakan hilang.

“Korban tewas sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, namun untuk yang hilang saya belum mendapatkan informasi,” ucap Argo menambahkan. 

Baca juga: Masalah radiator diduga picu kebakaran KM Riki Baru

Baca juga: Korban jiwa kebakaran kapal di Kepulauan Seribu jadi tiga orang

Baca juga: Dua orang tewas dalam kebakaran kapal di perairan Kepulauan Seribu

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPPU nilai “Grab to Work” Bandung langgar prinsip persaingan usaha

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota Bandung yang mewajibkan pegawainya pergi ke kantor menggunakan Grab secara berkelompok berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha.

“Ini jelas berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha karena mengarahkan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk menggunakan merek tertentu dan ada sanksi denda jika tidak menggunakannya,” kata Juru Bicara KPPU Guntur Syahputra Saragih, di Jakarta, Rabu.

Terlebih, kata Guntur, program bernama ‘Grab to Work: Car Pooling’ tersebut menerapkan sanksi denda terhadap ASN Dishub Kota Bandung yang tak menggunakan taksi daring GrabCar.

Menurut dia, potensi pelanggaran ini muncul karena kebijakan tersebut hanya memberi keuntungan pada merek tertentu. Padahal, transportasi publik yang bisa digunakan banyak dan bukan cuma taksi daring.

Pemerintah Kota Bandung seharusnya dapat memilih solusi lain untuk mengurangi kemacetan tanpa harus melanggar prinsip persaingan usaha. Bila ingin memberikan alternatif moda transportasi sejenis, harus memberikan pilihan merek lainnya juga yang sepadan.

“Alat transportasi publik yang ada (di Bandung) kan bukan cuma taksi daring, masih ada lainnya dan taksi daring itu juga bukan cuma GrabCar. Kebijakan itu sebaiknya menciptakan persaingan sehat,” ujarnya.

Menurut Guntur, alasan mengatasi kemacetan tidak relevan jika diselesaikan dengan cara menunjuk alat transportasi publik merek tertentu karena seharusnya ASN punya hak untuk menentukan moda transportasi publik pilihannya sendiri.

“Jadi, masih banyak cara yang lebih relevan untuk mengatasi kemacetan,” kata dia.

KPPU pun, tambah dia, telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kota Bandung terkait kebijakan mereka melibatkan aplikator taksi daring asal Malaysia ini. Isinya adalah meminta penjelasan resmi apa maksud dari imbauan yang mewajibkan ASN menggunakan GrabCar dan adanya ancaman sanksi denda jika melanggar.

“Kami akan menunggu jawaban resmi atas kebijakan itu dari Pemerintah Kota Bandung,” demikian Guntur.

Baca juga: Grab hadirkan teknologi deteksi dan cegah kecurangan

Baca juga: Grab dapat suntikan miliaran dolar dari Softbank

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies: Saham bir tidak memiliki unsur pembangunan

ANTARA-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan  saham di perusahaan bir lebih baik dijual karena tidak berdampak pada pembangunan ibukota.  Anies menjelaskan. Dana hasil penjualan saham pemprov di PT Delta Djakarta akan dimanfaatkan untuk pembangunan ibukota.

Hipmi Jaya selenggarakan bisnis ekspos

Jakarta (ANTARA) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Raya menyelenggarakan bisnis ekspos untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk menjalin kerja sama.

“Seperti diketahui banyak dari anggota Hipmi Jaya yang memiliki bidang usaha yang sebenarnya bisa saling melengkapi. Melalui bisnis ekspos ini diharapkan bisa membuka peluang lebih besar lagi,” kata Ketua Badan Pengurus Cabang Jakarta Selatan Hipmi Jaya, Sona Maesana di Jakarta, Rabu.

Kegiatan yang dikemas dalam “The Annual Collaborative Platform of Hipmi Jaya” menghadirkan sesi B2B Expose yang merupakan sesi saling berbagi antara anggota, jelas Sona selaku panitia penyelenggara kegiatan.

Sesi ini, papar Sona, menghadirkan tujuh perusahaan yang mumpuni dari HIPMI Jaya yang akan memberikan paparan komprehensif kepada anggota lainnya.

Dalam rangka memfasilitasi kolaborasi lintas lini di dalam badan Hipmi maka perusahaan partisipan akan diberikan kesempatan untuk bertanya melalui panel terbuka terkait dengan proyek yang tengah berjalan.

“Dengan demikian ruang kolaborasi baik sebagai vendor, suplier, atau bahkan investor akan terbuka lebar bagi semua anggota Hipmi Jaya,” ujar Presiden Direktur dari PT Satria Akasa ini..

Sona menjelaskan pemilihan tujuh perusahaan ini setelah sebelumnya dilakukan melalui proses kurasi.

Bisnis ekspos ini melibatkan 150 anggota Hipmi Jaya dari total 3.000 anggota yang tergabung dalam Hipmi.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas jaringan bisnis anggota serta rencananya akan dibuat secara berkala,” ujar Sona.

Baca juga: Hipmi Jaya ingin anggotanya bersaing secara global
Baca juga: HIPMI Jaya minta pemerintah evaluasi kebijakan DNI

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU DKI pastikan ketersediaan formulir A5

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos memastikan pihaknya tidak akan kehabisan Formulir A5 untuk pindah TPS jelang berakhirnya batas waktu penyerahan formulir pada Minggu (17/3).

“Formulir A5 tidak akan habis karena ada stok,” ujarnya kepada Antara saat ditemui di kantor KPU DKI, Rabu.

Dijelaskan Betty, Formulir a5 adalah formulir yang diisi oleh petugas ketika ada permintaan dari pemilih terdaftar untuk menggunakan hak pilih dengan alasan tertentu pindah memilih.

“Alasan pindah TPS yang bisa diterima menurut undang-undang antara lain, bencana alam, menempuh pendidikan, atau pekerjaan. Kalau pekerjaan ini contohnya para pekerja medis, yang memang tidak bisa meninggalkan tugas, mereka bisa mengajukan pindah TPS di dekat tempat kerja,” tambahnya.

Dia juga menambahkan bahwa saat pemilih mendaftarkan Formulir A5, mereka bisa langsung tahu TPS baru mereka.

“Kita sudah punya pemetaan, jadi pada saat mereka menyerahkan persyaratan untuk Form A5, petugas kami sudah bisa menentukan di mana TPS baru mereka,” tambahnya.

Pemilih dapat mengurus Formulir A5 di kantor KPU Kota di dekat dengan domisili rumah atau kantor. Syaratnya dengan membawa bukti telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), foto copy kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga.

Selanjutnya surat pengantar RT/RW atau surat keterangan kantor atau sekolah yang membuktikan sedang tinggal di lokasi tersebut. Bila meninggalkan fisik KTP atau kartu keluarga di domisili asal, warga tak bisa menunjukkan berkas digital.

Pengurusan Formulir A5 di Jakarta dapat dilakukan di Kantor KPU kota di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

Baca juga: KPU DKI sebut tak ada WNA masuk DPT Jakarta
Baca juga: KPU DKI: Kasus Mandala Shoji adalah pelanggaran pidana pemilu

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies dan DPRD akan bahas penggunaan penjualan saham perusahaan bir

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan melakukan pembahasan dengan anggota DPRD DKI Jakarta  mengenai  hasil penjualan saham Pemprov DKI Jakarta  di perusahaan bir PT. Delta Djakarta. Tbk.

“Nanti ketika penggunaannya harus di bahas dengan anggota DPRD Jakarta,” kata Anies di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu.

Begitu dana hasil penjualan saham dari PT. Delta Djakarta. Tbk kembali ke Pemprov DKI, maka dana itu masuk ke APBD.

“Kemarin saya gunakan ilustrasi sekolah supaya menggambarkan saja, bahwa dana segitu bisa digunakan untuk 100 sekolah. Pipa untuk pemasangan 100.000 saluran air baru. Bila kita membiayai air minum bisa sampai 1 juta air minum, jadi itu ilustrasi betapa duit ini besar,” kata Anies.

Saat ini untuk melepas saham tersebut tidak disetujui oleh Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Bahkan Gubernur telah mengirim surat dua kali kepada Ketua DPRD pada tanggal 16 Mei 2018 dan 31 Januari 2019.

Kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta hanya sebesar 26,25 persen dari tahun 1970 saham sebesar 23,34 persen hanya sedikit mengalami kenaikan.

“Katanya dapat deviden kalau devidennya lebih banyak artinya perusahannya lebih maju bukan? Jadi produksinya meningkat kalau meningkat berarti penjualannya meningkat. Di sisi lain kita punya kepentingan mengontrol (peredaran minuman keras),” kata Anies.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi masih tunggu analisis intelijen soal pengamanan debat cawapres

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyatakan masih menunggu analisis intelijen soal pengamanan debat cawapres yang akan digelar pada 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, meski di debat sebelumnya, terdapat insiden ledakan petasan di sekitar lokasi debat.

“Soal pengamanan ini, personel yang akan dikerahkan masih dihitung, kita tunggu saja bagaimana nanti intelijen apakah ada penambahan personel signifikan atau tetap sesuai rencana, termasuk pengetatan pintu masuk ke kawasan parkir timur,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, lanjut Argo, jajaran Polda Metro Jaya siap mengamankan kegiatan tersebut bekerjasama dengan TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Jadi sementara ini jumlah personel yang dikerahkan masih dihitung, tapi rencana awal tidak jauh berbeda dengan sebelumnya,” ujar Argo.

Polisi, sambung dia, menunggu tim intelijen apakah bakal ada penambahan personel pengamanan.

Dalam debat itu sendiri, akan ada empat lapis pengamanan area debat. Yang pertama, adalah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang akan beroperasi di Ring 1 yakni di dalam ruangan debat.

Ring 2 adalah area Hotel Sultan yang akan dijaga oleh TNI dan Polri. Ring 3 merupakan halaman parkir dan akses menuju ke hotel tersebut yang merupakan daerah operasi kepolisian.

Sedangkan Ring 4 yaitu jalur keluar-masuk paslon termasuk jalur evakuasi jika terjadi sesuatu hal, serta jalan raya di sekitar hotel.

“Jadi ada pengaturan di jalan-jalan ya jangan sampai ada kemacetan panjang,” ucap Argo menambahkan.

Debat cawapres antara KH Maruf Amin dan Sandiaga Uno pada 17 Maret 2019 ini, merupakan rangkaian ketiga debat Pemilihan Presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada debat kedua 17 Februari 2019 lalu antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, terjadi insiden ledakan di lokasi nonton bareng debat capres tersebut di area Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat. Ledakan yang terdengar sebanyak dua kali tersebut, belakangan diketahui berasal dari petasan.

Hingga kini, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam insiden debat capres tersebut. 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies anggap saham di perusahaan bir tidak punya unsur pembangunan

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beranggapan saham Pemerintah Provinsi di DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta. Tbk tidak memiliki unsur pembangunan..

“Sebetulnya kalau ada yang bisa menjelaskan. Dimana unsur pembangunannya?” kata Anies mempertanyakan dalam pertemuan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan tidak perlu ada kajian lagi terkait penjualan saham di PT Delta Djakarta. Tbk. Apalagi banyak faktor dampak negatif disebabkan oleh minuman keras.

Gubernur menegaskan bahwa pemerintah itu meletakan uang di badan usaha yang sifatnya membangun itu prinsipnya.

“Ini bukan soal untung rugi, ini prinsip, dana itu diletakkan di sebuah industri yang tidak memiliki efek pembangunan . Jadi mau didiamkan atau tidak, itu saja pilihannya,” kata Anies.

Menurutnya kalau mau dilakukan kajian lagi justru malah justru aneh, sebab apa yang yang mau dikaji, karena ini jelas industrinya minuman keras.

Pada satu sisi perusahaan bir mencari untung, disisi lain Pemprov DKI harus mengendalikan peredaran minuman keras, maka ini menimbulkan konflik kepentingan.

Dia mengatakan uang dari penjualan saham di perusahaan bir sebesar Rp1,2 triliun diilustrasikan dapat digunakan untuk pemasangan pipa air bersih hal itu manfaatnya lebih terasa besar.

“Tahun lalu teman-teman ingat saya minta ke dewan Rp1,2 triliun untuk pipa, angkanya sama tuh dengan nilai ini. Bayangkan kalau itu dipakai untuk air bersih, terasa manfaatnya lebih besar, jadi tugas pemerintah bukan mencari untung tetapi tugas pemerintah itu melaksanakan undang-undang,” kata Anies.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi kejar buron jaringan narkotika Riau-Jakarta-Bandung

Jakarta (ANTARA) – Kepolisian dari Polda Metro Jaya mengembangkan dan mengejar empat buronan tersangka jaringan narkotika Riau-Jakarta-Bandung.

“Saat ini telah diamankan enam tersangka dan kini tim sedang melakukan pengembangan terhadap tersangka dan pengejaran pada DPO lainnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Enam tersangka jaringan ini yang telah diamankan oleh kepolisian adalah SUL, NOL, RID, OGI, TED dan RUD. Sementara empat tersangka buron yakni HB, YG, TN dan PRES.

“Pengungkapan jaringan ini, merupakan hasil pengembangan kasus narkotika dalam kemasan abon lele yang terdiri dari 6,5 kg sabu, 40.000 butir ekstasi dan 20.000 butir Yaba asal Thailand, dari jaringan Banjarmasin-Jakarta-Bandung dengan tersangka GZ dan rekan-rekannya yang telah ditangkap di Apartemen Green Pramuka, pada 8 Januari 2019 lalu,” ujar Argo.

Argo menjelaskan tersangka SUL merupakan pengambil empat bungkus abon lele yang berisi ribuan butir ekstasi dari kamar hotel di Mangga Besar.

“Hasil introgasi tersangka SUL, bungkusan abon lele berisi ribuan butir ekstasi yang diambil dari hotel di Mangga Besar berjumlah empat bungkus, namun isi ribuan ekstasi sudah didistribusi tanpa bungkusan abon lele yang masih tersimpan,” katanya.

Secara total dalam penangkapannya jaringan Riau-Jakarta-Bandung ini memiliki 6 kg sabu yang didapatkan oleh tersangka SUL dengan dua cara yakni dua bungkus abon lele berisi total 1 kg sabu didapat dari Tersangka RID, TED, RUD dan HB (DPO) dengan menerima 7 kg sabu di rest area km19 tol Bekasi, tanggal 10 Februari 2019.

Cara kedua, adalah lima bungkus lakban coklat berisi 5 kg sabu didapat dari HB (DPO) pada 20 Februari 2019 di Central Park, Jakarta.

“HB menunjukan 15 kg sabu, namun untuk tersangka SUL diberikan 5 kg sabu,” ujar Argo.

Usai menangkap SUL di depan Masjid At Tin, Taman Mini, Jakarta Timur, pada Kamis (21/2) pukul 21.30 WIB, polisi melakukan pengembangan ke Pekanbaru, Dumai dan Bengkalis yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersangka NOL yang berperan mengambil 15 kg sabu di Dumai atas perintah PRES (DPO) pada 19 Februari 2019 dengan upah Rp10 juta per kg untuk diserahkan ke tersangka RID, RUD (atas perintah YG (DPO)) yang kemudian menyerahkannya lagi ke HB (DPO).

Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersangka RID di Jl Mangga Besar II Tamansari, Jakarta Barat, pada Senin (4/3) dengan barang bukti 2 gram sabu.

“Hasil introgasi tersangka RID diperoleh informasi bahwa barang bukti didapat dari tersangka OGI dan HB (DPO). Pada saat penangkapan, OGI sedang bersama HB (DPO), TN (DPO) dan YG (DPO) yang berhasil melarikan diri menggunakan 1 unit Mobil Xtrial yang kini sudah diamankan. Semuanya terus kami kejar,” ujar Argo.

Para tersangka, dikenakan Pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. 

Baca juga: Polisi tangkap mahasiswa kurir “shabu-shabu”

Baca juga: Polda Metro ungkap jaringan pengedar narkotika Riau-Jakarta-Bandung

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pendaftar angkutan motor gratis untuk mudik penuhi Stasiun Jatinegara

Jakarta (ANTARA) – Pendaftar angkutan motor gratis (motis) untuk mudim Lebaran 2019 mulai memenuhi ke Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, setelah Kementerian Perhubungan secara resmi membuka pelayanan tersebut pada Selasa.

“Sudah ramai dari kemarin siang dan sekarang para calon pemudik terus berdatangan” ujar petugas Motis Stasiun Jatinegara, Imam Bachreisj yang ditemui di lokasi, Rabu.

Setelah dua hari dibuka, jumlah pendaftar yang tercatat sudah mencapai lebih dari 140 orang. Jumlah tersebut berasal dari pendaftar melalui jaringan (online) maupun secara langsung (offline).

Agar tidak terjadi antrean panjang, petugas membatasi kuota pendaftar antara 70 hingga 100 orang per hari yang dibuka mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Bahkan warga mulai berdatangan sejak pukul 06.00 WIB.

“Petugas juga terbatas, dua tiketing, tujuh admin dan penanggung jawab satu. Cukup sibuk,” kata dia.

Ia menjelaskan, bagi pendaftar daring bisa langsung mengisi form melalui laman mudikgratis.dephub.go.id. Sementara untuk offline, calon pemudik harus membawa persyaratan seperti KTP, kartu keluarga, SIM C aktif serta pajak aktif.

“Lebih enak langsung online, jadi datang ke sini tinggal verifikasi saja. Kalau offline harus mencocokan data dan lain sebagainya,” kata dia.

Ia memprediksi jumlah pendaftar montis melalui Stasiun Jatinegara akan meningkat dibanding tahun 2018. Berdasarkan catatannya pada mudik 2018, jumlah motis yang diberangkatkan mencapai 800 unit motor.

Dari pengalaman 2018, mayoritas pengguna jasa montis diberangkatkan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara untuk dua hari ini, pendaftar banyak menuju wilayah Jawa Timur.

“Dulu sehari sedikit pendaftarnya, sekarang nyampe 70 sampai 100 orang. Bahkan kami kerja sampai malam meski seharusnya beres pukul 5 sore,” kata dia.

Hingga Rabu sianv, pendaftar terus berdatangan ke Stasiun Jatinegara. Namun tak sedikit calon pemudik yang harus kecewa akibat kuota telah penuh.

Salah satu calin pemudik yang juga merupakan warga Condet, Jakarta Timur, Mimron harus pulang dengan tangan hampa saat formulir pendaftaran melalui jaringan ditolak petugas. Petugas beralasan kuota pendaftar sudah penuh sehingga tidak bisa melayani warga yang baru mengisi formulir.

“Padahal saya sudah daftar online dan tinggal verifikasi, tapi karena daftar absen sudah 70, saya harus datang lagi hari Sabtu. Harusnya prioritasinlah,” kata dia.

Senasib dengan Mimron, warga asal Sawah Besar, Muhaimin harus kecewa akibat keterbatasan kuota. Padahal ia mendaftar melalui daring pada Selasa (12/3) dan harus diverifikasi hari Rabu di Stasiun Jatinegara.

Iapun mempertanyakan pendaftaran dengan sistem absensi ini. Seharusnya, petugas menyediakan secara khusus pendaftaran yang melalui jaringan maupun secara langsung.

“Kalau absen disatukan semua, kasihan yang udah online-lah. Waktu kami terbuang percuma kalau ditolak, sementara kami harus kerja juga,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan membuka kembali program Angkutan Motor Gratis (Motis) 2019 dengan kuota 18.096 sepeda motor mulai Selasa (12/3) hingga 25 Mei 2019.

Beberapa stasiun yang telah menerima pendaftaran motis secara langsung, yaitu Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, Stasiun Kemayoran, Stasiun Cikarang dan Stasiun Kiara Condong.

Baca juga: Menhub berencana tingkatkan kapasitas mudik gratis motor
 

Pewarta: Sri Muryono dan Asep Firmansyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hercules jalani sidang replik JPU

Jakarta (ANTARA) – Terdakwa Hercules Rosario Marshal kasus penguasaan lahan PT Nila Alam, Kalideres, menjalani sidang replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu.

Baca juga: Sidang replik Jaksa terhadap pledoi Hercules digelar hari ini

Sidang ini beragendakan pembacaan replik atau jawaban yang diajukan oleh JPU terhadap nota pembelaan (pledoi) tim kuasa hukum terdakwa Hercules Rosario Marshal dalam kasus penguasaan lahan milik PT Nila Alam.

Baca juga: Hercules sebut ada tebang pilih dalam kasusnya

Ketika tiba di PN Jakarta Barat, Hercules terlihat memakai kemeja dan peci berwarna putih langsung duduk di sisi tim kuasa hukumnya dan bersiap menjalani sidang replik Jaksa.

Pada sidang sebelumnya, Hercules dituntut tiga tahun penjara atas dasar pelanggaran terhadap pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang kekerasan.

Baca juga: Hercules merasa difitnah

Hercules juga menyebut dirinya diperlakukan tidak adil dan difitnah dalam tindak kekerasan disertai ancaman dan memasuki ruangan atau pekarangan milik orang lain tanpa izin di dalam nota pembelaan yang diberikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (27/2).

Penguasaan lahan yang dilakukan oleh Hercules sendiri telah dimulai sejak Agustus 2018 lalu yang melibatkan sejumlah orang kemudian ditangkap menyusul Hercules.

Baca juga: Hercules jalani sidang tuntutan di PN Jakarta Barat

Hercules sendiri saat ditangkap di kediamannya pada November 2018 lalu cukup kooperatif dalam penyelidikan hingga memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan.

Pewarta: Citra Maharani Herman/ Ganet Dirgantara
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dinkes DKI sedang melakukan pemetaan sekolah rawan DBD

Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini sedang melakukan pemetaan sekolah rawan Demam Berdarah Dengue (DBD) untuk nantinya dilakukan pengasapan (fogging) apabila ditemukan positif terjangkit penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti  tersebut.

“Kami sedang memproses pemetaan sekolah rawan DBD.  Selama ini Disdik dan tim dari kami rutin melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk),” kata Kepala Dinkes DKI, Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Dijelaskannya bahwa pemetaan terhadap sekolah rawan DBD paling banyak ditemukan pada anak usia SD dan SMP yang kena gigitan nyamuk, rata-rata jam 10.00 WIB.

“Kita khawatir dan patut diduga kalau ada kemungkinan (gigitan nyamuk), meskipun di pemukiman juga tak menutup kemungkinan terkena gigitan nyamuk, karena Sabtu dan Minggu libur sekolah,” kata Widaystuti.

Saat ini wilayah yang rawan DBD di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Jumlah pasien DBD untuk Maret ini sebanyak 172 kasus dari 1 Maret 2019.

Selain itu, Dinkes sudah menyampaikan kembali kepada para tenaga medis di bawah orgnisasi masing-masing serta para dokter di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Kami sudah sampaikan dari awal, kita melalui berbagai jalur. Kalau dokternya kita melalui IDI. Untuk klinik kita ingatkan kembali agar tidak terjadi keterlambatan diagnosa,” katanya.

Saat ini ada pola agar para medis jangan hanya memegang jumlah trombosit, tapi bagaimana kondisi klinis pasien bervariasi agar jangan ada keterlambatan.

“Memang pola-pola sekarang tidak hanya berpatokan pada jumlah trombosit, kalau dulu ada indikasi bahwa dirawat di rumah sakit kalau jumlah trombositnya kurang dari seratus ribu,” kata Widyastuti.

Baca juga: Jakarta waspada Kejadian Luar Biasa DBD

Baca juga: Hingga 14 Januari 2019 ada 111 kasus DBD DKI Jakarta

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Metro ungkap jaringan pengedar narkotika Riau-Jakarta-Bandung

Jakarta (ANTARA) – Sub Direktorat I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pengedar narkotika jaringan Riau-Jakarta-Bandung.

“Pengungkapan ini, merupakan hasil pengembangan kasus narkotika dalam kemasan abon lele yang terdiri dari 6,5 kg sabu, 40.000 butir ekstasi dan 20.000 butir yaba asal Thailand, dari jaringan Banjarmasin-Jakarta-Bandung dengan tersangka GZ dan rekan-rekannya yang telah ditangkap di Apartemen Green Pramuka, pada 8 Januari 2019 lalu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Rabu.

Setelah dilakukan pendalaman pada jaringan GZ dan rekan-rekannya, polisi langsung bergerak membongkar jaringan Riau-Jakarta-Bandung dengan yang pertama melakukan penangkapan tersangka SUL di depan Masjid At Tin, Taman Mini, Jakarta Timur, pada Kamis (21/2) pukul 21.30 WIB, beserta barang bukti satu bungkus lakban coklat berisi 100 gram sabu dan dua buah ponsel.

Saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersangka SUL di Kampung Kramat, Cipayung, Jakarta Timur, polisi menemukan lima bungkus lakban coklat masing-masing berisi 1 kg sabu, satu bungkus abon lele berisi 500 gram sabu dan satu bungkus abon lele berisi 400 gram sabu.

Setelah itu polisi mengembangkan temuannya ke Riau. Di Jalan Tenaga Gang Tenaga nomor 48, Pekanbaru, Riau, pada Jumat (1/3) pukul 13.30 WIB, polisi menangkap tersangka NOL dan mengamankan barang bukti berupa lima unit ponsel.

Selain ke Riau, polisi juga mengembangkan kasus ini ke Bandung, Jawa Barat. Pada hari Minggu (3/3) pukul 21.00 WIB di Jalan Cijapati, Desa Mekar Laksana, Bandung, diamankan tersangka TED beserta dua gram sabu, satu buah ponsel dan satu unit mobil osisey.

Di hari yang sama dan waktu yang sama, polisi menangkap tersangka RUD di Hotel Aston Braga, Bandung beserta alat bukti berupa dua unit ponsel.

Pada Senin (4/3) pukul 02.00 WIB di Jl Mangga Besar II Tamansari, Jakarta Barat, polisi mengamankan tersangka RID dan OGI beserta tiga buah ponsel dan satu unit mobil Inova hitam.

“Modus jaringan ini berhubungan dengan jaringan sebelumnya, adalah dengan cara BB dan biaya jasanya diletakkan di kamar hotel,” kata Argo.

Argo menjelaskan tersangka SUL merupakan pengambil empat bungkus abon lele yang berisi ribuan butir ekstasi dari kamar hotel di Mangga Besar.

“Hasil introgasi tersangka SUL, bungkusan abon lele berisi ribuan butir ekstasi yang diambil dari hotel di Mangga Besar berjumlah empat bungkus, namun isi ribuan ekstasi sudah didistribusi tanpa bungkusan abon lele yang masih tersimpan,” katanya.

Secara total jaringan Riau-Jakarta-Bandung ini memiliki 6 kg sabu yang didapatkan oleh tersangka SUL dengan dua cara yakni dua bungkus abon lele berisi total 1 kg sabu didapat dari Tersangka RID, TED, RUD
dan HB (DPO) dengan menerima 7 kg sabu di rest area km19 tol Bekasi, tanggal 10 Februari 2019.

Cara kedua, adalah lima bungkus lakban coklat berisi 5 kg sabu didapat dari HB (DPO) pada 20 Februari 2019 di Central Park, Jakarta.

“HB menunjukan 15 kg sabu, namun untuk tersangka SUL diberikan 5 kg sabu,” ujar Argo.

Argo melanjutkan hasil pendalaman dan pengembangan, diperoleh jaringan ini dibantu oleh tersangka NOL, RID, OGI, TED, RUD serta HB (DPO), YG (DPO) dan TN (DPO) yang dikendalikan tersangka PRES (DPO).

Para tersangka, dikenakan Pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. ***2***

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Panwascam Sawah Besar menertibkan APK yang melanggar aturan

Jakarta (ANTARA) – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Sawah Besar, Jakarta Pusat, melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 yang pemasangannya melanggar aturan.

“Kita melakukan penertiban di lima titik kawasan Kecamatan Sawah Besar,” kata Ketua Panwascam Sawah Besar Herman yang ditemui usai penertiban APK di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu.

Herman menjelaskan bahwa penertiban dimulai dari Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Dr. Sutomo, kawasan Lapangan Banteng dan sepanjang Jalan Gunung Sahari yang memasuki wilayah Kecamatan Sawah Besar.

APK yang ditertibkan berdasarkan pada sejumlah aturan. Salah satunya adalah SK KPU DKI Jakarta Nomor 175 terkait larangan pemasangan alat peraga kampanye di jalan-jalan protokol.

“Semua APK berupa poster, baliho, dan bendera yang melanggar kita tertibkan. Kecuali yang berizin dan sesuai penempatan, kita biarkan” katanya.

Herman mengatakan penertiban APK yang dilakukan serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta tersebut berlangsung usai apel bersama di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat pada pukul 08.00 WIB.

Penertiban melibatkan sekitar 50 petugas gabungan TNI, Polri, Panwascam, Satpol PP, Dinas perhubungan, Petugas Pemadam Kebakaran dan Satgas Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Alhamdulillah penertiban berjalan lancar, hanya saja kesulitan ketika penertiban baliho caleg (calon legislatif) di bangunan lantai tiga di Gununh Sahari,” katanya.

Baca juga: Aktivis lingkungan kecam pemasangan APK caleg di pohon jalur hijau

Baca juga: Bawaslu OKU tertibkan APK berbayar

Pewarta: Sri Muryono dan M. Risyal Hidayat)
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jakarta masih perlu lokasi MICE lebih banyak lagi

Jakarta (ANTARA) – Direktur Culture Royale Indonesia, Derrick Buntaran mengatakan Jakarta sebagai pusat pemerintahan masih membutuhkan lokasi MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) lebih banyak lagi.

“Hadirnya berbagai event khusus baik besar dan kecil seperti pernikahan, pesta ulang tahun, serta acara sosial di Jakarta membuat meningkatnya permintaan akan ruang berikut layanan katering,” kata Derrick Buntaran di Jakarta, Rabu.

Derrick menjelaskan Culture Royale sebagai perusahaan penyedia layanan katering dan manajemen ruang pertemuan (ballroom) melihat, meskipun jumlah lokasi MICE semakin banyak di Jakarta, akan tetapi permintaan juga semakin banyak.

Menurut dia tumbuhnya hotel bintang lima dan perkantoran grade A menuntut pengelolaan ballroom yang profesional.

Derrick mengatakan mengacu kepada fakta-fakta tersebut maka perusahaannya langsung menerima tawaran untuk mengelola Samisara, ruang pertemuan di Gedung Perkantoran Sopo Del di Mega Kuningan Jakarta Selatan.

“Dengan investasi Rp10 miliar kami menghadirkan kebutuhan MICE di ruang pertemuan Sopo Del,” kata Derrick dalam acara peluncuran Samisara.

Derrick mengatakan secara grup usaha diharapkan dapat meraih penjualan Rp157,8 miliar dari jasa katering dan pengelolaan ruang pertemuan.

Derrick menjelaskan sebagai ruang pertemuan Samisara punya keunggulan ketinggian atap mencapai 5,8 meter dlengkapi dengan ornamen khas Indonesia serta kapasitas tampung 1.500 orang, serta memiliki dua ruang VIP.

“Kemudian untuk acara-acara dengan jumlah tamu terbatas kami juga bisa membagi menjadi tiga ruang pertemuan berkapasitas 60 orang,” jelas dia.

Baca juga: Presiden Harap Jakarta Jadi Pusat Industri MICE
Baca juga: Kemenpar minta daerah serius kembangkan MICE

 

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang replik Jaksa terhadap pledoi Hercules digelar hari ini

Agenda hari ini adalah replik dari JPU, sedangkan jadwalnya masih menunggu konfirmasi JPU

Jakarta (ANTARA) – Sidang dengan agenda pembacaan replik atau jawaban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap nota pembelaan (pledoi) tim kuasa hukum terdakwa Hercules Rosario Marshal dalam kasus penguasaan lahan milik PT Nila Alam akan digelar hari ini.

“Agenda hari ini adalah replik dari JPU, sedangkan jadwalnya masih menunggu konfirmasi JPU,” ujar Kasie Intel Kejaksaan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Edy Subhan, di Jakarta Barat, Rabu.

Dalam nota pembelaannya Hercules menyebut dirinya diperlakukan tidak adil dan difitnah dalam tindak kekerasan disertai ancaman dan memasuki ruangan atau pekarangan milik orang lain tanpa izin.

“Saya merasa tidak diperlakukan adil dan saya difitnah, karena Jaksa Pentuntut Umum (JPU) tidak menjelaskan siapa yang kita keroyok, siapa yang kita serbu dan kita rusak ramai-ramai itu,” kata Hercules saat membacakan pledoinya.

Hercules ‎dituntut tiga tahun penjara karena dianggap melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang kekerasan.

Hercules didakwa menyuruh dan melakukan tindak kekerasan disertai ancaman dan memasuki ruangan atau pekarangan milik orang lain tanpa izin, dalam hal ini lahan milik PT Nila Alam di Jalan Daan Mogot KM 18, Kalideres, Jakarta Barat.

Baca juga: Hercules sebut ada tebang pilih dalam kasusnya
Baca juga: Hercules merasa difitnah

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies tunggu keputusan DPRD terkait tarif MRT

Tarif MRT nanti tunggu final dari dewan

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menunggu keputusan DPRD terkait penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT).

“Tarif MRT nanti tunggu final dari dewan,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

Baca juga: Tarif MRT Jakarta dinilai cukup sesuai

Dia juga menanggapi dengan baik terkait uji coba MRT yang dimulai hari ini, dan sudah melakukan rapat khusus soal MRT. Pemprov DKI Jakarta untuk tarif mengusulkan Rp8.500.

“Semua finalisasi proses perizinan sudah dalam fase final, kemudian proses pengangkutan juga berjalan dengan lancar,” kata Gubernur DKI.

Baca juga: Ada MRT, Sri Mulyani: properti di pinggiran Jakarta akan jadi incaran

MRT beroperasi mulai pukul 05.30 sampai 22.00 WIB, kemudian sudah berfungsi untuk umum dan mulai dibuka pada pukul 08.00 WIB.

“Saya akan mulai menggunakan MRT untuk berangkat dan pulang kerja,” ujar Anies.

MRT Jakarta mengangkut 4.000 warga Jakarta di hari perdana uji coba publik pada Selasa ini mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Baca juga: MRT Jakarta sediakan gerbong khusus perempuan saat jam sibuk

Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta, William Sabandar, mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk mencoba MRT Jakarta yang merupakan transportasi publik berbasis rel dan biasanya hanya dinikmati di kota negara maju, namun kini bisa juga dinikmati di Jakarta.

Baca juga: Masyarakat puji MRT Jakarta lebih baik dari negara tetangga

“Antusiasmenya tinggi sekali. Pendaftaran uji coba publik masih dibuka sehingga jumlah penumpang masih mengalir terus. Untuk hari perdana ini, kami akan mengangkut penumpang sebanyak 4.000 orang,” kata William.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah ingin masjid jadi pusat tumbuh kembang anak

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menginginkan agar masjid menjadi pusat kegiatan tumbuh kembang yang ramah bagi anak-anak.

“Masjid dapat dimanfaatkan oleh anak-anak saat sekolah atau sedang istirahat sebagai pusat berkegiatan sehingga dapat memunculkan inovasi. Ini menunjukan peran masjid sangat signifikan dalam menghadapi era globalisasi,” kata Menteri Koordinator PMK Puan Maharani dalam keterangan resminya saat membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) Gerakan Nasional Sejuta Masjid Ramah Anak (SEMARAK) di Asrama Haji, Jakarta, Selasa.

Puan menyatakan sangat mendukung gerakan itu. Karena itu dia berharap agar di tahun ini dapat segera diwujudkan masjid ramah anak tersebut.

“Ini akan menjadi contoh bagi kita semua dan akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini sangat berguna bagi anak-anak kita,” kata putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini.

Pihaknya akan melakukan pemetaan masjid-masjid yang sudah ramah anak karena banyak sekali program kegiatan Kemenko PMK yang selaras dengan kegiatan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DMI Haji Syafruddin mengingatkan peran strategis masjid sebagai simbol penjaga peradaban Islam dalam membimbing dan membentuk karakter anak yang berahlak, bermoral, dan bermartabat.

“Jadikan masjid sebagai pusat pembentukan karakter anak yang berahlaktul karimah melalui nilai agama yang ramah, damai, menghargai perbedaan dalam Islam yang rahmatan lil alamin,” ujar Syafruddin.

Pembentukan karakter yang memiliki nilai akhlak al karimah, kata dia, sangat penting bagi anak agar dapat menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak baik untuk menjawab tantangan masa depan. Dengan menjadikan masjid pusat pengasuhan anak membentuk kepribadian yang akan menguatkan kokohnya pondasi ketakwaan umat Islam.

Fungsi masjid dapat dioptimalkan sebagai tempat belajar dan bermain meningkatkan aktivitas dalam berekspresi dan berinovasi sesuai dengan tumbuh kembangnya.

“Anak tidak hanya dibekali dengan iptek saja tetapi juga harus didukung dengan iman dan taqwa sebagai fondasi kokoh yang membentengi jiwa generasi penerus bangsa,” kata Syafruddin.

Hal itu karena sejarah mencatat bangsa yang kuat dan disegani karena mampu membangun karakter tunas penerus bangsanya.

“Apalagi kita ditopang dengan landasan kekuatan Islam dalam membentuk kepribadian anak, tentu akan jauh lebih hebat dari negara lainnya,” tegas Syafruddin yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ini.

Hadir dalam kegiatan itu Plt Sekretaris Jenderal DMI Arief Rosyid dan juga sejumlah pengurus inti DMI. Gerakan ini digagas oleh PP DMI bidang Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak, dan Keluarga (PPMAK).

Sebanyak seribu orang peserta termasuk 315 peserta inti dari pengurus PPMAK DMI, Korps Muballighah, Badan Pembina Taman Kanak Kanak Islam (BPTKI) DMI dan Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid (BKMM) DMI dipastikan mengikuti acara itu.

Waketum DMI Syafruddin juga menerima data Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia dari Kementerian Agama. Berdasarkan data, jumlah masjid saat ini yang ada di Indonesia sebanyak 800.000.
 

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Laporan Greenpeace dinilai tidak akurat

Kami punya alat pemantau kualitas udara dan hasil pemantauan alat kami memperlihatkan kualitas udara Jakarta cukup baik

Jakarta (ANTARA) – Penilaian Greenpeace bahwa kualitas udara di Jakarta terburuk di Asia Tenggara dinilai tidak akurat.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) M S Karliansyah di Jakarta, Selasa, menegaskan bahwa udara Ibu Kota Jakarta tergolong masih baik dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia yang disergap polusi udara.

“Kami punya alat pemantau kualitas udara dan hasil pemantauan alat kami memperlihatkan kualitas udara Jakarta cukup baik,” kata dia.

Karena itu, dia dalam keterangan persnya menegaskan, laporan Greenpeace yang menyebut kualitas udara Jakarta terburuk se-Asia Tenggara tidak tepat.

Didampingi Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Luckmi Purwandari dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sigit Reliantoro, Karliansyah menunjukkan sejumlah data untuk membantah laporan Greenpeace tersebut.

Belum lama ini, Greenpeace berdasarkan laporan dari World Air Quality Report merilis data kualitas udara Jakarta yang disebutnya terburuk se-Asia Tenggara.

Disebutkan, konsentrasi PM 2,5 tahun 2018 tingkat polusinya mencapai 45,3 g/m3. Artinya konsentrasi PM 2,5 di Jakarta sampai empat kali lipat dari batas aman tahunan menurut standar WHO, yakni 10 g/m3.

Untuk meluruskan laporan Greenpeace tersebut, Dirjen PPKL Karliansyah menegaskan bahwa kualias udara Jakarta masih cukup baik, tidak seperti diungkap Greenpeace.

“Memang kami merekam pada 2018, ada hari yang tidak baik. Dari 365 hari, ada 196 hari kualitas udara buruk dan 34 hari kualitas udara baik. Sisanya kualitas udara sedang. Ada, tapi kalau dikatakan terburuk, terjelek di Asia Tenggara, tidak,” katanya.

Begitu juga kualitas udara rata-rata harian di Jakarta masih baik. “Tidak seperti yang dipaparkan Greenpeace,” papar Karliansyah sambil menyatakan Kementerian LHK punya alat ukurnya..

Sambil memperlihatkan data melalui proyektor, Karliansyah menjelaskan dari data harian Jakarta itu 57, kalau WHO itu 25 mikrogram. Standar nasional masih baik mutu.

Karena itu Karliansyah mempertanyakan alat ukur yang dipakai oleh Greenpeace karena  berdasarkan alat yang dipakai untuk pemantauan kondisi udara dengan PM 2,5 tidak seburuk itu.

“Saya dan teman-teman di sini bertanya Greenpeace pakai data apa, metode dan instrumen apa, karena kami yakin beliau-beliau pernah ke sini dan kami ajak ke lantai tiga di AQMS Center atau jaringan pemantau kualitas udara,” katanya.

Namun ketika didesak mengenai apa dan mengapa Greenpeace merilis data yang demikian, Karliansyah hanya tersenyum dan hanya mengatakan, “Kalau soal itu, saya gak tahu. Yang jelas, kami punya alat pemantau udara”

Di lantai 3 Gedung Ditjen PPKL KLHK itu dapat dilihat bagaimana alat pemantau udara itu beroperasi.

Perbaikan
Karliansyah menyebutkan KLHK sudah memiliki 14 Stasiun Pemantau Udara yang ditempatkan di Banda Aceh, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Palembang, Pontianak, . Palangkaraya, Banjarmasin, Kalimantan Utara, Jakarta Pusat, Makassar, Manado dan Mataram.

“Tahun 2019 ini kami akan memasang 13 alat pemantau udara lagi yang akan kami sebar di sejumlah kota,” katanya.

Diakui Karliansyah, sumber utama polusi udara adalah dari kendaraan bermotor yang pembakaranya kurang baik. Tetapi, jika sumber polusi dari pembangkit listrik tidak ada karena, PLTU di Muara Tawar dan Muara Karang sudah menggunakan gas sehingga tidak menimbulkan polusi.

“Dalam kaitan ini tudingan bahwa Jakarta dikepung polusi dampak pembangkit juga tidak benar karena arah anginnya bukan ke Jakarta,” katanya.

Namun demikian, Karliansyah mengungkapkan, upaya untuk meningkatkan kualitas udara terus dilakukan. Misalnya dengan pemberlakuan bahan bakar setara EURO4, lalu uji emisi kendaraan bermotor reguler dan pengawasan ketaatan emisi industri.

Selain itu, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk, penghijauan/taman kota/hutan kota, pengembangan transportasi massal (MRT, LRT, Trans Jakarta dan Trans Jabodetabek) pemantauan kualitas udara reguler serta penerapan eco-driving.

“Yang perlu disebutkan juga kebijakan penerapan Car Free Day atau Hari Tanpa Kendaraan Bermotor yang setiap pekan dilakukan di sejumlah kota, ikut mendukung kualitas udara yang bersih,” katanya.

Baca juga: KLHK: Kualitas udara di Jakarta bukan yang terburuk di Asia Tenggara
Baca juga: Greenpeace aksi pasang peringatan kualitas udara Jakarta

Pewarta: Sri Muryono
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi gelar rekonstruksi perampokan dan pembunuhan di Daan Mogot

Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Barat menggelar rekonstruksi perampokan dengan pembunuhan yang menewaskan Ivan Saputra (22) di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Senin (4/3), sekitar pukul 02.00 WIB.

“Hari ini ada 16 adegan yang diperagakan. Untuk adegan yang sangat menentukan tewasnya korban ada di adegan ke-12,” ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Agung, Selasa (12/3).

Sebanyak 16 adegan itu peragakan oleh tiga pelaku yang telah dibekuk oleh polisi yakni DO (17), AD (16), dan RO (17). Rekonstruksi itu sendiri digelar di halaman Mapolres Metro Jakarta Barat.

Rekonstruksi diawali dengan kelima pelaku, dua diantaranya masih buron, yang sengaja berkeliling di kawasan Jakarta Barat untuk mencari mangsa yang mereka beri kode kijang.

Para pelaku diketahui merupakan anggota geng motor Gabores (gabungan bocah rese) yang kerap beroperasi di kawasan Jakarta Barat. ‎

Tersangka DO, AD, RO berboncengan di satu sepeda motor, sedangkan dua pelaku lain yakni berinsial K dan T menaiki sepeda motor kedua.

Pada adegan ke-12, pelaku DH mengayunkan celurit ke dada korban karena korban memberikan perlawanan saat para pelaku mencoba mengambil tasnya.

Akibat sabetan celurit itu, korban pun ambruk bersimpah darah di lokasi kejadian ‎sedangkan para pelaku langsung melarikan diri setelah mengambil tas korban.

“Tujuan rekonstruksi ini untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku saat kejadian,” ujar Agung.

Perampokan yang disertai pembunuhan itu terjadi saat itu korban tengah berjalan kaki di Jalan Daan Mogot pada ‎Senin (4/3) sekitar pukul 02.00 WIB, bersama dua rekannya usai menonton pertunjukkan musik

Para pelaku yang mengaku sebagai polisi kemudian mencegat korban dan menuduh mereka adalah pelaku tawuran dan kemudian melakukan pengeledahan.

Namun korban melawan hingga akhirnya ditikam oleh salah satu pelaku menggunakan celurit.

Ketiga pelaku yang telah dibekuk polisi berstatus masih di bawah umur dan ketiganya terbukti positif mengonsumsi narkoba.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sistem keamanan fasilitas MRT belum detail

Jakarta (ANTARA) – Pengamanan fasilitas sarana transportasi Moda Raya Terpadu (MRT), disebut oleh PT MRT Jakarta, belum mendetil, terutama terkait pengamanan oleh TNI dan Polri.

“Dalam sistem keamanan, kami memiliki security yang dikontrak khusus untuk keamanan stasiun lalu kita juga kerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Ini belum mendetil terutama dengan Kepolisian dan TNI, saat ini masih berupa MoU,” kata Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin, di Jakarta, Selasa.

Menurut Kamaluddin, pelibatan keamanan dari unsur kepolisian dan TNI tidak akan di semua lokasi fasilitas MRT, tapi tergantung tingkat kerawanan lokasi fasilitas tersebut.

“Kan ada eskalasi tingkat keamanan, jadi tidak semua harus dipegang Kodam dan Pamobvit Polda Metro Jaya, tergantung kerawanannya,” ujar Kamaluddin.

Kamaluddin menjelaskan fase satu MRT Jakarta antara Lebak Bulus ke Bundaran HI sepanjang 16 kilometer, persoalan keamanannya diatur oleh tiga Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

“Dan BUJP ini, berdasarkan regulasi yang ada, bisa merekrut polisi,” ujarnya.

PT MRT Jakarta sendiri, diketahui pernah mengajukan fasilitas Depo Lebak Bulus sebagai objek vital nasional karena pertimbangan sangat pentingnya fasilitas tersebut bagi operasional MRT.

“Saat ini belum secara resmi jadi obvitnas. Tapi apapun statusnya, terutama fasilitas depo harus dengan pengamanan ketat karena di sanalah pusat komando MRT yang berkaitan langsung dengan operasional, bahkan sampai keselamatan setiap orang yang ada di fasilitas MRT, karenanya kami tidak main-main dengan pengamanan ini,” ujar Kamaluddin.

MRT Jakarta fase satu saat ini, tengah diuji publik dan akan berlangsung pada 12-24 Maret 2019. Masyarakat bisa mengakses seluruh (13) stasiun sepanjang jalur Lebak Bulus-Bundaran HI.

Selepas uji publik, paling lambat bulan April 2019, MRT Jakarta akan beroperasi secara komersial. 

Baca juga: Lahan parkir di sekitar stasiun MRT akan segera diumumkan

Baca juga: Tarif MRT Jakarta dinilai cukup sesuai

Baca juga: Sertifikasi sarana dan prasarana di stasiun layang MRT belum rampung

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengawal jenazah rusak palang pintu otomatis GT Cengkareng 2

Kita akan tindaklanjuti. Saya sedang cek laporannya

Jakarta (ANTARA) – Rombongan pengawal jenazah yang memaksa masuk tol tanpa membayar telah merusak palang pintu tol otomatis (Automatic Lane Barrier/ALB) di GT Cengkareng 2, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa, sekitar pukul 13.33 WIB.

“Sebanyak 14 kendaraan meminta gratis pembayaran tol. Karena tidak sesuai prosedur, akhirnya mereka mendobrak ALB,” kata Corporate Communication Department Head PT Jasa Marga Irra Susiyanti dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Dijelaskan Irra, tidak ada korban dari petugas Jasa Marga, namun pihaknya menderita kerugian material akibat rusaknya palang pintu tol.

Pihak Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) sebagai pengelola operasional ruas tersebut telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Kalideres.

“Pihak JMTO juga telah memperbaiki kerusakan dan proses transaksi berjalan normal kembali,” kata Irra.

Kapolsek Kalideres AKP Indra Maulana Saputra dikonfirmasi terpisah mengaku belum menerima laporan tersebut, namun akan melakukan pemeriksaan.

“Kita akan tindaklanjuti. Saya sedang cek laporannya,” kata Indra.

Baca juga: Jasa Marga tutup sementara Tol Ngawi-Kertosono akibat banjir
Baca juga: Jasa Marga akan segera perbaiki JPO Tol Jakarta-Tangerang yang tersangkut bak truk

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tarif MRT Jakarta dinilai cukup sesuai

Jakarta (ANTARA) – Tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang diusulkan Rp8.500-Rp10.000 per 10 kilometer, dinilai cukup sesuai dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan.

“Untuk tarif yang saya dengan Rp8.500-Rp10.000, saya rasa sesuai asal fasilitasnya tetap dijaga seperti ini,” kata salah satu masyarakat peserta uji coba publik, Irfan (40), di Jakarta, Selasa.

Bahkan menurutnya, harga tarif tersebut sangat terjangkau, jika dibandingkan dengan fasilitas serupa di Singapura yang memiliki harga tiket dua hingga tiga dolar Singapura.

“Kalau Rp10 ribu itu kan sekitar 75 sen, atau sekitar 1 dolar Singapura, ini murah banget, terlebih mau sebagai harga terintegrasi moda lain, tapi meski MRT saja, ini sudah sangat murah ya. Kalau saya tidak salah ingat di Singapura sekitar dua hingga tiga dolar Singapura. Apalagi MRT Jakarta ini menurut saya lebih canggih dari SMRT (Singapura),” kata Irfan.

Sementara itu, PT MRT Jakarta menyebut, meski pihaknya sudah mengusulkan tarif MRT Jakarta sebesar Rp8.500 hingga Rp10.000 untuk 10 km, kepastian harga belum didapatkan karena masih menunggu keutusan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini tengah merapatkan hal tersebut bersama DPRD DKI Jakarta.

“Belum pasti ya, masih dibicarakan dan keputusannya nanti dari Pemprov DKI Jakarta,” ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, di Wisma Nusantara Jakarta.

MRT Jakarta saat ini telah merampungkan 99 persen jalur fase satu yang menghubungkan Lebak Bulus dengan Bundaran HI sekitar 16 kilometer. Tahun 2019 ini, pembangunan di koridor yang sama (Selatan-Utara) untuk fase II akan digulirkan dan menghubungkan Bundaran HI dengan Kota Tua.

Fase satu saat ini tengah diuji publik dan akan berlangsung pada 12-24 Maret 2019. Saat uji coba ini, masyarakat bisa mengakses seluruh (13) stasiun sepanjang jalur Lebak Bulus-Bundaran HI.

Pendaftaran uji publik MRT, telah dibuka sejak Selasa 5 Maret 2019 yang direncanakan akan terus dibuka hingga 23 Maret 2019 mendatang melalui laman web, www.jakartamrt.co.id, atau di laman web www.ayocobamrtj.com serta di laman bukalapak.

Dalam laman-laman web tersebut, akan ada dua pilihan jenis pendaftar, yaitu dengan kebutuhan khusus dan non-kebutuhan khusus. Hal ini diperlukan karena kondisi dan situasi di beberapa stasiun MRT Jakarta masih dalam tahap uji coba dan penyelesaian. Selama masa uji coba publik ini, akan diberlakukan kuota per hari sehingga bila hari yang diinginkan telah penuh, masyarakat dapat memilih hari lainnya. ***1***

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Relawan Saber temukan satu kilogram paku di Jalan Gatot Subroto

Jakarta (ANTARA) – Relawan Komunitas Sapu Bersih (Saber) menemukan ranjau paku rata-rata sebanyak 500 hingga 1.000 gram atau satu kilogram dalam sehari di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

“Saya fokus di ruas jalan protokol dan arteri dalam razia ranjau paku payung pagi dan sore,” kata anggota Saber Abdul Rohim saat razia ranjau paku di Jalan Gatot Subroto, Selasa.

Rohim melakukan penyapuan ranjau di setiap pagi hari pada pukul 06.30 WIB dan sore hari pukul 18.00 WIB dari ruas jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Taman Semanggi.

Rohim mengambil ranjau paku menggunakan magnet bekas pengeras suara. Magnet tersebut dikaitkan dengan tali sekitar setengah meter.

Rohim kemudian menyisir jalan dengan menggantungkan magnet tersebut yang secara otomatis menarik paku yang tersebar di jalan.

Relawan Saber yang beranggotakan sekitar 20 orang secara sukarela membersihkan paku di sejumlah ruas jalan. Rohim mengaku aktif melakukan razia ranjau paku di beberapa ruas jalan di DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga saat ini.

”Sejak aktif melakukan razia ranjau paku hingga 2016 total mengumpulkan 1,5 ton yang sudah ditimbang pada tempat peleburan besi tua. Sekarang ada sembilan ember itu kurang lebih 350 kilogram dirumah,” kata Rohim .

Rohim menduga ranjau paku ini sengaja disebar oleh oknum warga dengan motif mencari keuntungan.

“Mereka sengaja menebar ranjau di jalan agar banyak pengendara yang mengalami kempis pada ban kendaraannya, agar pengendara mampir pada bengkel mereka untuk menambal ban,” ujarnya.

Kepolisian membenarkan adanya modus yang dilakukan oknum dalam meraup keuntungan ekonomi.

“Oknum (tukang tambal ban) itu melakukan hanya untuk mendapatkan pemasukan yang lebih dari biasanya,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Mohammad Nasir yang ditemui di National Traffic Management Centre (NTMC) Polri.

Nasir menjelaskan pada awal 2019 hingga saat ini sudah banyak kejadian tapi proses sampai ke ranah pidana belum ada.

Pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang menyebar ranjau paku masuk dalam ranah pidana umum. “Kita sudah melakukan kajian dalam pasal 192 KUHP tersebut yang sudah inkrah di Jakarta Barat pada tahun 2010 di vonis ancaman hukuman maksimal sembilan tahun,” katanya.

Nasir mengatakan ranjau paku hampir menyebar di seluruh wilayah hukum Jakarta, yakni jalur yang banyak dilalui oleh sepeda motor yang minim akan penerangan jalan.

“Ranjau paku itu disebar pada jalur ramai pengendara sepeda motor, tapi tidak ramai masyarakat. Jadi pengendara sepeda motor yang terkena ranjau paku sulit mendapatkan pertolongan,” ujarnya.

Nasir mengimbau kepada masyarakat supaya mewaspadai saat melintas ruas jalan yang dianggap rawan ranjau paku.

Daerah yang dianggap rawan ranjau paku, antara lain Jalan Cideng, Jalan Gatot Subroto, Jembatan Layang Slipi, Pejompongan arah Gedung DPR/MPR, Cikoko arah Pancoran dan depan Bank Mandiri arah Semanggi.

Selanjutnya, Jalan S Parman, Permata Hijau, Pondok Indah, MT Haryono, TB. Simatupang, Lenteng Agung, Gadjah Mada, Majapahit, Jalan Prof Satrio, Saharjo dan sepanjang kawasan Casablanca.

Pewarta: Sri Muryono dan M. Risyal Hidayat
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019