Balita tiga tahun tewas ditusuk ibu kandungnya di Cakung

Jakarta (ANTARA) – Seorang balita berusia tiga tahun tewas akibat satu luka tusuk di dada sebelah kiri dan empat luka tusuk di dahi yang dilakukan ibu kandungnya di di Cakung, Jakarta Timur.

Menurut keterangan dari pihak kepolisian, peristiwa itu terjadi pada Kamis (28/2) sekitar pukul 18.30 WIB di rumah kontrakan korban dan pelaku di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

Terungkapnya kejadian tersebut berawal ketika dua orang tetangga pelaku mendengar teriakan dari dalam kontrakan, namun mendapati pintu kontrakan pelaku terkunci.

“Keduanya mendobrak pintu rumah kontrakan pelaku. Setelah terbuka kedua saksi melihat anak korban dengan posisi terlentang di kasur dan mengalami luka tusuk pada bagian dada kiri dan 4 luka tusukan pada bagian dahi, lalu didekat anak korban ada sebilah pisau,” kata Kapolsek Cakung Kompol Imam Irawan, Jumat.

Sedangkan pelaku ditemukan di kamar mandi dengan hanya mengenakan celana dalam.

“Tidak lama kemudian datang ibu pelaku yang selanjutnya membawa korban ke Rumah Sakit Firdaus Sukapura Jakarta Utara,” ujarnya.

Dugaan sementara berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi serta luka di tubuh korban, sang ibu diduga telah melakukan kekerasan terhadap anaknya hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Sedangkan pelaku alias ibu korban, kemudian dibawa ke RS Polri, Kramatjati, untuk diperiksa kondisi kejiwaannya.

Jika hasil pemeriksaan membuktikan tidak ada gangguan jiwa, pelaku akan dijerat Pasal 80 UU 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 (3) KUHP.

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Stiker “Ada jentik” menanti warga tak patuh Jumantik di Pasar Baru

Jakarta (ANTARA) – Warga Pasar Baru, Jakarta Pusat, yang tidak mematuhi saran kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) untuk menjalankan upaya pencegahan perkembangbiakan nyamuk penular demam berdarah dengue rumahnya akan ditempeli stiker bertulisan “Ada Jentik”.

Kader-kader Jumantik menempelkan stiker tersebut pada rumah warga yang mereka dapati masih berjentik saat pemeriksaan dengan harapan bisa memberikan sanksi sosial bagi warga yang mengabaikan upaya pencegahan penularan demam berdarah dengue.

“Kami akan terus menagih komitmen warga. Kalau masih ditemukan pada pemeriksaan berikutnya, kami berikan sanksi sosial,” kata Koordinator Jumantik RW 04 Kelurahan Pasar Baru Rochani (61) saat melakukan pemeriksaan jentik di rumah warga Pasar Baru, Jumat.

Kader Jumantik, menurut dia, akan mencabut stiker “Ada Jentik” kalau pada pemeriksaan rutin selanjutnya tidak lagi menemukan jentik nyamuk pada rumah warga yang bersangkutan.

Merebaknya kasus DBD di DKI Jakarta mendorong para kader Jumantik di Pasar Baru meningkatkan frekuensi pemeriksaan rutin dari sepekan sekali menjadi menjadi dua kali seminggu setiap Rabu dan Jumat.

Kelurahan Pasar Baru memiliki 76 kader jumantik yang tersebar di setiap rukun tetangga.

Para kader jumantik, yang mengenakan seragam khas berwarna kuning, mulai mendatangi rumah warga sekitar pukul 08.00 WIB saat pemeriksaan rutin.

Pada Jumat, giliran RT 15 RW 04 di Jalan Belakang Pasar Baru I, yang didatangi oleh kader Jumantik, semuanya ibu-ibu warga Kelurahan Pasar Baru.

“Kami datangi RT secara bergiliran. Kalau sekarang (RT) 15, minggu depan menyusul RT lain,” kata Rochani.

Secara acak, mereka memasuki satu per satu rumah dan tempat usaha warga untuk melakukan pemeriksaan jentik.

Kamar mandi menjadi tujuan pertama mereka dalam pemeriksaan karena itu merupakan tempat favorit nyamuk Aedes aegypti berkembang biak.

Dengan menggunakan senter, mereka memeriksa bak air dan area sekitar kamar mandi, juga wadah air yang dicurigai menjadi tempat jentik nyamuk seperti bagian dispenser dan area bawah kulkas.

Dalam pemeriksaan, petugas Jumantik mendapati jentik nyamuk di beberapa rumah dan tempat usaha seperti salon kecantikan dan warung makan.

Petugas kemudian mendata pemilik rumah dan meminta mereka menandatangani formulir pemeriksaan.

“Minggu depan kami akan datang lagi. Kalau masih ada jentik, kami pasang stiker dan kami laporkan kepada RW untuk ditindaklanjuti,” ujar Rochani.

Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pasar Baru Fani Fadila, yang hadir dalam pemeriksaan jentik nyamuk, mengungkapkan kelurahan baru menerima satu laporan mengenai warga yang terdampak DBD.

“Bulan Februari lalu ada satu warga dilaporkan kena DBD di RW 5 Jalan Kartini,” imbuhnya.

Dalam pemeriksaan ke rumah warga, Fani juga mengingatkan bahwa nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di air bersih.

Baca juga: Kasus baru DBD Cipayung tertinggi di DKI Jakarta

Baca juga: IAKMI: Waspadai perkembangan penular DBD di permukiman mewah
 

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konser Iwan Fals dan Jamrud di Ancol sore ini

Jakarta (ANTARA) – Awal Maret 2019  Ancol Taman Impian bekerjasama dengan Sixperience menggelar konser musik spesial dengan tajuk “Konser Indonesia Ketje” di Pantai Carnaval Ancol, Sabtu.

“Konser Indonesia Ketje ini pertama kali kami gelar di Ancol Taman Impian dengan menghadirkan para musisi legendaris untuk mengobati kerinduan penggemar setianya,” kata Division Head Ancol Taman Impian, Budi Aryanto di Jakarta Barat.

Konser ini akan menghadirkan dua musisi legendaris Indonesia Iwan Fals dan Jamrud. Konser spesial ini akan menghibur penonton mulai pukul 16.00 WIB.

Baik Iwan Fals maupun Jamrud masing-masing akan membawakan kurang lebih 12 lagu dalam durasi satu jam. Penonton dapat menyaksikan kepiawaian para legenda musik Indonesia ini dalam melantukan lagu-lagu populernya yang tentu sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia.

Berkarir di dunia musik Indonesia sejak 1975, Iwan Fals banyak membawakan lagu yang menceritakan tentang kehidupan sosial Indonesia serta kritik atas perilaku sekelompok. Karyanya seperti Wakil Rakyat, Oemar Bakri dan Bento dan juga kharismanya berhasil mencuri hati banyak masyarakat hingga menjadi penggemar fanatik yang menamakan dirinya OI (Orang Indonesia). 

Jamrud adalah grup band rock Indonesia yang telah menghiasi dunia musik sejak 1995. Beberapa lagu yang populer antara lain Putri, Terima Kasih, Pelangi di Matamu dan Selamat Ulang Tahun. 

Band ini bahkan memenangkan beberapa AMI AWARD dan merajai tangga lagu musik Indonesia. Generasi 90an pasti sudah tidak asing dengan lagu-lagu mereka.

Hiburan di Ancol Taman Impian tidak berhenti, karena Semarak Dangdut Ancol juga akan hadir pada hari Minggu di Pantai Ancol Lagoon.  

Menghadirkan penyanyi dangdut papan atas Indonesia yaitu Ayu Ting Ting dan juga MusBro mulai pukul 14.00 WIB.

Selain itu, untuk menyemarakkan liburan di pantai Ancol akan dilanjutkan dengan Semarak Dangdut Ancol yang menghibur seluruh pengunjung Ancol serta memudahkan pengunjung untuk dapat membeli tiket lebih awal dengan harga spesial di website Ancol www.ancol.com.

Baca juga: Hari ini ada konser musik klasik Pynarello hingga pameran seni
Baca juga: Penuh tenaga, Judas Priest buka konser dengan “Firepower”

 

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Survei terhadap milenial sebut demokrasi di Indonesia masih buruk

Peran media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari generasi milenial

Jakarta (ANTARA) – Survei terhadap milenial yang dilaksanakan Atma Jaya Institute for Public Policy (AJIPP) menunjukkan demokrasi di Indonesia masih buruk, bahkan beberapa dari mereka menyebutkan sangat buruk.

Menurut Edbert Gani Suryahudaya dari AJIPP segmen milenial dikenal sebagai generasi yang memiliki kemampuan teknologi (48%), berpikiran terbuka (33%), memiliki networking (11%), berpikir rasional (4%), dan memiliki kemampuan berbahasa asing (4%). 

“Milenial kerap dianggap sebagai pemilih pemula di tahun politik ini. Padahal, justru sebaliknya. Berdasarkan hasil studi kami, mayoritas milenial atau 94%-nya justru para pemilih muda. Hanya 6% milenial yang merupakan pemilih pemula,” kata Edbert di Jakata, Sabtu.

Milenial berdasarkan survei merupakan generasi dengan rentang 22 -36 tahun di 2018. 

Buruknya demokrasi di Indonesia, menurut 44% milenial karena adanya politisasi agama. Sisanya, karena adanya hoaks (22%), korupsi (17%), radikalisme (11%), kekuatan penguasa (1%), dan lain-lain (3%).

Dalam berbagai diskusi politik disebutkan definisi dari milenial seringkali buram. Setiap kali istilah milenial dilontarkan pusaran perdebatan masih seputar seperti apa milenial terlibat ketimbang apa saja yang dibutuhkan.

Bahkan tidak jarang politisi yang menempatkan milenial sebagai anak muda serta menganggapnya sebagai pemilih pemula. 

Sementara itu, terkait keterampilan yang dibutuhkan milenial, mereka menjawab bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) merupakan keterampilan yang paling penting bagi mereka. Selanjutnya, disusul oleh skill bahasa asing, artificial intelligence, content creator, dan statistik sekaligus data analis. 

“Adapun tiga bidang yang paling milenial minati adalah kuliner, desain dan kerajinan tangan,” lanjut Edbert.

Ditambahkan William Henley, Founder IndoSterling Capital, generasi milenial merupakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Generasi tersebut lahir di era kecanggihan teknologi dan internet. 

“Peran media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari generasi milenial. Untuk itu, pada IndoSterling Forum kelima ini, kami membahas Tantangan Generasi Milenial,” ucapnya, yang menyebutkan IndoSterling Forum merupakan forum diskusi regular dua bulanan.

Pada kesempatan itu, pembicara yang hadir selain Edbert dan William juga Deasy Sutedja (Corporate Communication Manager IndoSterling), Ainun Chonsum mewakili komunitas pengguna media sosial, dan Dody Rochadi (Managing Director Keystone Advisory Indonesia).

Pada forum diskusi sebelumnya, IndoSterling mengusung sejumlah tema seperti Implikasi Pelaksanaan Asian Games 2018 pada Potensi Ekonomi dan Kreatif; UMKM Goes Digital, Perlu atau Harus ? Memilih Pemimpin Masa Depan Pro Ekonomi Rakyat; dan Sigap Bersikap di Era Disruptif.

“Seperti forum diskusi sebelumnya, kami berharap bahasan IndoSterling Forum kali ini, kelak dapat memberikan nilai manfaat kepada banyak pihak, terutama pemerintah maupun para pelaku bisnis yang ada di negeri ini,” kata Deasy.

Baca juga: Jokowi ngopi bareng milenial Kendari, janjikan gaji bagi lulusan yang belum kerja
Baca juga: PDIP perkuat suara milenial dan perempuan di Lampung

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PKS dan Gerindra sampaikan dua nama cawagub DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI Jakarta menyampaikan dua nama calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta ke Gubernur Anies Baswedan untuk dilanjutkan ke Pimpinan DPRD DKI Jakarta, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo yang mewakili Pimpinan PKS dan Gerindra DKI Jakarta, menyampaikan surat ajuan dua nama Cawagub DKI kepada Gubernur Anies Baswedan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Balaikota DKI Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan yang berlangsung tidak terlalu lama itu, Sakhir menyampaikan, dua nama yang sudah diajukan ke Gubernur DKI Jakarta, sudah ditandatangani oleh kedua partai pengusung, PKS dan Partai Gerindra, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi.

“Pemberkasan sudah selesai semua, Alhamdulillah, dan sudah diterima Sekda Pak Saefullah,” kata Sakhir, dalam keterangan tertulis.

Dia melanjutkan bahwa saat menyampaikan surat tersebut, Gubernur berhalangan menerima, dikarenakan sedang ada agenda penting lainnya.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh warga Jakarta, semoga Allah memudahkan proses-proses berikutnya hingga pelantikan dan pelaksanaan tugas Wakil Gubernur definitif ke depannya,” pungkas Sakhir.

Baca juga: Syaikhu dinilai memiliki kompetensi jadi wagub DKI

Baca juga: PKS perkenalkan cawagub DKI ke Demokrat dan PAN

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Slank manfaatkan teknologi digital untuk promosikan lagu

Album baru Slank akan segera diterbitkan dalam waktu sekitar dua tahun mendatang

Jakarta (ANTARA News) – Grup musik Slank berencana untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mempromosikan serta mendistribusikan musik dan album mereka.

“Album terbaru akan didistribusikan melalui official store Slank menggunakan platform  e-commerce Shopee,” kata drummer Slank, Bimbim di Jakarta, Jumat.

Mengenai kapan album baru Slank akan dirilis, Bimbim memberikan target dalam dua tahun ke depan.

Album tersebut juga akan didistribusikan melalui official store Slank di platform tersebut.

Bimbim berharap melalui cara itu dapat menjangkau penggemar yang tergabung dalam Slankers lebih luas lagi.

“Saya berharap penggemar Slank bisa merasakan karya-karya secara resmi,” ujar dia.

Bimbim mengatakan saat ini sudah jarang ditemukan toko musik karena semuanya sudah digital, namun Slank tidak akan mendigitalkan karyanya.

“Dengan berkerja sama dengan Shopee, penggemar bisa mendapatkan album resmi dengan lebih mudah,” ujar dia.

Shopee dan Slank berencana ke depannya akan menggelar konser Slank yang dijadwalkan tanggal 31 Maret 2019 bertempat di Indonesia Convention Exhibition  (ICE), BSD City, Kabupaten Tangerang.

Baca juga: Barang yang diburu personel Slank saat belanja online

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masyarakat berharap LRT jadi alat transportasi merakyat

Berharap tarif LRT tidak lebih dari Rp10.000

Jakarta (ANTARA News) – Masyarakat berharap Lintas Rel Terpadu (LRT) dapat menjadi alat transportasi merakyat baik dalam hal keterjangkauan, kenyamanan, keamanan, maupun waktu tempuh.

“Yang jelas harganya harus terjangkau,” kata R.A Barnabbas yang berprofesi sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi saat ditemui Antara, Jumat, menanggapi LRT rute Velodrome-Kelapa Gading.

Barnabbas menjelaskan kalau harganya ternyata lebih murah menggunakan ojek daring  maka saya tak memilih LRT untuk sampai ke Kelapa Gading.

“Idealnya tarif yang terjangkau sekitar Rp10.000,” ujar dia.

Menurut dia dari segi kepraktisan memang lebih mudah menggunakan ojek daring mengingat tangga LRT cukup tinggi.

Dia berharap LRT dapat melewati  kawasan perumahan sehingga warga yang tinggal di perumahan memiliki akses yang mudah untuk berpergian.

“Kalau stasiunnya dekat bakal sering naik, tapi karena jauh bakal jarang dan kalau lebih murah ojek daring ya pakai yang ini saja”, ujar Fadil seorang mahasiswa. 

Dia sedikit keberatan dengan harga tarif LRT yang kurang lebih sama dengan ojek daring berbasis aplikasi.

Dia menilai jika LRT ingin menjadi solusi kemacetan tarif harga harus lebih bersahabat sehingga akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Fadil juga berharap LRT mampu menjadi solusi dari kemacetan dan banyak jalan di Jakarta yang mampu dijangkau dengan LRT. 

Sedangkan Krisdianto karyawan di salah satu kantor yang dekat dengan stasiun mengatakan, pembangunan LRT sendiri mengakibatkan kemacetan di sekitar Velodrome.

“Kawasan Velodrome akhir-akhir ini kerap macet akibat penyelesaian pembangunan proyek LRT,” ujar dia. 

Dia berharap jalanan di sekitar diperluas sehingga tidak ada lagi kemacetan dan akses untuk ke usaha-usaha di sekitar stasiun menjadi mudah.

Baca juga: LRT Kelapa Gading-Velodrome beroperasi Maret
Baca juga: Sampai kapan LRT Palembang akan disubsidi

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU DKI sebut tak ada WNA masuk DPT Jakarta

Kami tidak pernah dapat laporan tentang itu

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan tidak ada warga negara asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah DKI Jakarta.

“Kami tidak pernah dapat laporan tentang itu,” kata Betty kepada Antara, Jumat.

Terkait dengan beredarnya isu yang mengatakan ada nama WNA dalam DPT Pemilu 2019, Betty telah memerintahkan jajarannya untuk terus melakukan pemeriksaan.

“Saya juga memerintahkan kepada jajaran untuk terus memeriksa. Kami juga sangat berterima kasih apabila ada masukan, namun hingga saat ini belum ada laporan terkait yang saya terima,” tegasnya.

Isu tercantumnya nama WNA ke dalam DPT Pemilu 2019 diawali dengan viralnya sebuah foto KTP-e milik WNA asal China berinisial GC yang berdomisili di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Informasi viral itu diikuti isu bahwa nama GC masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Namun hal ini telah dibantah Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum.

Betty kemudian menjelaskan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi DPT harus melewati rangkaian proses yang dilakukan dengan sangat transparan dan terbuka mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. 

Setiap tahapan tersebut pasti mendatangkan saksi dari pemangku kepentingan terkait seperti peserta Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebelum DPS menjadi DPT diumumkan kepada masyarakat untuk dilihat serta diperiksa

“Ayo tolong dilihat dan diperiksa, kasih tanggapan dari masyarakat, apakah ada yang tidak berhak namun masuk DPS, apakah ada sudah meninggal tapi masih atau tidak memenuhi syarat tapi masih tertera. Jadi ada masukan dan tanggapan masyarakat sebelum ditetapkan jadi DPT,” ujarnya.

Sedangkan KPU DKI kini sedang fokus pada penyempurnaan data, yaitu potensi pemilih yang belum masuk DPT tapi mempunyai KTP-e dan memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih.

“Ada juga juga surat edaran KPU RI kalau boleh memperbaiki DPT. Jadi itu yang sedang kami lakukan di DKI Jakarta,” pungkasnya.

Baca juga: Disdukcapil Jakarta nyatakan tidak ada penyalahgunaan KTP elektronik untuk WNA
Baca juga: Tidak ada temuan KTP-e WNA di Jakarta Utara

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Metro ungkap pengedar narkoba jaringan lapas

Berhasil mengamankan lima tersangka

Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan 10 kilogram narkotika jenis sabu dan lebih dari 1.105 butir pil ekstasi yang diduga diedarkan oleh jaringan yang terkoneksi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jumat, menyatakan narkoba-narkoba tersebut diamankan dari empat tempat di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, pada 21 Februari 2019 lalu.

“Telah diamankan narkotika jenis sabu seberat sekitar 10 kg dan ekstasi sebanyak 1.105 butir. Semuanya diamankan pada hari yang sama dimulai pukul 11.00 WIB hingga sore (15.00 WIB), dari tangan lima tersangka,” ujar Argo.

Kelima tersangka tersebut, kata Argo, adalah Samuel (22), Maji Suherman (30), Firmansyah (53), Rahadian Hasbur (45) dan Yusuf Rumawouw (34) di empat lokasi yang berbeda. Semuanya diduga merupakan jaringan yang terkoneksi ke dalam Lapas.

“Pengungkapan kasus ini, berawal dari keterangan informasi masyarakat Unit 2 subdit 2 yang dipimpin oleh Kasubdit 2 Psikotropika AKBP Dony Alexander dan Kompol Ahrie Sonta melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika dilakukan oleh tersangka yang diduga adalah jaringan lapas,” ucap Argo

Hasil penyelidikan dari laporan warga, kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka Samuel yang kedapatan memiliki 46 butir ekstasi yang didapat dari Hans (H) DPO lapas di Kampung Janis, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (21/2) pukul 11.00 WIB.

“Samuel kemudian selanjutnya mengaku diperintah mengambil sabu ke Maji Suherman. lalu dilakukan pengejaran terhadap M tersebut,” kata Argo.

Maji Suherman berhasil ditangkap dengan barang bukti 3 kg sabu di Jalan Sudiro, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/2) pukul 13.30 WIB.

Maji, lanjut Argo, saat diintrogasi mengaku mendapatkan sabu dari Rahadian Hasbur alias Arab. Akhirnya petugas mengejar Rahadian Hasbur dan menangkapnya di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Sudiro, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/2) pukul 13.45 WIB.

“Dalam kontrakan itu, petugas menemukan 6,444 kg shabu dan 1.059 butir ekstasi dan tersangka Firmansyah yang juga berada di kontrakan tersebut,” ucap Argo.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan Maji Suherman, barang bukti 2 kg sabu tersebut adalah pesanan Yusuf Rumawouw yang akhirnya ditangkap di depan Giant, Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/2), pukul 15.00 WIB.

“Saudara Maji mengaku barang tersebut terkait dengan orang-orang di Lapas Cipinang atas nama B dan P, Lapas majalengka atas nama A dan Lapas Situ Gintung atas nama E,” ucap Argo menambahkan.

Semua tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Metro ungkap narkoba jaringan lapas

Berhasil mengamankan lima tersangka

Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan 10 kilogram narkotika jenis sabu dan lebih dari 1.105 butir pil ekstasi yang diduga diedarkan oleh jaringan yang terkoneksi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jumat, menyatakan narkoba-narkoba tersebut diamankan dari empat tempat di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, pada 21 Februari 2019 lalu.

“Telah diamankan narkotika jenis sabu seberat sekitar 10 kg dan ekstasi sebanyak 1.105 butir. Semuanya diamankan pada hari yang sama dimulai pukul 11.00 WIB hingga sore (15.00 WIB), dari tangan lima tersangka,” ujar Argo.

Kelima tersangka tersebut, kata Argo, adalah Samuel (22), Maji Suherman (30), Firmansyah (53), Rahadian Hasbur (45) dan Yusuf Rumawouw (34) di empat lokasi yang berbeda. Semuanya diduga merupakan jaringan yang terkoneksi ke dalam Lapas.

“Pengungkapan kasus ini, berawal dari keterangan informasi masyarakat Unit 2 subdit 2 yang dipimpin oleh Kasubdit 2 Psikotropika AKBP Dony Alexander dan Kompol Ahrie Sonta melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika dilakukan oleh tersangka yang diduga adalah jaringan lapas,” ucap Argo

Hasil penyelidikan dari laporan warga, kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka Samuel yang kedapatan memiliki 46 butir ekstasi yang didapat dari Hans (H) DPO lapas di Kampung Janis, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (21/2) pukul 11.00 WIB.

“Samuel kemudian selanjutnya mengaku diperintah mengambil sabu ke Maji Suherman. lalu dilakukan pengejaran terhadap M tersebut,” kata Argo.

Maji Suherman berhasil ditangkap dengan barang bukti 3 kg sabu di Jalan Sudiro, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/2) pukul 13.30 WIB.

Maji, lanjut Argo, saat diintrogasi mengaku mendapatkan sabu dari Rahadian Hasbur alias Arab. Akhirnya petugas mengejar Rahadian Hasbur dan menangkapnya di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Sudiro, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/2) pukul 13.45 WIB.

“Dalam kontrakan itu, petugas menemukan 6,444 kg shabu dan 1.059 butir ekstasi dan tersangka Firmansyah yang juga berada di kontrakan tersebut,” ucap Argo.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan Maji Suherman, barang bukti 2 kg sabu tersebut adalah pesanan Yusuf Rumawouw yang akhirnya ditangkap di depan Giant, Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/2), pukul 15.00 WIB.

“Saudara Maji mengaku barang tersebut terkait dengan orang-orang di Lapas Cipinang atas nama B dan P, Lapas majalengka atas nama A dan Lapas Situ Gintung atas nama E,” ucap Argo menambahkan.

Semua tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gelar perkara kebakaran kapal Muara Baru tunggu hasil pemeriksaan forensik

Pemeriksaan forensi tidak akan lama

Jakarta (ANTARA News) – Gelar perkara kasus kebakaran kapal di Muara Baru, masih menunggu hasil pemeriksaan pada puing-puing kapal dari laboratorium forensik Polda Metro Jaya.

“Terkait dengan kebakaran di Muara Baru, kemarin kami sampaikan akan dilaksanakan gelar perkara, namun ditunda karena pemeriksaan di labfor belum selesai,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Kendati terjadi penundaan, lanjut Argo, pemeriksaan tersebut tidak akan berlangsung lama hingga ke proses gelar perkara.

“Tidak lama. Nanti kalau sudah didapatkan kami akan melakukan gelar perkara dan mencocokan dengan pemeriksaan 21 saksi, ahli, dan para regulator yang nantinya dikaitkan dengan kejadian di lapangan,” ujar Argo.

Dalam gelar perkara tersebut, ucap Argo, ada kemungkinan untuk menentukan tersangka dalam kebakaran kapal Muara Baru.

“Ya tentunya mekanisme di sana kan ada ya, apakah nanti ada fakta-fakta di lapangan ada tersangka atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah memeriksa 21 orang sebagai saksi atas kejadian kebakaran kapal di Dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (23/2) lalu yang mengakibatkan 34 kapal hangus dilalap si jago merah.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) Reynold Elisa Hutagalung menjelaskan kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 15.16 WIB.

Api tersebut, lanjut Reynold, bersumber dari sebuah Kapal Motor Artamina Jaya. Sebelum kejadian, ada orang yang melakukan las di kapal tersebut. 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi periksa 18 saksi terkait kebakaran kapal nelayan Muara Baru

Saksi-saksi yang diperiksa di antaranya, Anak Buah Kapal (ABK), orang yang melakukan pengelasan dan pemilik kapal. Selain itu, staf dari kantor Syahbandar pelabuhan Muara Baru juga turut diperiksa.

Jakarta (ANTARA News) – Kepolisian memeriksa 18 saksi terkait kebakaran kapal nelayan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu (23/2) lalu, hingga menyebabkan sebanyak 34 kapal dilalap si jago merah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan saksi-saksi yang diperiksa di antaranya, Anak Buah Kapal (ABK), orang yang melakukan pengelasan dan pemilik kapal. Selain itu, staf dari kantor Syahbandar pelabuhan Muara Baru juga turut diperiksa.

“Berkaitan kebakaran kapal di Muara Baru, untuk sampai saat ini dari penyidik Polres Pelabuhan Tanjuk Priok sudah melakukan pemeriksaan sejumlah 18 saksi. Selain ABK, orang yang lakukan pengelasan dan pemilik kapal, staf dari kantor Syahbandar pelabuhan juga kami periksa,” ujar Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin.

Argo juga mengatakan petugas Inafis dari Pusat Laboratorium (Puslabfor) Mabes Polri juga telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Pihaknya telah melakukan pengurasan air di lokasi kebakaran untuk melihat sumber percikan api, akan tetapi usaha tersebut gagal.

“Kemarin upaya dikuras tapi airnya tidak kering-kering. Jadi hari ini kapal diangkat dinaikan di dok. Sehingga air bisa terkuras abis jadi kering dan dari Labfor Mabes Polri bisa melihat dari pada awal mula percikan api menurut keterangan saksi itu ya,” tutur Argo.

Saat ini, kata Argo, masih dalam proses pengecekan oleh tim Inafis.

Untuk diketahui, insiden kebakaran kapal nelayan terjadi di Dermaga Timur, Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Kebakaran tersebut diduga akibat adanya pengelasan di salah satu kapal ikan yang bersandar di Pelabuhan Muara Baru. 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Metro indikasikan Bripka Matheus bunuh diri

Jakarta (ANTARA News) – Pihak Polda Metro Jaya menyatakan terdapat indikasi anggota Polres Kota Depok Bripka Matheus tewas akibat bunuh diri.

“Tapi belum bisa dipastikan dibunuh atau bunuh diri karena hasil labfor belum selesai,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Rabu.

Argo mengatakan penyidik mendalami hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menganalisa barang bukti yang ada guna memastikan penyebab kematian Bripka Matheus.

Diungkapkan Argo dari hasil pemeriksaan kamera pengawas, korban keluar rumah seorang diri dan tidak ada barang yang hilang.

Selain itu, anggota yang diperbantukan pada Satuan Tugas Antiteror Polda Metro Jaya itu terdapat jelaga dan mesiu di telapak tangan kanan.

Sebelumnya, warga menemukan Bripka Matheus yang mengenakan penutup kepala terluka pada bagian kepala di TPU Mutiara Pancoran Mas Depok, Senin (31/12) pukul 18.30 WIB.

Warga bersama anggota Polsek Pancoran Mas membawa korban ke Rumah Sakit Bhakti Yuda namun Bripka Matheus menghembuskan nafas terakhir.

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi periksa 17 saksi dan cek gudang KTP elektronik

Jakarta (ANTARA News) – Polda Metro Jaya memeriksa 17 saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap gudang KTP elektronik menanggapi perihal KTP elektronik yang ditemukan tercecer di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Sudah 17 saksi ya, kemarin kita juga menambah satu saksi lagi. Kita ingin menyakan tentang masalah gudang e-KTP disitu,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat.

Kombes Argo mengatakan pihaknya masih belum mendapat materi gudang KTP elektronik tempat terakhir kalinya sebelum ditemukannya KTP elektronik yang tercecer oleh warga.

Sementara ini, pihaknya masih menyelidiki pemegang terakhir KTP elektronik yang tercecer dari 17 saksi.

Kemudian terhadap sejumlah e-KTP tersebut, Kombes Argo menyebut akan memperlakukan keseluruhannya sesuai standar operasional antara yang sudah dan akan habis masa berlakunya (kadaluarsa)

Sebelumnya, e-KTP yang sudah dan akan habis masa berlakunya (kadaluarsa) ditemukan tercecer di sekitar Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu siang.

Kapolsek Duren Sawit Kompol Parlindungan Sutasuhut saat dihubungi mengatakan penemuan tersebut bermula dari anak-anak di lingkungan sekitar yang menemukan sebuah karung. Anak-anak itu menemukannya ketika bermain bola pada pukul 11.00 WIB.

Parlindungan mengatakan KTP elektronik yang tercecer kebanyakan atas nama warga Kelurahan Pondok Kelapa. Identitas itu merupakan cetakan pertama karena masih ada batas tanggal berlakunya dan tidak yang seumur hidup sepeti yang sekarang. 

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies Baswedan jenguk Ani Yudhoyono

4 Views

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama istrinya, Fery Farhati menjenguk istri Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono yang dirawat di National University Hospital Singapura, Jumat (1/3/2019).

Anies jenguk Ani Yudhoyono di Singapura

Jakarta (ANTARA News) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama istrinya, Fery Farhati menjenguk istri Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono yang dirawat di National University Hospital Singapura, Jumat.

Saat tiba di rumah sakit tempat Ani dirawat, dalam video terlihat SBY yang diterima Antara di Jakarta, menyambut Anies dan memeluknya serta menyalami Fery. Selanjutnya mereka bertiga terlihat berbincang – bincang dalam ruangan tertutup.

Sebelumnya SBY mengungkapkan istrinya Ani Yudhoyono dirawat di National Universtiy Hospital Singapura, sejak Sabtu (2/2) karena mengidap kanker darah.

“Dengan rasa prihatin, saya sampaikan kepada para sahabat di tanah air, Ibu Ani mengalami blood cancer  atau kanker darah,” kata SBY dalam video konferensi pers di Singapura.

SBY mengatakan saat ini dirinya berada di Singapura mendampingi Ani Yudhoyono dalam pengobatan dan perawatan kesehatan.

Sejak 2 Februari 2019 lalu, kata dia, Ani Yudhoyono menjalani `medical treatment` di Singapura atas rekomendasi tim dokter kepresidenan Indonesia dan karenanya harus menjalani pengobatan dan perawatan yang intensif di National University Hospital Singapura.

“Atas nama Ibu Ani dan keluarga besar SBY, saya mohon doa dari para sahabat agar Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dengan takdir dan kuasanya, memberikan kesembuhan kepada istri tercinta Ibu Ani, atau Kristiani Herawati binti Sarwo Edhie Wibowo, agar Ibu Ani dapat kembali menjalankan kegiatan sehari-harinya di tanah air,” kata SBY.

Baca juga: Anies Baswedan doakan kesembuhan Ani Yudhoyono

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jalan Imam Bonjol ditutup karena demo di KPU

Jakarta (ANTARA News) – Aparat kepolisian menutup dua ruas jalan depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Imam Bonjol, Jakarta Pusa karena adanya unjuk rasa di kawasan itu.

“Nantinya dua kelompok akan kami sekat dari sisi kanan dan kiri KPU,” kata Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan, di Jakarta, Jumat.

Menurutnya ribuan polisi telah disiapkan untuk mengamankan dua massa yakni aksi Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Jaga Indonesia.

Dari FUI mengusung `Aksi Siaga Pemilu` sedangkan Gerakan Jaga Indonesia mengusung tema `Aksi KPU bebas Intimidasi`.

Harry mengatakan bahwa kedua massa aksi telah memasukkan izin bersamaan untuk melakukan aksi di depan KPU.

“Dari FUI menghadirkan massa sebanyak 1.000 orang sedangkan Gerakan Jaga Indonesia 100 orang,” katanya.

Harry merinci telah menyiagakan 4.039 personel gabungan dari TNI, polisi dan institusi pemerintah.

Sementara anggota Satbrimob, telah membentangkan kawat berduri dan menyiagakan dua kendaraan taktis (rantis) barakuda, satu mobil water cannon, satu mobil komunikasi serta tiga ambulans di depan kantor KPU.

Baca juga: Ketua KPU harapkan demo dua kelompok massa tidak langgar aturan
Baca juga: Dua kelompok massa unjuk rasa di depan KPU Jumat siang

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PN Jakpus canangkan zona integritas

Kami sekarang pelayan, bukan tuan di kantor kami

Jakarta (ANTARA News) – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mencanangkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Kemarin saya sempat ditanya Pak Kajari, itu lah hebatnya PN Jakpus pencanangan sampai tiga kali. Sebetulnya, PN Jakpus telah melakukan pencanangan, saya waktu itu belum mengerti, kalau ini wajib dipublikasikan semua media cetak ataupun elektronik. Cuma waktu itu saya lupa dokumentasikan,” kata Ketua PN Jakpus Yanto di gedung PN Jakpus, Jumat.

Sementara itu, Wali Kota Jakpus Bayu Meghantara yang juga hadir dalam pencanangan itu mengatakan bahwa zona integritas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sumber Daya Manusianya (SDM-nya).

“Kami di pemerintah DKI Jakarta, kami juga sudah ditantang Pak Gubernur (Anies Baswedan). Kami mendukung aparatur yang bersih dan berwibawa dalam melayani warganya,” ucap Bayu.

Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Syahrial Sidik menyatakan bahwa salah satu alasan media perlu hadir dalam acara pencanangan itu karena berkaitan langsung dengan masyarakat.

“Kenapa harus ada kaitan dengan pers karena masyarakat harus tahu ada tekad institusi, tidak akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan KKN. Kedua, ada niat baik kami untuk lebih baik, kalau masyarakat tahu, masyarakat akan jadi pengawas tingkah laku kami. Kami sekarang pelayan bukan tuan di kantor kami,” tuturnya.

Menurut dia, selama ini ada perspektif negatif bahwa pengadilan itu masih jadi sarang korupsi.

“Kami memperbarui sikap kami untuk lebih baik karena `change of mind` itu tidak bisa diubah seketika. Kami juga sudah mulai dengan perubahan birokrasi dengan sistem akreditasi,” kata Syahrial.

Baca juga: Pemprov DKI mendukung komitmen Kejati menuju zona integritas
Baca juga: Wapres menyerahkan penghargaan untuk unit kerja bebas korupsi

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Trans 1000 Jakarta siapkan transportasi modern ke Kepulauan Seribu

Kemungkinan Mei atau Juni, kami sudah bisa mengoperasikan dan melayani penumpang dengan Kapal Motor Penumpang (KMP) Trans 1000 Jakarta

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Utama PT Trans 1000 Jakarta, Nana Suryana, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan armada transportasi modern menuju berbagai wilayah ke Kepulauan Seribu.

“Saat ini kami sudah siap dua unit. Harapan kami saat Mei-Juni sudah ada tiga unit. Jadi, pola kami adalah tiga kapal baru siap, tiga kapal lama dikargokan,” ujar Nana dalam diskusi Pembenahan Transportasi Angkutan Laut Kepulauan Seribu, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis.

Sedangkan untuk waktu pengoperasian, Nana menargetkan dua bulan dari sekarang.

“Kemungkinan Mei atau Juni, kami sudah bisa mengoperasikan dan melayani penumpang dengan Kapal Motor Penumpang (KMP) Trans 1000 Jakarta,” ujarnya.

Dia juga mengklaim pihaknya telah menjalin kerja sama dengan 80 persen pemilik kapal.

“Ada 43 kapal yang melayani rute daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu. Yang aktif 33, yang bersama kami ada 29. Jadi, kami bisa mengklaim hampir 80 persen pemilik kapal di rute ini sudah sepakat,” ujarnya.

Nana juga menjabarkan tarif untuk angkutan modern tersebut, “untuk wisatawan umum atau penumpang non-KTP Kepulauan Seribu kami jual dengan harga Rp76 ribu, sedangkan untuk masyarakat setempat kami kenakan harga Rp25 ribu,” tambahnya.

Sedangkan ASN pemerintah, maupun TNI-Polri yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Seribu akan digratiskan dengan pola subsidi operasional.

Baca juga: Warga Kepulauan Seribu membutuhkan transportasi antarpulau
Baca juga: Presiden Jokowi ingin semua infrastruktur transportasi lebih modern

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

JPO Gelora Bung Karno

Pejalan kaki melintas di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). JPO Gelora Bung Karno merupakan salah satu jembatan yang telah direvitalisasi Pemprov DKI Jakarta sejak bulan Oktober 2018 dengan menggunakan konsep artistik yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Asosiasi: PHK terhadap karyawan alih daya harus sesuai perjanjian

Masalah biasanya terjadi bila kontrak kerja tidak diperpanjang.

JAKARTA (ANTARA News) – Apabila perusahaan pemberi kerja  mem-PHK secara sepihak terhadap karyawan alih daya yang tergabung dalam Serikat Pekerja maka harus dilihat dulu ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) kedua belah pihak.
    
“Masalah biasanya terjadi bila kontrak kerja tidak diperpanjang,” kata Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) Greg Chen di Jakarta, Kamis.
   
Sesuai ketentuan perundang-undangan, kata dia, sah saja memutus kontrak atau PHK di tengah jalan. Tapi Undang-undang mengharuskan klien membayar gaji pokok dan juga tunjangan yang masih tersisa sesuai kontrak yang harus dijalani. 

“Jika semua regulasi diikuti umumnya tidak akan terjadi masalah,” kata Greg.
    
Di bidang industri apapun, termasuk migas, perkapalan dan perbankan, bila aturannya diikuti, komunikasi lancar dan ada itikad baik, maka akan berjalan mulus. 
   
Sebaliknya masalah terjadi, jika kontraknya tidak diperpanjang, namun ada risiko terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran aturan oleh vendor.  
   
Ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), ujarnya. 
    
Namun demikian penyelesaian melalui jalur PHI amat tidak diminati mengingat proses penyelesaian yang panjang, berbelit dan menghabiskan dana tidak sedikit. 
   
“Mereka akan lebih memilih penyelesaian langsung melalui perundingan bipartit dengan karyawan atau pekerja,” kata dia.
    
Sebenarnya sistem pekerjaan kontrak tidak dapat diberlakukan terlalu lama. Ada jangka waktu masa kontrak pekerjaan, yaitu maksimal selama dua tahun. 
   
Selanjutnya bisa diperpanjang maksimal satu tahun. Setelah masa tersebut terlampaui, maka dapat diperpanjang lagi untuk dua tahun berikutnya.
   
Namun harus melalui masa pembebasan kontrak selama sebulan. “Jadi siklus pekerja kontrak, maksimal adalah lima tahun masa kerja,” katanya. 

Didasari UU 
Secara terpisah, mantan pengurus LBH Nasional Bukhori Hasibuan mengatakan, tindakan pemutusan hubungan kerja harus didasari UU. 
   
Menurut pengacara dari firma hukum Bukhori Hasibuan dan Rekan, ada sejumlah cara mengatasi konflik dalam PHK. 
   
Pertama adalah melakukan mediasi atau musyawarah yang difasilitasi melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Kedua adalah penyelesaian yang dilakukan lewat PHI.
   
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Tetap Sertifikasi dan Kompetensi Apindo Iftida Yasar mengemukakan, sebenarnya pekerjaan alih daya ataupun paruh waktu dilakukan melalui sistem kerja sama kedua belah secara business to business (b to b). 
   
Misalnya perusahaan pemberi pekerjaan seperti antara pihak pelabuhan dengan perusahaan penyedia jasa kontainer. “Setelah itu perusahaan penyedia jasa outsourcing itu melakukan kontrak kerja dengan karyawannya sehingga kerja sama ini melibatkan tiga pihak,” katanya.
   
Sejumlah hal diatur di dalam sistem pekerjaan tersebut. Antara lain, jangka waktu berakhirnya pekerjaan atau sistem yang diberlakukan bila nantinya perusahaan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, maka akan berakhir juga hubungan kerja.
   
“Sebaliknya kalau tidak ada sistem kerja yang mengatur, bila di kemudian hari terjadi pengakhiran kontrak sebelum masa yang seharusnya berakhir, maka perusahaan pemberi kerja harus membayar sisa kontrak sesuai perjanjian kerja sama,” ujar Iftida. 
   
Salah satu kasus  PHK tenaga outsourcing yang berbuntut panjang dialami  PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang pada 31 Desember 2017 mengakhiri kerja sama dengan perusahaan penyedia alih daya (outsourcing), PT Empco.
   
Hal itu menyebabkan 400 karyawan alih daya di bawah PT Empco harus putus kontraknya. PT JICT kemudian mengontrak karyawan alih daya baru di bawah PT Multi Tally Indonesia yang memang keluar sebagai pemenang tender perusahaan penyedia alih daya berikutnya.
   
Akibatnya para karyawan yang di bawah naungan PT Empco menolak pemutusan hubungan kerja. Serikat Pekerja JICT (SPJICT) menuntut perekrutan karyawan alih daya tersebut untuk menjadi karyawan tetap.
Baca juga: JICT tak toleransi tindakan melanggar hukum karyawannya
Baca juga: JICT dukung polisi ungkap penembakan mobil pekerja

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perhimpunan penghuni mempertanyakan kebijakan pengelolaan rumah susun

Jakarta (ANTARA News) – Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) mempertanyakan kebijakan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai pengelolaan rumah susun.
   
“Kami merasa tidak dilibatkan untuk memberikan masukan mengenai kebijakan pengelolaan rumah susun, sampai ketika peraturan diterbitkan ternyata banyak pasal-pasal yang memberatkan bagi P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun),” kata Sekjen P3RSI, Danang Winata di Jakarta, Kamis.
   
Danang mengatakan berdasarkan keberatan dari P3SRS itulah yang membuat P3RSI bersama REI (Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia) melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
   
Menurut Danang, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun di dalamnya mengatur pengelolaan rusun diatur melalui peraturan pemerintah.
   
Namun ternyata diatur melalui Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2018 serta dijabarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 sehingga sebenarnya tidak tepat secara substansi dan prosedur hukum.  
   
Salah satu yang menjadi polemik dalam peraturan gubernur tersebut menyangkut pengurus P3SRS harus ber-KTP tempatnya berdomisili, padahal sebagian besar penghuni memiliki KTP di tempat lain.
   
“Banyak dari penghuni dan pengurus Rusun juga memiliki hunian di tempat lain. Dengan peraturan tersebut tentunya akan memberatkan pembentukan P3SRS,” ujar dia.
   
Kemudian pasal 77 ayat 2 menyebutkan ketentuan “one man one vote”  padahal dalam satuan Rusun satu orang terkadang memiliki beberapa unit.
   
Belum lagi ketentuan yang mengharuskan perubahan AD/ART setelah tiga bulan peraturan gubernur diberlakukan yang tentunya memberatkan pengurus P3SRS yang sebagian besar merupakan pekerjaan sukarela, karena tidak dibayar.
   
Sedangkan menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Real Estate DKI Amran Nukman, kebijakan ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengelolaan rusun.
   
“Kami dari pengembang biasanya setelah seluruh ini terbangun akan diserahkan pengelolaannya kepada penghuni. Semakin cepat semakin baik,” ujarnya.
   
Namun dengan adanya kebijakan ini tentunya akan semakin menyulitkan bagi pengembang untuk melakukan serah terima, ujar dia.
   
Danang mengatakan polemik kebijakan pengelolaan rusun ini harus segera disudahi, memang ada beberapa rusun atau apartemen yang bermasalah dalam pengelolaannya. Namun seharusnya diatur melalui kebijakan yang dapat diterima semua pihak. 
Baca juga: Anies persilahkan bila ada gugatan Pergub Pengelolaan Rusun

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Disdukcapil Jakarta nyatakan tidak ada penyalahgunaan KTP elektronik untuk WNA

Seorang pelajar melakukan perekaman KTP Elektronik di SMA Negeri 2 Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (26/2/2019). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan melakukan jemput bola perekaman KTP Elektronik di lingkungan sekolah Kota Pekalongan agar pelajar generasi milenial dapat menggunakan haknya untuk mengikuti pesta demokrasi pemilu mendatang. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Jakarta (ANTARA News) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta menyatakan tidak ada penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk Warga Negara Asing (WNA) di ibu kota.

“InsyaAllah tidak ada dan mudah-mudahan tidak pernah ada penyalahgunaan,” kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Dhany Sukma melalui pesan singkatnya kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Penyalahgunaan tersebut, yakni masuknya WNA yang memiliki KTP elektronik dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang. “Dalam undang-undang WNA tidak boleh ikut pemilu karena tidak memiliki hak politik,” ujar Dhany.

Kendati demikian, Dhany mengatakan WNA masih memiliki hak untuk memiliki KTP elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

“Secara undang-undang, WNA dengan status menetap berdasarkan surat izin tinggal tetap dari Imigrasi, dapat dibuatkan KTP WNA,” ujarnya.

KTP elektronik untuk WNA tersebut berfungsi sebagai perwujudan sistem single identity number yang memungkinkan seorang WNA mendapatkan fasilitas pelayanan publik seperti sistem perbankan dan fasilitas kesehatan. “Namun untuk ikut pemilu tidak boleh lah,” ucapnya.

Secara sekilas, KTP elektronik untuk WNA dan WNI tampak sama. Namun tetap ada beberapa perbedaan di antara keduanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri antara lain:
1. KTP elektronik untuk WNA tidak berlaku seumur hidup, sementara milik WNI seumur hidup.
2. Isian tiga kolom yang tercantum dalam KTP-e milik WNA ditulis dalam bahasa Inggris, yakni kolom agama, status perkawinan dan pekerjaan.
3. Selain itu pada KTP-2 WNA dituliskan kewarganegaraan yang bersangkutan.

Sebagai antisipasi agar tidak ada penyelewengan KTP elektronik WNA, Disdukcapil DKI Jakarta menguatkan integritas petugas pelayanan dan mengetatkan pengawasan.

“Diketatkan, integritasnya dan pengawasannya secara langsung, secara sistem, reward and punishment, fakta integritas dan pembinaan langsung,” kata Dhany menambahkan.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk Warga Negara Asing (WNA) menjadi sorotan dan diperbincangkan beberapa hari terakhir setelah viralnya sebuah foto KTP-e milik WNA asal China berinisial GC yang berdomisili di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Informasi yang menyebar diikuti isu bahwa nama GC masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Namun hal ini telah dibantah Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum.  
Baca juga: Disdukcapil telah terbitkan 82 KTP-e untuk WNA di Yogyakarta
Baca juga: Tidak ada temuan KTP-e WNA di Jakarta Utara
Baca juga: KTP elektronik milik WNA palsu
Baca juga: Polres telusuri penyebar berita bohong WNA masuk DPT

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Angka gugatan perceraian di Jakarta Pusat meningkat

Jakarta (ANTARA News) – Angka gugatan perceraian di Jakarta Pusat mengalami peningkatan dari 1.527 kasus di 2017 menjadi 1.796 di 2018. 

“Total ada 1.796 kasus sepanjang 2018, sedangkan tahun 2017 totalnya 1.527 kasus,” kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Gunadi di Jakarta, Kamis.

Gunadi menjelaskan banyak faktor yang memicu pasangan suami-istri mengajukan gugatan perceraian. Ada yang pasangannya kabur entah kemana, selingkuh, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ada juga karena faktor ekonomi.

Ia merinci sepanjang tahun 2018 ada 558 kasus perceraian yang terjadi karena perselisihan, 469 kasus karena faktor ekonomi dan 411 kasus karena salah satu pasangan pergi. 

Sedangkan sepanjang tahun 2017, ada 413 kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan, 322 kasus karena faktor ekonomi dan 390 kasus karena ditinggalkan pasangannya. 

Salah satu warga Kemayoran Dinda Kumalasari (35) yang mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengatakan dirinya datang untuk mendaftarkan gugatan perceraian karena sang suami kabur entah kemana.

“Suami saya tidak pernah lagi menafkahi saya, kurang lebih enam bulan ini, baik nafkah lahir maupun batin,” kata dia.

Wanita kelahiran tahun 1984 ini berharap gugatan perceraian yang diajukannya dapat diterima dan diputuskan secepat mungkin.

“Saya hanya butuh kepastian bagaimana status pernikahan saya. Saya rasa ini yang terbaik buat saya, dari pada tidak ada kejelasan seperti ini,” ujarnya. 

Berbeda dengan Dinda, salah satu warga Tanah Abang Rosdiana (50) mengaku pernikahannya kandas di tengah jalan karena faktor ekonomi yang menimpa dirinya. 

“Sudah lama saya pisah sama suami. Kalau sekarang saya tinggal sama tiga orang anak saya, kebetulan anak pertama saya yang sudah kerja,” kata dia.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama di DKI Jakarta, angka gugatan perceraian menunjukkan peningkatan di 2018. Untuk wilayah Jakarta Utara tahun 2017 terdapat 2.594 kasus perceraian, sedangkan di 2018 menjadi 2.920 kasus. 

Untuk Jakarta Barat, jumlah kasus perceraian sepanjang 2017 mencapai 3.718. Angka ini kemudian meningkat menjadi 4.373 kasus di 2018. 

Sedangkan angka gugatan perceraian di Jakarta Selatan pada 2017 mencapai 5.642 kasus dan meningkat menjadi 5.690 di 2018. Sementara untuk wilayah Jakarta Timur yang tercatat sebagai wilayah dengan angka perceraian paling tinggi, jumlah gugatan perceraian mencapai 5.773 kasus di 2017 dan meningkat menjadi 6.695 di 2018. 

Baca juga: Pegawai negeri di Pati bisa turun pangkat jika cerai tanpa izin atasan

Baca juga: Angka perceraian turun 10 persen

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Richard Muljadi divonis 1 tahun enam bulan

Jakarta (ANTARA News) – Richard Muljadi divonis hukuman pidana satu tahun enam bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penyalahgunaan narkotika jenis kokain.

“Menyatakan bahwa Richard Muljadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Kedua, menjatuhkan hukuman dengan pidana selama satu tahun dan enam bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Kris Nugroho dalam persidangan, di Jakarta, Kamis.

Selain menjatuhkan hukuman pidana selama satu tahun enam bulan, Richard juga diperintahkan untuk menjalani perawatan rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi Jakarta Timur.

Keputusan tersebut dibuat oleh majelis hakim dengan melihat aspek-aspek yang meringankan yakni hasil penilaian medis bahwa terdakwa mengkonsumsi kokain dan perlu direhabilitasi.

“Kemudian terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan itu lagi serta meminta diberi kesempatan.Terdakwa juga diketahui belum pernah dihukum,” kata Nugroho.

Selain itu, majelis hakim juga menetapkan barang bukti berupa satu buah telpon selular Iphone X warna hitam untuk dikembalikan kepada Richard Muljadi.

“Sementara satu lembar uang dolar Australia bekas sisa pakai 0,0384 gram dirampas untuk dimusnahkan. Serta diwajibkan membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah,” ucapnya.

Richard yang merupakan cucu wanita terkaya Indonesia, Kartini Muljadi, sebelumnya dituntut 1 tahun atas penggunaan kokain di toilet Restoran Vong, SCBD, Jaksel, pada 22 Agustus 2018.

Jaksa menegaskan perbuatan Richard terbukti sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Baca juga: Pengacara: Richard Muljadi tidak kenal ML
Baca juga: Polda Metro izinkan keluarga jenguk cucu konglomerat

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi limpahkan tersangka-barang bukti hoaks surat suara ke Kejaksaan

Jakarta (ANTARA News) – Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melimpahkan tahap dua kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks tujuh kontainer surat suara telah tercoblos ke kejaksaan.

Dalam pelimpahan tahap dua ini, penyidik menyerahkan tersangka MIK beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Hari ini kami akan mengirim pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti, sebagai tanggung jawab penyidik pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis.

Argo mengatakan berkas kasus tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada Rabu (27/2). Dengan pelimpahan ini, polisi menyerahkan seluruh tanggung jawab kasusnya kepada kejaksaan.

“Adapun untuk barang buktinya, isinya antara lain postingan atau capture yang dilakukan oleh tersangka dan juga telepon seluler,” ujar Argo.

Dengan pelimpahan ini juga, tambah Argo, kasus ini akan diproses lebih jauh untuk segera disidangkan di pengadilan.

MIK, guru SMP di Cilegon, Banten, dibekuk aparat Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya, di rumahnya di kawasan Metro Cendana, Cilegon, Banten, Minggu 6 Januari 2019.

Ia diketahui sempat merilis narasi hoaksnya ke akun twitter Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Tersangka menuliskan kalimat konten hoaks dan dirilis juga ke akun twitter @dahnilanzar,” kata Argo Yuwono.

Konten hoaks yang dibuat MIK berbeda dengan konten hoaks yang dibuat Bagus Bawana Putra (51), warga Bekasi, Jawa Barat, yang dibekuk Bareskrim Mabes Polri dan kasusnya ditangani Bareskrim.

Bila Bagus membuat konten narasi dan rekaman suara kemudian diposting di media sosialnya pada Selasa (1/1) dan Rabu (2/1), maka MIK membuat konten narasi yang lebih pendek dan diposting pada Rabu (2/1).

Kalimat hoaks yang diposting MIK di twitternya, kata Argo Yuwono, adalah `Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80 JT SURAT SUARA YANG SUDAH DICOBLOS. HAYO PADI MERAPAT PASTI DARI TIONGKOK TUH.`

Dalam tulisan itu, lanjut Argo Yuwono, pelaku juga menyisipkan “capture” yang bertulisan `Viralkan! Info dari sumber yang dipercaya, posisi paslon nomor 1 unggul hanya tinggal di 4 provinsi Jateng, NTT, Bali dan Papua.`

“Tersangka MIK yang merupakan guru SMP ini berperan juga memosting kalimat yang dibuat sendiri di twitternya,” ungkap Argo Yuwono.

Akibat ulahnya MIK dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1/1946 tentang peraturan Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sebelumnya, polisi sudah menangkap empat tersangka penyebaran hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos yang dikabarkan ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku berinisial J, HY, LS dan BBP. Keempatnya ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda.

Baca juga: Dua berkas kasus hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos dilimpahkan ke Kejagung

Baca juga: Polisi berkaskan satu tersangka hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tidak ada temuan KTP-e WNA di Jakarta Utara

Kalau untuk saat ini, saya belum ada temuan

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Utara, Erik P Sinurat, mengatakan tidak ada temuan KTP elektronik (KTP-e) milik warga negara asing (WNA) di wilayah hukum Jakarta Utara.

“Kalau untuk saat ini, saya belum ada temuan,” kata Erik saat dihubungi Antara, Kamis.

Erik menjelaskan ada proses yang harus dilewati oleh WNA untuk mendapatkan KTP-e.

“Untuk WNA yang urus itu Dinas (Kependudukan dan Catatan Sipil/Disdukcapil). Sebenarnya prosesnya tidak semudah itu. Kalau mengajukan bisa di kita, tapi prosesnya di dinas,” ujarnya.

Dia juga mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait perubahan status kewarganegaraan.

“Pasti ada koordinasi dengan Kemenkumham. Setiap ada perubahan status warga negara, kami pasti dapat tembusan dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Senada dengan Erik, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, juga menyatakan tidak ada temuan WNA yang memiliki KTP-e.

“Belum ada laporan temuan serupa,” kata Puadi.

Baca juga: Polres telusuri penyebar berita bohong WNA masuk DPT
Baca juga: Kementerian Dalam Negeri tegaskan tiada WNA pemilik KTP elektronik masuk DPT

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anak-anak Ratna Sarumpaet jadi penjamin tahanan rumah

Jakarta (ANTARA News) – Artis Atiqah Hasiholan dan kakaknya Fathom Saulina akan menjadi penjamin status tahanan rumah atau kota ibu mereka, Ratna Sarumpaet, yang didakwa atas kasus kabar bohong penganiayaan yang dialaminya.

Atiqah usai menyaksikan sidang perdana ibunya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, menyatakan siap menjadi penjamin sang ibu sebagai bentuk dukungan pada orang yang dicintainya.

“Saya dan kakak saya (Fathom Saulina) jadi penjamin. Bentuk dukungan lah untuk orang yang kita sayangi, nanti kita kasih semuanya,” ujar Atiqah.

Sementara itu, terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, Atiqah mengatakan dirinya menerima isi dakwaan tersebut dan tidak menyangkalnya.

“Karena tugasnya jaksa kan menuntut ibu saya, itu memang tugasnya jaksa, tapi tugas kita menyiapkan pembelaan-pembelaan,” tuturnya.

Ratna datang ke gedung PN Jaksel didampingi putrinya, Atiqah Hasiholan dan tim kuasa hukumnya sekitar pukul 09.00 WIB. Persidangan ini diminta tidak disiarkan secara langsung di televisi oleh pengadilan demi objektivitas putusan majelis hakim.

Persidangan yang mengagendakan mendengar dakwaan jaksa penuntut umun tersebut, selesai digelar pada pukul 11.00 WIB.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melimpahkan tahap pertama berkas BAP Ratna Sarumpaet yang tersandung kasus ujaran kebohongan kepada Kejati DKI Jakarta pada Kamis (8/11).

Berkas Ratna Sarumpaet mencapai 32 BAP terdiri dari tersangka, saksi, saksi ahli serta 65 lampiran barang bukti.

Anggota Polda Metro Jaya menangkap Ratna Sarumpaet di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Kamis (4/10) malam.

Polisi menjerat tersangka Ratna dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Baca juga: Ratna Sarumpaet anggap janggal dakwaan jaksa
Baca juga: Ratna Sarumpaet ajukan penangguhan penahanan
Baca juga: Ratna Sarumpaet jalani sidang dakwaan di PN Jaksel

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang perdana Ratna Sarumpaet

Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet mengikuti sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa penuntut umum. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

Ratna Sarumpaet ajukan penangguhan penahanan

Jakarta (ANTARA News) – Ratna Sarumpaet melalui tim penasihat hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan dari tahanan Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah atau tahanan kota kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kamis

“Bahwa dengan ini kami selaku tim kuasa hukum Ratna Sarumpaet mengajukan permohon untuk pengalihan jenis  penahanan dari rumah tahanan negara Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah atau tahanan kota kepada ketua PN Jaksel,” kata salah satu tim penasehat hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi.

Penasihat hukum menyampaikan bahwa selama penahanan di Polda Metro Jaya Ibunda Atiqah Hasiholan itu kerap sakit-sakitan dan dalam pengawasan tim dokter.

“Jika terus menerus ditahan tentu akan mengganggu kejiwaannya yang mulia. Kedua kami penasehat terdakwa bahwa selama ini terdakwa di bawah pengawasan dokter,” tuturnya.

Penasihat hukum juga mengatakan bahwa Ratna Sarumpaet merupakan perempuan tua yang lemah sehingga tak sanggup jika menjalani hukuman di dalam sel penjara.

“Pertimbangan sisi kemanusiaan yang mulia bahwa terdakwa merupakan perempuan lemah yang sudah barang tentu rentan terhadap penyakit, terbukti selama ini terdakwa sering sakit-sakitan dan telah diperiksa berkali-kali di biddokes PMJ,” tuturnya.

Ratna datang ke gedung PN Jaksel didampingi putrinya, Atiqah Hasiholan dan tim kuasa hukumnya sekitar pukul 09.00 WIB. Persidangan ini diminta tidak disiarkan secara langsung di televisi oleh pengadilan demi objektivitas putusan majelis hakim.

Persidangan yang mengagendakan mendengar dakwaan jaksa penuntut umun tersebut, selesai digelar pada pukul 11.00 WIB.

Polda Metro Jaya melimpahkan tahap pertama berkas BAP Ratna Sarumpaet yang tersandung kasus ujaran kebohongan kepada Kejati DKI Jakarta pada Kamis (8/11). Berkas Ratna Sarumpaet mencapai 32 BAP terdiri dari tersangka, saksi, saksi ahli serta 65 lampiran barang bukti.

Anggota Polda Metro Jaya menangkap Ratna Sarumpaet di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Kamis (4/10/2018) malam.

Polisi menjerat tersangka Ratna dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Baca juga: Ratna Sarumpaet jalani sidang dakwaan di PN Jaksel
Baca juga: Ratna Sarumpaet anggap janggal dakwaan jaksa
Baca juga: JPU: ucapan Ratna merupakan rangkaian kebohongan

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

JPO Artistik GBK dan Bundaran Senayan siap beroperasi

Jakarta (ANTARA News) – Jembatan Penyeberangan Orang Gelora Bung Karno dan Bundaran Senayan siap digunakan untuk publik setelah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis.

“Kami ingin membuat berjalan kaki menjadi sebuah pengalaman. Karena itu JPO ini didesain artistik, modern dan juga ramah bagi pejalan kaki,” kata Anies Baswedan.

JPO dengan bentang panjang rata-rata 66 meter ini tidak memiliki tangga berundak, namun dibuat landai sehingga nyaman bagi disabilitas, ibu hamil dan lansia.

Beberapa fasiltas lain bagi pengguna antara lain 7 titik CCTV yang beroperasi 24 jam, lampu pengarah jalan, lampu RGB dan juga dua buah lift yang akan beroperasi pada Mei 2019 mendatang.

Sementara itu, JPO Polda Metro Jaya yang juga merupakan salah satu bagian dari revitalisasi JPO Sudirman lainnya masih dalam tahap finalisasi dan direncanakan rampung dalam beberapa hari ke depan.

Revitalisasi JPO Sudirman yang meliputi JPO GBK, JPO Bundaran Senayan dan JPO Polda Metro Jaya dimulai sejak 1 November 2018 dan awalnya direncanakan rampung pada Desember 2018.

Revitalisasi tiga JPO tersebut menggunakan dana kompensasi dari kelebihan koefisien lantai bangunan (KLB) PT Permadani Khatulistiwa Nusantara.
Baca juga: Anies: JPO dan trotoar DKI Jakarta harus artistik

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratna Sarumpaet jalani sidang dakwaan di PN Jaksel

Jakarta( ANTARA News) – Aktivis Ratna Sarumpaet menjalani sidang perdana dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, terkait ujaran kebohongan melakui media elektronik dan sosial.

Ratna terlihat didampingi artis yang juga putrinya, Atiqah Hasiholan saat mengikuti sidang yang dipimpin Wakil Ketua PN Jakarta Selatan Joni itu.

Pada kesempatan itu, Ratna sempat berpose mengacungkan jari dua ketika duduk di kursi terdakwa.

Salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arya Wicaksana menyebutkan Ratna mengaku akan pergi ke Bandung pada Jumat, 21 September 2018, padahal Ratna menuju rumah sakit untuk operasi plastik wajah.

Saat itu, Ratna dikatakan jaksa berswa foto dalam kondisi muka bengkak dan lebam usai menjalani operasi wajah.

Ratna juga mengirimkan foto wajah bengkak itu kepada beberapa rekannya dan karyawannya dengan mengaku karena dipukuli.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melimpahkan tahap pertama berkas BAP Ratna Sarumpaet yang tersandung kasus ujaran kebohongan kepada Kejati DKI Jakarta pada Kamis (8/11).

Berkas Ratna Sarumpaet mencapai 32 BAP terdiri dari tersangka, saksi, saksi ahli serta 65 lampiran barang bukti.

Anggota Polda Metro Jaya menangkap Ratna Sarumpaet di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Kamis (4/10) malam.

Polisi menjerat tersangka Ratna dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik memeriksa sejumlah saksi seperti mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S Deyang.

Kemudian mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dan dokter bedah plastik Siddik, termasuk anak Ratna yakni Atiqah Hasiholan. 
Baca juga: Ratna Sarumpaet anggap janggal dakwaan jaksa 
Baca juga: JPU: ucapan Ratna merupakan rangkaian kebohongan 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

JPU: ucapan Ratna merupakan rangkaian kebohongan

Jakarta (ANTARA News) – Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkapkan ucapan yang diutarakan terdakwa Ratna Sarumpaet pada para saksi soal penganiayaan dirinya, merupakan rangkaian kebohongan.

Baca juga: Ratna Sarumpaet segera menjalani sidang

“Perbuatan terdakwa yang telah menceritakan mengenai penganiayaan yang dialaminya dan mengirimkan foto-foto wajah terdakwa dalam keadaan lebam dan bengkak kepada saksi,” kata jaksa Rahimah pada sidang perdana dakwaan Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

Jaksa menyebutkan saksi yang menerima foto dari Ratna yakni Achmad Ubangi, saksi Saharudin, saksi Makmur Julianto, saksi Rocky Gerung, Dede Saripudin, Said Iqbal, Nanik Sudaryati, Amien Rais, Dahnil Anzar, Fadli Zon, Basari, Simon Aloisius, Prabowo Subianto, Sugianto, dan Djoko Santoso.

Baca juga: Ahli pidana bandingkan dakwaan Ratna Sarumpaet dengan Ahok

Hal tersebut, lanjut jaksa, dilakukan terdakwa untuk mendapat perhatian masyarakat, termasuk tim pemenangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Yang akhirnya kemudian pada 2 Oktober 2018 dilaksanakan konferensi pers oleh Prabowo Subianto di kantor tim pemenangan Prabowo-Sandiaga di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, yang disampaikan Prabowo tentang terjadinya penganiayaan yang dialami terdakwa,” ujar jaksa.

Padahal, menurut jaksa, lebam yang ada di wajah Ratna Sarumpaet bukanlah karena pemukulan, melainkan karena tindakan medis, khususnya perbaikan wajah.

Baca juga: Polisi siap amankan sidang perdana Ratna Sarumpaet

“Merupakan akibat tindakan medis operasi perbaikan muka, pengencangan kulit muka di RS Khusus Bedah Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat,” tutur jaksa.

Akibat rangkaian cerita bohong Ratna yang seolah-olah benar terjadi penganiayaan, tambah jaksa, menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

“Bahwa akibat rangkaian cerita bohong terdakwa yang seolah benar terjadi penganiayaan, disertai dengan mengirim foto-foto wajah dalam kondisi lebam dan bengkak selain termuat dalam cuitan saudara Rizal Ramli, Rocky Gerung, akun Facebook Nanik Sudaryati, serta konferensi pers saudara Prabowo Subianto, juga mengakibatkan kegaduhan dan atau keonaran di kalangan masyarakat baik di media sosial maupun terjadinya unjuk rasa,” tutur jaksa.

Baca juga: Jaksa yakin Ratna Sarumpaet bersalah

Jaksa penuntut umum dalam persidangan Ratna Sarumpaet ini, ada lima orang yang terdiri dari Payaman, Rahimah, Agus Bachtiar, Sarwoto dan Reza Murdani.

Ratna datang ke gedung PN Jaksel didampingi putrinya, Atiqah Hasiholan dan tim kuasa hukumnya sekitar pukul 09.00 WIB. Persidangan ini diminta tidak disiarkan secara langsung di televisi oleh pengadilan demi objektivitas putusan majelis hakim.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melimpahkan tahap pertama berkas BAP Ratna Sarumpaet yang tersandung kasus ujaran kebohongan kepada Kejati DKI Jakarta pada Kamis (8/11). Berkas Ratna Sarumpaet mencapai 32 BAP terdiri dari tersangka, saksi, saksi ahli, serta 65 lampiran barang bukti.

Anggota Polda Metro Jaya menangkap Ratna Sarumpaet di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Kamis (4/10) malam.

Baca juga: Jokowi: Untung Ratna Sarumpaet jujur

Polisi menjerat tersangka Ratna dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik memeriksa sejumlah saksi seperti mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S Deyang.

Kemudian mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dan dokter bedah plastik Siddik, termasuk anak Ratna yakni Atiqah Hasiholan.

Pewarta:
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratna Sarumpaet anggap janggal dakwaan jaksa

Jakarta (ANTARA News) – Ratna Sarumpaet yang menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan atas kasus berita bohong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menganggap adanya kejanggalan dalam isi dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak sesuai dengan fakta.

“Boleh bicara sedikit lagi pak? saya mengerti, walaupun saya merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta materi kasusnya,” ucap Ratna di ruang sidang utama Oemar Seno Adji, PN Jaksel, Ampera Raya, Kamis.

Ratna Sarumpaet menyampaikan dalam kesempatan berbicara untuk memberi tanggapan atas dakwaan JPU, bahwa dirinya mengaku telah melakukan kesalahan.

“Tapi saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang saat ini sedang berhadapan dengan pengadilan, dari pengalaman yang saya rasakan semenjak saya ditangkap dan dari apa yang saya ketahui baik melalui bacaan baik melalui ahli dan lain-lain saya betul melakukan kesalahan,” ucapnya.

Ibunda dari artis Atiqah Hasiholan tersebut juga kembali menegaskan bahwa dirinya bersalah dan meminta majelis hakim untuk berlaku adil. Karena, Ratna merasa ada unsur politik dalam kasus yang dialaminya tersebut.

“Saya hanya ingin mengatakan saya salah, oke. Tapi yang terjadi di lapangan dan yang terjadi pada peristiwa penyidikan ada ketegangan yang luar biasa yang membuat saya sadar bahwa memang ini politik,” paparnya.

“Ini saya berharap dalam persidangan ini semua unsur yang ada di sini mari kita menjadi hero untuk banteng, untuk saya biarlah saya dipenjara untuk ini, saya gak masalah tapi ini fakta, ini kita harus berhenti. Karena di atas semua ini adalah hukum bukanlah kekuasaan, terimakasih,” tuturnya.

Ratna datang ke gedung PN Jaksel didampingi putrinya, Atiqah Hasiholan dan tim kuasa hukumnya sekitar pukul 09.00 WIB. Persidangan ini diminta tidak disiarkan secara langsung di televisi oleh pengadilan demi objektivitas putusan majelis hakim.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melimpahkan tahap pertama berkas BAP Ratna Sarumpaet yang tersandung kasus ujaran kebohongan kepada Kejati DKI Jakarta pada Kamis (8/11). Berkas Ratna Sarumpaet mencapai 32 BAP terdiri dari tersangka, saksi, saksi ahli, serta 65 lampiran barang bukti.

Anggota Polda Metro Jaya menangkap Ratna Sarumpaet di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Kamis (4/10) malam.

Polisi menjerat tersangka Ratna dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik memeriksa sejumlah saksi seperti mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S Deyang.

Kemudian mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dan dokter bedah plastik Siddik, termasuk anak Ratna yakni Atiqah Hasiholan.

Baca juga: JPU: ucapan Ratna merupakan rangkaian kebohongan

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus baru DBD Cipayung tertinggi di DKI Jakarta

Cipayung dalam peta Dinas Kesehatan Pemprov DKI tidak pernah tinggi kasus DBD, baru tahun 2019 ini terjadi

Jakarta (ANTARA News) – Jumlah kasus baru Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, paling tinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta menurut data Dinas Kesehatan per 26 Februari 2019.  

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa di Kecamatan Cipayung angka kesakitan (Incidence Rate/IR) DBD mencapai 20,96 per 100 ribu penduduk.

Angka insiden tersebut, yang menunjukkan jumlah kasus baru penyakit DBD per 100 ribu penduduk dalam periode tertentu, tercatat paling tinggi sejak 2016.

“Cipayung dalam peta kami tidak pernah tinggi kasus DBD. Baru tahun ini terjadi,” kata Widyastuti.

Ia mengatakan lahan-lahan kosong serta area pemakaman Pondok Rangon yang cukup luas di Cipayung mungkin menjadi tempat perkembangbiakan Aedes aegypti, nyamuk penular virus dengue.

Setelah Cipayung, daerah yang juga memiliki jumlah kasus baru DBD tinggi yakni Kecamatan Kalideres (Jakarta Barat) dengan IR 20,57 per 100 ribu penduduk;  Jagakarsa (Jakarta Selatan) dengan IR 18,77 per 100 ribu penduduk;  Pasar Rebo (Jakarta Timur) dengan IR 18,54 per 100 ribu penduduk dan Cengkareng (Jakarta Barat) dengan IR 18,34 per 100 ribu penduduk.

Guna menekan penularan DBD, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggiatkan upaya pemberantasan sarang nyamuk.
    
Dinas Kesehatan antara lain dengan berkoordinasi dengan pemimpin wilayah dan instansi terkait untuk mengoptimalkan peran petugas pemelihara sarana prasarana umum dalam melakukan pembersihan, khususnya di lahan-lahan yang kosong atau tak bertuan yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. 

Secara keseluruhan, menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 26 Februari 2019, jumlah kasus demam berdarah dengue tercatat 1.024 kasus, naik 989 kasus dibandingkan pada Januari 2019. 

Sepanjang Januari-Februari 2019, menurut data Dinas Kesehatan ada satu orang yang diduga meninggal dunia akibat demam berdarah di Jakarta Timur.

Baca juga: IAKMI: Waspadai perkembangan penular DBD di permukiman mewah

Baca juga: Gandeng Swedia, Yogyakarta siapkan sistem dengan akses terbuka prediksi demam berdarah
 

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMKG : waspada potensi hujan petir di Jaksel dan Jaktim

Jakarta, (ANTARA News)  – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini untuk waspada adanya potensi hujan disertai petir dan angin kencang durasi singkat di seluruh wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Dipantau oleh Antaranews.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Jakarta, Kamis perkiraan waktu peristiwa potensi hujan petir dan angin tersebut antara siang dan sore hari.

Selain itu, cuaca sebagian besar wilayah DKI Jakarta, pada hari Kamis, diperkirakan berawan pada pagi hari dan hujan ringan pada malam hari.

Untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan pada pagi hari.

Kemudian pada siang hari wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan hujan ringan. Sedangkan Kepulauan Seribu cerah berawan dan wilayah Jakarta lainnya berawan.

Pada malam hari seluruh wilayah DKI Jakarta dipantau berawan dengan rata-rata suhu 28 derajat celcius. 

Baca juga: Waspada hujan disertai petir dan angin di Jakarta saat siang-sore

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KCI sediakan wifi gratis bagi penumpang

Layanan internet gratis berkecepatan hingga 250 mbps ini telah tersedia di peron-peron 46 stasiun di Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan 37 stasiun Jabodetabek lainnya akan terpasang pada 10 Maret mendatang.

Jakarta (ANTARA News) – Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyediakan layanan wifi gratis bagi penumpang saat di stasiun maupun ketika berada di kereta api untuk wilayah Jabodetabek.

Peluncuran layanan wifi gratis dilakukan pada Rabu di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat.

Layanan internet gratis berkecepatan hingga 250 mbps ini telah tersedia di peron-peron 46 stasiun di Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan 37 stasiun Jabodetabek lainnya akan terpasang pada 10 Maret mendatang.

“Semoga tidak lama lagi semua stasiun untuk KRL sudah bisa terpasang wifi gratis untuk kenyamanan penumpang KRL,” ujar Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia, Wiwik Widayanti pada Rabu sore.

Untuk menikmati fasilitas ini, pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan nomor telepon dan tanggal lahir. Setelah terdaftar, pengguna dapat mengakses internet gratis selama 30 menit pertama. Jika waktu habis, login diperlukan kembali.

Pemasangan wifi gratis di dalam stasiun dan rangkaian kereta diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan penumpang saat menunggu kereta dan juga merupakan upaya KAI dalam pengembangan transportasi massal yang ramah pengguna. Wifi gratis direncanakan berlanjut untuk kereta jarak jauh

“Ke depannya kami pasti mengembangkan ke stasiun-stasiun di luar Jabodetabek. Seperti kereta Argo Parahyangan dengan rute Gambir-Bandung,” kata Wakil Direktur Eksekutif KAI DAOP Jakarta Dadan Rudiansyah.

Proyek pemasangan wifi gratis untuk kereta jarak jauh akan dilanjutkan dalam waktu dekat setelah selesainya pemasangan wifi gratis untuk KRL wilayah Jabodetabek pada 10 Maret mendatang.

Baca juga: KAI beri layanan WiFi gratis di stasiun se-Jabodetabek

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

JPM untungkan pedagang tanah abang

Sejak menempati kios di JPM Tanah Abang selama dua bulan ini, Ade (28) yang berjualan pakaian pria mendapatkan keuntungan hingga 40 persen lebih besar dari biasanya.

Jakarta (ANTARA News) – Para pedagang mengaku omzet penjualannya meningkat setelah Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang beroperasi pada Desember 2018.

Sejak menempati kios di JPM Tanah Abang selama dua bulan ini, Ade (28) yang berjualan pakaian pria mendapatkan keuntungan hingga 40 persen lebih besar dari biasanya.

“Dalam sehari saya dapat satu juta rupiah. Sekarang bisa satu setengah juta rupiah. Terasa sekali perbedaannya,” tutur Ade.

Sebelum menempati kios di JPM Ade berjualan di sepanjang jalan Jatibaru Raya selama dua tahun. Ia kerap kucing-kucingan dengan petugas keamanan karena berjualan tanpa izin.

“Selain lebih untung, berjualan di JPM juga lebih tenang karena tidak perlu takut dikejar petugas seperti dulu. Lokasi di sini juga lebih bersih dan sejuk sehingga pelanggan betah berlama-lama ketika memilih barang-barang belanjaan,” tambah Adi.

Penjual aksesoris perempuan Ade (33) juga memperoleh keuntungan berlipat sejak menempati kios di JPM. Ade yang menjual bros, kalung, anting, dan pernak-pernik perempuan lainnya, merasa nyaman selama beraktivitas di JPM.

“Di sini ada beberapa CCTV dan pihak keamanan yang selalu berjaga selama 24 jam. Jadi tidak perlu khawatir ada barang dagangan yang hilang,” kata Ade.

JPM Tanah Abang mampu menampung sekira 400-an pedagang. Jembatan ini dilengkapi empat toilet ramah lingkungan, musala, 26 unit alat pemadam api ringan dan stasiun pengisian daya listrik.

Baca juga: Hanya satu toilet berfungsi di JPM Tanah Abang

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aktivitas bongkar-muat di Pelabuhan Muara Baru normal

Awalnya aktivitas bongkar muat sempat terganggu kini sudah kembali normal

Jakarta (ANTARA News) – Perum Perikanan Indonesia menyampaikan bahwa aktivitas bongkar-muat di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta pascakebakaran 34 kapal pada Sabtu (23/2), tetap berjalan normal.

“Secara umum sih tidak begitu mengganggu, namun hari H dan H+1 sedikit terganggu. Tapi mulai Senin (25/2) atau H+2 hingga sekarang, sudah normal dan ramai aktivitas bongkar muat ikan,” ujar Sekretaris Perusahaan Perum Perindo Agung Pamujo di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan ikan-ikan yang masuk ke pelabuhan tidak datang dari Teluk Jakarta, mayoritas berasal dari Indonesia Timur, seperti Laut Arafura dan sekitarnya, laut sekitar Maluku (Ternate, Bacan, dan Ambon) dan laut Sulawesi.

“Juga ada dari Natuna dan Samudera Hindia sisi barat Sumatera. pasokan ikan dari berbagai wilayah di Indonesia,” ujarnya.

Salah satu nelayan, Murosid (45) asal Pemalang mengaku mencari ikan di laut lepas seperti di Karaoke, Papua. Hal itu untuk menghindari tidak layaknya ikan untuk dikonsumsi.

“Kalau di laut lepas lebih segar. Itu yang dicari pedagang dibsini,” katanya.

Hal senada dikatakan pengawas perusahaan bidang perikanan, PT Bintang Mandiri Sampurna, Marsono (34), pihaknya menampung ikan dari laut lepas karena dinilai lebih baik kualitasnya dibandingkan di perairan dangkal.

“Konsumen tahu ikan yang baik dan kurang baik,” katanya.

Baca juga: Kepolisian periksa 21 orang sebagai saksi kebakaran kapal Muara Baru

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hipmi Jaya ingin anggotanya bersaing secara global

Pengusaha Indonesia harus bisa mengambil peluang

Jakarta (ANTARA News) – Ketua HIPMI Jakarta Raya, Afifuddin Suhaeli Kalla berharap seluruh anggotanya sanggup bersaing di tengah-tengah persaingan global sebagai akibat terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

“Persaingan ini berdampak terhadap ekonomi negara-negara berkembang disusul kebijakan proteksi yang dilakukan negara-negara maju, pengusaha Indonesia harus bisa mengambil peluang,” kata Afifuddin yang akrab dipanggil Afie usai pembukaan Diklatda HIPMI Jaya bertajuk “Pengusaha Lokal dan Tantangan di Era Proteksionisme Global” di Jakarta, Rabu.

Afie mengatakan, meski terjadi kekhawatiran atas proteksionisme, korporasi di ASEAN masih memiliki prospek perdagangan paling menjanjikan di dunia. Kekhawatiran dunia akibat proteksionisme ternyata dapat memberikan peluang bagi negara lain khususnya ASEAN untuk meningkatkan kontribusi pada Global Value Chain (GVC).

Proteksionisme menyebabkan biaya ekspor barang menjadi lebih tinggi dikarenakan adanya tarif. Biaya ekspor yang tinggi mendorong perusahaan perusahaan di China dan AS mencari alternatif produksi yang berbiaya rendah sehingga menekan biaya produksi.

Beberapa perusahaan dari Negara tersebut beralih ke kawasan ASEAN untuk memproduksi barang-barang seperti suku cadang, sampai kasur karena rendahnya biaya produksi di ASEAN, serta banyaknya tenaga kerja yang tersedia.

Dengan adanya kecenderungan investasi dari negara lain ke ASEAN, memberikan peluang bagi pengusaha dalam negeri. Indonesia dapat meningkatkan partisipasi dalam GVC (Global Value Chain) dengan mengembangkan sektor unggulan seperti tekstil, kayu dan furniture serta makanan dan minuman, jelas Afie.

Kebijakan lain yang dapat dilakukan Indonesia adalah berupa rencana-rencana jangka menengah panjang yang dapat mendukung peningkatkan teknologi produksi Indonesia.

Perbaruan teknologi akan menjadi elemen kunci dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi. Disamping itu, perusahaan harus memikirkan lingkupan masalah konektivitas, logistik dan perizinan yang harus segera diatasi sejak dini sehingga tidak menjadi hambatan terhadap kinerja dan efisiensi perusahaan Indonesia di jangka waktu kedepan.

Dari kebijakan yang terkoordinasi dengan baik akan dapat berdampak positif pada peningkatan partisipasi Indonesia dalam GVC (Global Value Chain), tutur Afie.

Sementara itu Harizah Persiana Mengkunegara atau biasa disapa Riris selaku Ketua Panitia Pelaksana menerangkan peserta diklat dihadiri 300 anggota baru HIPMI Jaya.

“Hasil dari diklat ini diharapkan dapat menciptakan pengusaha yang tangguh, profesional, dan negarawan,” ujar Riris.

Baca juga: Erwin Janji Bawa HIPMI ke Pasar Global
Baca juga: Presiden minta Indonesia siap sambut perubahan global

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gelar perkara kebakaran kapal tunggu hasil forensik

Jakarta (ANTARA News) – Gelar perkara kasus kebakaran kapal di Muara Baru, menunggu hasil pemeriksaan pada puing-puing kapal dari laboratorium forensik (labfor) Polda Metro Jaya.

“Terkait dengan kebakaran di Muara Baru, kemarin kami sampaikan akan dilaksanakan gelar perkara, namun ditunda karena pemeriksaan di labfor belum selesai,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Kendati terjadi penundaan, lanjut Argo, pemeriksaan tersebut tidak akan berlangsung lama hingga ke proses gelar perkara.

“Tidak lama. Nanti kalau sudah didapatkan kami akan melakukan gelar perkara dan mencocokkan dengan pemeriksaan 21 saksi, ahli dan para regulator yang nantinya dikaitkan dengan kejadian di lapangan,” ujar Argo.

Dalam gelar perkara tersebut, ucap Argo, ada kemungkinan untuk menentukan tersangka dalam kebakaran kapal Muara Baru.

“Ya tentunya mekanisme di sana kan ada ya, apakah nanti ada fakta-fakta di lapangan, ada tersangka atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah memeriksa 21 orang sebagai saksi atas kejadian kebakaran kapal di Dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (23/2) lalu yang mengakibatkan 34 kapal hangus dilalap si jago merah.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) Reynold Elisa Hutagalung menjelaskan kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 15.16 WIB.

Api tersebut, lanjut Reynold, bersumber dari sebuah Kapal Motor Artamina Jaya. Sebelum kejadian, ada orang yang melakukan las di kapal tersebut.

Baca juga: Kepolisian periksa 21 orang sebagai saksi kebakaran kapal Muara Baru
Baca juga: Petugas telah evakuasi bangkai 34 kapal terbakar

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies persilahkan bila ada gugatan Pergub Pengelolaan Rusun

Lebih baik begitu daripada mengirim 500 orang dibayarin suruh demo tiap hari di Balaikota

Jakarta (ANTARA News) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mempersilahkan bila ada pihak lain yang mengugat Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (Rusun).

“Oh nggak papa, setiap warga memiliki hak untuk melakukan langkah hukum tidak ada halangan,” kata Anies di Jakarta Pusat, Rabu.

Menurutnya bahwa Indonesia ini negara hukum dan warga negara boleh melakukan langkah hukum, justru itulah langkah yang dianggap beradab kalau punya masalah, maka diajukan secara hukum.

“Kalau saya yakin Insya Allah menang kita menang, tapi langkah itu (menggugat) dilakukan sah-sah saja, boleh nggak ada larangan,” kata Gubernur.

Menurut dia, hal itu wajar dan normal sehingga sudah saatnya bangsa ini melihat, jika ada warga negara menggugat secara hukum tak ada masalah.

“Lebih baik begitu daripada mengirim 500 orang dibayarin suruh demo tiap hari di Balaikota. Itu kan cara-cara masa lalu. Cara seperti ini (mengajukan gugatan), cara yang beradab. Kita hargai, kita hormati dan nanti kita berdebat di depan hakim, itulah cara yang beradab,” kata Gubernur.

Pergub 132 ini bertujuan mengatur pengelolaan Rusun Milik agar dapat berhasil guna, berdaya guna dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik, penghuni dan masyarakat umum dalam menjadikan rumah susun sebagai tempat tinggal yang sehat, aman, nyaman dan harmonis.

Hadirnya Pergub Nomor 132 Tahun 2018 dalam rangka mencapai tertib pengelolaan Rusun Milik yang berkaitan dengan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, serta penghunian termasuk sarana dan utilitas.

Aturan dalam Pergub itu juga melingkupi pembinaan pengelolan Rusun Milik yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal paling mendasar mengenai hak-hak warga rusun dan para penghuni tidak bisa menjalankan atau mendapatkan haknya dengan baik.

Baca juga: Anies tegaskan Pergub Pengelolaan Rusun harus dijalankan
Baca juga: Anies imbau patuhi Pergub Pembinaaan Pengelolaan Rusun Milik

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokdri terancam dihukum dua tahun karena rusak barang bukti

Perusakan barang bukti, ancaman pidananya dua tahun

Jakarta (ANTARA News) – Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono terancam dihukum dua tahun dalam tindak pidananya, yakni perusakan barang bukti.

“Perusakan barang bukti, ancaman pidananya dua tahun,” kata Ketua Media Satgas Anti Mafia Bola Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Joko Driyono, pada hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus perusakan dan penghilangan barang bukti sebagai tersangka.

“Hari ini pak Joko Driyono datang untuk melanjutkan pemeriksaan dengan agenda pendalaman seperti sebelumnya. Namun yang bersangkutan meminta untuk diundur karena ada penyambutan kedatangan skuat U-22 di bandara dan minta dijemput,” kata Argo.

Dalam kasus perusakan barang bukti tersebut, Jokdri (sapaan akrab Joko Driyono) mengakui sebagai “aktor intelektual” yang menyuruh Muhammad Mardani Mogot (sopir Joko Driyono), Musmuliadi (OB di PT Persija) dan Abdul Gofur (OB di PSSI) untuk mengambil laptop dan dokumen di kantor Komisi Disiplin PSSI yang sudah terpasang garis polisi.

Joko Driyono dijerat dengan Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 265 KUHP dan atau Pasal 233 KUHP. Pasal-pasal tersebut pada intinya mengenai tindakan pencurian dengan pemberatan atau perusakan barang bukti yang telah terpasang garis polisi.

Sebelumnya, satgas anti mafia bola menyebut sudah menerima surat balasan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi dana tersangka perusakan barang bukti Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

Argo Yuwono yang juga menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya ini, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, mengatakan surat balasan tersebut akan menjadi bahan pemeriksaan dari penyidik.

“Kami sudah terima surat jawaban dari PPATK. Tentunya ini jadi bahan bagi penyidik dan akan dievaluasi seperti apa surat dari PPATK tersebut dan menjadi bagian untuk penyidikan lebih lanjut,” kata Argo.

Argo mengatakan surat yang diterima oleh penyidik Satgas Anti Mafia Bola pada Selasa ini, belum bisa dibeberkan pada publik karena masuk dalam materi pemeriksaan.

“Itu masuk (materi) penyidikan. Nanti di sidang pengadilan akan dibuka,” ujarnya.

Baca juga: Satgas anti mafia bola sudah terima surat balasan PPATK
Baca juga: Satgas Antimafia Bola tetapkan mantan pejabat PSSI sebagai tersangka

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DKI akan umumkan promosi lelang jabatan terbuka Senin

Jakarta (ANTARA News) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan mengumumkan promosi lelang jabatan secara terbuka pada Senin (4/3) dan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan diharapkan segera bersiap mengikuti seleksi.

“Mudah-mudahan Senin besok kita sudah bisa umumkan, tapi bagi mereka yang secara persyaratan memenuhi, supaya mulai bersiap-siap dari sekarang,” kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa promosi jabatan diumumkan karena harus ada konsultasi dengan Kepala Aparat Sipil Negara (ASN) dan sudah dilakukan sejak hari Selasa pekan ini.

Harapannya pada hari Jumat sudah selesai dan Senin sudah bisa diumumkan. Setelah diumumkan proses seleksi bisa dimulai, dari mulai pendaftaran.

Anies menambahkan bahwa saat ini tidak ada posisi jabatan yang kosong, seperti yang diramaikan, ?karena sebetulnya sudah ada Pelaksana Tugas (Plt).

“Saya ingin garisbawahi istilah yang digunakan rotasi mutasi kalau baru bekerja dua minggu, baru diberhentikan, itu namanya dicopot. Tapi kalau sudah dua tahun lebih bekerja, inilah organisasi yang matang, melakukan rotasi mutasi untuk penyegaran organisasi dan kesempatan menambah pengalaman,” kata Anies.

Meskipun ada satu atau dua orang yang mengalami demosi, namun itu bukan karena baru bekerja dicopot, tapi setelah ada penilaian pekerjaan dalam waktu yang cukup panjang kemudian dilakukan demosi, katanya.

Sedangkan untuk proses promosi jabatan, Anies katakan kemungkinan dari sisi pendaftaran dua minggu, tapi kemudian proses seleksinya akan sangat bergantung pada jumlah yang mendaftar karena kemudian ada proses tertulis dan wawancara.

Baca juga: Anies mewajibkan ASN yang memenuhi syarat untuk ikut promosi terbuka
 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah bangun iklim usaha meski ekonomi global belum baik

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah selalu berkomitmen menciptakan iklim usaha meskipun ekonomi global diperkirakan belum membaik tahun ini.

“Kami siapkan `playing field` (lapangan bermain) silahkan pengusaha untuk memanfaatkannya, meskipun kami juga mengetahui ekonomi global masih berat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam arahannya pada peserta pendidikan dan pelatihan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyadari capaian target pertumbuhan ekonomi selama ini berasal dari peran pengusaha sehingga iklim usaha harus dibuat lebih kondusif.

Sri Mulyani menjelaskan belum membaiknya ekonomi dapat dilihat kebijakan AS yang mematok pertumbuhan ekonomi hanya 2,5 persen, sedangkan untuk dunia sudah terjadi tiga kali penyesuaian, kalau awalnya 3,9 persen, kemudian 3,7 persen, dan terakhir 3,5 persen.

“Ditambah lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia seperti Eropa juga belum juga membaik, begitu juga RRC yang juga melakukan sudah melakukan revisi dari di atas 6 persen menjadi di bawah 6 persen,” kata Sri Mulyani.

Bank Indonesia yang melihat adanya gelombang ekonomi dunia telah menaikkan suku bunga sampai dengan tujuh kali untuk mengantisipasi aliran modal keluar, hal serupa juga dilakukan dengan negara-negara berkembang lainnya, sedangkan Bank Federal AS The Fed telah menaikan suku bunganya sampai empat kali.

Namun seiring berjalannya waktu Bank Indonesia juga melakukan relaksasi dengan mengendorkan likuditas, tujuannya agar dunia usaha tidak mengalami tekanan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui bauran kebijakan fiskal dengan ekonomi, dengan tujuan akan tetap berjalan meskipun ombak masih tinggi, kata Menkeu.

Kondisi ini tidaklah sia-sia pada 2018 ekonomi mampu bertumbuh 5,17 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,05 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi investasi, ekspor dan belanja pemerintah, kata Sri.

Sri mengatakan capaian di 2018 sangat menggembirakan, kemiskinan berhasil turun satu digit dari 9,6 persen menjadi 9,3 persen, pengangguran juga berhasil ditekan sampai tingkat terendah 5,3 persen.

Di sisi lain penerimaan pemerintah dari pajak, bea cukai dan penerimaan bukan pajak mengalami kenaikan 2,8 persen yang menunjukkan sektor usaha bertumbuh.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus menjaga agar kondisi makro ekonomi tetap stabil sehingga memudahkan pengusaha melakukan investasi dan ekspor, termasuk insentif pajak melalui kebijakan “tax holiday” mulai dari masa transisi sampai dengan sampai kembali modal.

Pengusaha muda
Sedangkan menurut Ketua Umum HIPMI Jaya, Afifuddin Suhaeli Kalla mengatakan, organisasinya akan terus mencetak pengusaha muda baru setidaknya 300 pengusaha setiap tahunnya.

“Jumlah ini masih di bawah tiga persen, namun ke depannya diharapkan jumlahnya akan terus bertambah. Peran pengusaha ini sangat besar terutama dalam menyumbang pendapatan negara dari pajak,” kata Afifuddin yang akrab dipanggil Afie ini.

Afie berkeyakinan arahan yang disampaikan Menteri Keuangan dapat menjadi peluang dan segera dimanfaatkan bagi pengusaha muda.

Sedangkan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 80 persen anggotanya merupakan perusahaan UMKM, sedangkan perusahaan semacam ini terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi.

Bahlil menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah yang memberikan fasilitas keringanan pajak melalui tax holiday yang tentunya akan segera dimanfaatkan anggota.

Baca juga: Bawa efek berantai, Menperin minta iklim usaha tetap kondusif
Baca juga: Revisi UU Persaingan Usaha jangan perburuk iklim usaha

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemilu 2019 dinilai tak berpengaruh pada pasar properti Jakarta

Kalau dilihat, sebenarnya tahun pemilu tidak terlalu berdampak pada pasar properti. Oleh karena itu, waktu itu kita berpikir kalau pemilu dan properti cenderung berbeda

Jakarta (ANTARA News) – Penyelenggaraan Pemilu pada April 2019 dinilai tak berpengaruh terhadap pasar properti Jakarta.

“Pemilu lebih berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi seperti melemahnya nilai tukar rupiah, turunnya Produk Domestik Bruto dan lain sebagainya seperti yang terjadi pada 2014,” kata Pemerhati properti Anton Sitorus yang juga Kepala Riset dan Konsultasi Savills Indonesia, di Jakarta, Rabu.

Sedangkan di sisi lain, pemilu tidak mempunyai pengaruh tertentu terhadap bisnis properti, karena dua hal tersebut berbeda dan tidak berhubungan.

“Kalau dilihat, sebenarnya tahun pemilu tidak terlalu berdampak pada pasar properti. Oleh karena itu, waktu itu kita berpikir kalau pemilu dan properti cenderung berbeda,” ucap Anton.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman pada 2014 properti memang juga mengalami pergerakan, seperti harga sewa kantor turun, namun harga kondominium meningkat.

Tetapi secara lebih lanjut, Anton menjelaskan bahwa harga kondominium mengalami peningkatan dikarenakan pada saat itu produk tersebut sangat populer.

Oleh karena itu, Anton berpendapat jika pemilu tidak akan berpengaruh dengan keadaan pasar properti, baik pada 2014, maupun pada 2019 ini.

“Pemilu tahun ini seharusnya mempengaruhi iklim bisnis dan investasi secara keseluruhan. Sementara ekonomi saat ini masih solid,” ujar dia.

Namun untuk pasar perkantoran diperkirakan masih mengalami kesulitan dan sebagai gantinya akan muncul ruang kantor bersama atau “co working space” yang akan diisi perusahaan-perusahaan teknologi informasi.

Baca juga: Hipmi Jakarta inginkan pembenahan regulasi sektor perumahan
Baca juga: Sandiaga Uno: 60.000 lapangan kerja baru sektor properti

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat sebut perang tarif ojek daring ancam industri digital

Kalau ada duopoli dan mereka tidak berkolusi, maka yang terjadi adalah perang harga. Mereka akan adu kuat modal sampai salah satunya habis

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat memperkirakan perang tarif yang berkepanjangan bisa mengancam keberlangsungan bisnis industri digital, khususnya penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi.

“Kondisi saat ini sudah tidak sehat bagi industri digital penyedia transportasi daring, mereka harus sadar bahwa cepat atau lambat akan mengancam keberlangsungan bisnisnya,” kata pengamat ekonomi industri dari Universitas Padjajaran, Maman Abdurahman kepada pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, persaingan sehat yang seharusnya dilakukan para aplikator transportasi daring, Grab dan GoJek, adalah beradu inovasi dan strategi peningkatan kualitas pelayanan bagi konsumen.

Dengan demikian, menurut Maman, konsumen benar-benar menerima manfaat nyata dari kemampuan masing-masing aplikator dalam berinovasi dan tetap bisa terlayani dengan baik.

Tanpa inovasi, perang tarif dipastikan akan terus berlanjut dan ini tidak sejalan dengan visi-misi sebuah industri digital pada umumnya.

“Aplikator yang minim inovasi tentunya akan hanya mengandalkan kemampuan finansial untuk menciptakan perang tarif,” katanya.

Selama ini, kata Maman, Grab sebagai aplikator yang memulai strategi perang tarif memang cukup ampuh menarik minat pasar. Tapi, dampak positifnya hanya akan dirasakan secara jangka pendek. “Jor-joran tarif murah memang dilakukan guna menarik pelanggan sebanyak mungkin, tapi tak bisa dilakukan selamanya,” ujarnya.

Jika terjadi dalam jangka panjang, perang tarif justru berpotensi menghasilkan satu pemain dominan di pasar. Pemain dengan kemampuan finansial paling kuat tentunya akan memenangkan perang tarif tersebut, namun tak berarti bisa meraup untung besar. Situasi seperti ini justru tak baik bagi iklim usaha di Indonesia.

“Kalau ada duopoli dan mereka tidak berkolusi, maka yang terjadi adalah perang harga. Mereka akan adu kuat modal sampai salah satunya habis,” kata dia.

Karena itu, diperlukan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang lebih aktif untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap fenomena perang tarif tersebut. KPPU mesti jeli dalam melihat seperti apa praktik predatory pricing dalam bisnis transportasi daring.

“Harus jeli melihat apakah aplikator sengaja menjual rugi untuk membunuh kompetitor atau tidak. Kalau terindikasi untuk membunuh ya harus ditindak tegas,” ujar Maman.

Meski industri digital merupakan model bisnis baru, KPPU tetap bisa menghitung biaya produksi aplikator transportasi daring berdasarkan kajian akuntansi. Selain itu, pemerintah juga bisa menghitung berdasarkan acuan di suatu negara yang kondisinya serupa.

“Bisa diketahui biaya produksi per kilometer berapa besar. Sehingga bisa diketahui terjadi predatory pricing atau tidak,” katanya.

Rugikan mitra
Selain mengancam kelangsungan industri digital, perang tarif yang berkepanjangan juga akan merugikan mitra pengemudi. Tarif yang terlampau murah dalam perang tarif cenderung hanya menguntungkan konsumen, namun tidak bagi mitra pengemudi.

Kondisi itu bisa menurunkan kualitas pelayanan dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan mitra pengemudi karena dicap jelek oleh konsumen.

Meski membayar murah, karakter konsumen yang kritis umumnya tetap ingin mendapat kualitas pelayanan bagus.

Akibatnya saat ini kerap terjadi konsumen dianggap rewel oleh mitra pengemudi yang tahu sedang menjalankan order promo. Konsumen pun memberikan penilaian buruk terhadap mitra pengemudi karena dinilai tak memberikan pelayanan prima.

Selama ini, aplikator Grab menerapkan tarif batas bawah ojek online sebesar Rp1.200 per kilometer. Adapun Go-Jek memberikan Rp1.600 untuk mitra pengemudi.

Berdasar penetapan tarif bawah itu, Maman menilai GoJek telah lebih mampu menentukan dan membentuk ekosistemnya dalam bisnis transportasi daring ketimbang Grab.
Baca juga: Pengamat sebut solusi permasalahan tarif ojek daring harus saling menguntungkan
Baca juga: Pemerintah hati-hati tetapkan tarif angkutan berbasis aplikasi daring

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyewaan sepeda listrik Migo

Pekerja menata sepeda listrik Migo di Migo Station kawasan Kemandoran, Jakarta, Selasa (26/2/2019). Pemerintah tengah mengkaji penerapan regulasi untuk layanan penyewaan sepeda listrik Migo yang sampai saat ini belum memiliki kejelasan dalam klasifikasi kendaraan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

Anies mengimbau seluruh pihak kolaborasi pastikan Jakarta aman pada Pemilu 2019

Semua aparat kita, aparat ASN, harus bertindak netral. Untuk warga yang penting, jaga kerahasiaan, jangan ada tekanan, dan silahkan memilih sesuai dengan aspirasi

Jakarta (ANTARA News) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau seluruh pihak berkolaborasi pastikan situasi Ibu Kota aman dan kondusif saat pemilu 2019.
   
“Kita semua menyadari posisi strategis Ibu Kota. Karena itu, tiga unsur (yaitu) TNI, Polri dan Pemprov akan terus kerja bahu-membahu memastikan persiapan pelaksanaan dan pasca Pemilu, Ibu Kota tetap kondusif,” kata Anies pada Apel Tiga Pilar bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta se-wilayah Garnisun Tetap I/Jakarta dalam rangka Pengamanan Pemilu 2019. Apel tersebut diselenggarakan di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu. 
   
Menurutnya suasana yang terbentuk di Jakarta akan mempengaruhi suasana di seluruh Indonesia. 
     
Dia katakan ini merupakan tugas yang amat strategis, amat penting, dan pandang ini sebagai sebuah kehormatan. Berharap seluruh masyarakat untuk turut membantu pengamanan.
     
Pemprov DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen bersama TNI-Polri untuk memastikan memberikan pelayanan terbaik mengamankan Ibu Kota selama Pemilu 2019, katanya.
   
“Semua pihak tetap waspada dan mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian di Jakarta,” kata Anies.
   
Jakarta, termasuk kawasan penyanggah Bodetabek, diharapkan tetap kondusif, dan situasi Kamtibmas perlu terus terjaga. Sehingga, setiap kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat, sejak dini harus dapat dicegah agar tidak berkembang luas dan besar, katanya.
     
“Cara membantunya adalah bila menyaksikan ada hal-hal yang dipandang berpotensi untuk mengganggu keamanan, jangan bertindak sendiri. Tapi, laporkan kepada aparat kita, baik Polisi, TNI maupun Pemprov,” kata Gubernur.
   
Bagian penegakan hukum, pengamanan adalah bagian negara. Karena itu, bagi warga yang memiliki informasi, laporkan.  Dengan bersama menjaga suasana Ibu Kota yang aman, damai, kondusif.
     
“Semua aparat kita, aparat ASN, harus bertindak netral. Untuk warga yang penting, jaga kerahasiaan, jangan ada tekanan, dan silahkan memilih sesuai dengan aspirasi,” katanya.
   
Pada kesempatan ini Anies secara simbolis menyerahkan kendaraan Dinas Operasional dan Surat Tugas  

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) kepada Satpol PP DKI Jakarta guna mendukung pengamanan Pemilu 2019, khususnya tingkat Kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksan lanjutan Joko Driyono

Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono bersiap menjalani pemeriksaan di Ditkrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (27/2/2019). Joko Driyono diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan bola Liga 2 dan Liga 3. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Hercules jalani sidang tuntutan di PN Jakarta Barat

Jakarta (ANTARA News) – Tokoh pemuda Hercules Rosario Marshal menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terkait perusakan kantor pemasaran PT Nila Alam di Jalan Daan Mogot KM 18 Kalideres.

“Pembacaan tuntutan sudah disiapkan Jaksa Penuntut Umum,” kata Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Edy Subhan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Edy menuturkan kemungkinan sidang tuntutan akan digelar lebih dari pukul 13.00 WIB dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Rustiyono.

Diketahui, jaksa mendakwa Hercules dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 167 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hercules didakwa menyuruh dan melakukan tindak kekerasan disertai ancaman dan memasuki ruangan atau pekarangan milik orang lain tanpa izin, dalam hal ini lahan milik PT Nila Alam di Jalan Daan Mogot KM 18, Kalideres, Jakarta Barat.

Anggota Polres Metro Jakarta Barat menangkap Hercules di Kompleks Kebon Jeruk Indah Blok E 12 A Kembangan pada 21 November 2018.

Baca juga: Hercules bantah rusak kantor PT Nila
Baca juga: Hercules didakwa bantu ambil alih lahan PT Nila Alam

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Plt Ketum PSSI janji kooperatif jalani proses hukum

Jakarta (ANTARA News) – Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono berjanji akan kooperatif menjalani proses hukum terkait sebagai tersangka dugaan penghilangan barang bukti kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola.

“Kita jalani,” kata Joko di Jakarta, Rabu.

Joko memenuhi panggilan yang ketiga kali dari penyidik Satuan Tugas Antimafia Bola di Polda Metro Jaya.

Meski telah menjalani dua kali pemeriksaan, Joko tidak menjalani penahanan sebagai tersangka perusakan barang bukti.

Pada kesempatan itu, Joko juga sempat menyampaikan ucapan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Indonesia sehingga Timnas Sepak Bola Indonesia menjuarai Piala AFF U-22 usai menekuk Thailand dengan skor 2-1 di Kamboja, Selasa (26/2).

Pimpinan PSSI itu dijerat Pasal 363 yang terkait pencurian dan pemberatan serta Pasal 232 tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan. Selanjutnya, Pasal 233 tentang perusakan barang bukti dan Pasal 235 KUHP terkait perintah palsu untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan di Pasal 232 dan Pasal 233.

Baca juga: Satgas Antimafia Bola kembali periksa Plt Ketum PSSI
Baca juga: Sekjen: Joko Driyono masih ketua umum PSSI

 

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sebagian besar Jabodetabek cerah berawan

Jakarta (ANTARA News) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)
cerah berawan pada Rabu ini.

Data BMKG yang dipantau pada Rabu dinihari, mencatat seluruh wilayah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan cerah berawan Rabu pagi.

Pada siang hari, cuaca cerah berawan masih akan menaungi ibu kota, namun hujan dengan intensitas lokal akan turun di Jakarta Timur serta Jakarta Selatan.

Memasuki malam hari, hujan di dua wilayah itu reda dan cuaca di seluruh Jakarta diperkirakan akan berawan.

BMKG mengeluarkan peringatan agar masyarakat mewaspadai hujan lokal yang kemungkinan akan turun cukup besar di Jakarta Timur dan Barat.

“Waspada potensi hujan disertasi kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di wilayah Jaksel dan Jakbar antara sore dan menjelang malam hari,” tulis BMKG dalam peringatan dini-nya di laman tersebut.

BMKG mencatat, suhu di Jakarta akan berkisar antara 24 hingga 33 derajat celcius dengan kelembaban antara 65 hingga 100 persen. Angin akan berhembus dengan kecepatan antara 0 hingga 9 km per jam.

Adapun di wilayah penyangga Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Berikut prakiraan cuaca Jabodetabek selengkapnya berdasarkan data resmi BMKG, Rabu:

Kota

Pagi

Siang

Malam

Suhu

Kelembaban

Angin

Jakarta Barat

Cerah Berawan

Cerah Berawan

Berawan

24-33 celcius

65-100 persen

0-9 km/jam

Jakarta Pusat

Cerah Berawan

Cerah Berawan

Berawan

25-31 celcius

75-95 persen

9-19 km/jam

Jakarta Selatan

Cerah Berawan

Hujan Lokal

Berawan

24-32 celcius

70-100 persen

4-19 km/jam

Jakarta Timur

Cerah Berawan

Hujan Lokal

Berawan

24-32 celcius

70-100 persen

4-19 km/jam

Jakarta Utara

Cerah Berawan

Cerah Berawan

Berawan

25-31 celcius

75-95 persen

9-19 km/jam

Kepulauan Seribu

Cerah Berawan

Cerah Berawan

Berawan

26-31 celcius

80-95 persen

19 km/jam

Bekasi

Cerah Berawan

Berawan

Berawan

24-31 celcius

55-90 persen

4-9 km/jam

Depok

Cerah Berawan

Berawan

Berawan

23-31 celcius

55-90 persen

0-9 km/jam

Bogor

Cerah Berawan

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ledakan kompor hanguskan 30 rumah di Tamansari

Jakarta (ANTARA News) – Sebanyak 30 rumah  ludes terbakar akibat ledakan kompor dari salah satu rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Ketapang Utara, RT 12/06, Krukut, Tamansari, Jakarta Barat.

Kepala Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, Sjukri, menjelaskan bahwa kebakaran bermula dari ledakan kompor di salah satu rumah warga.

“(Ledakan) kompor. Ada yg masak, di rumah salah satu warga. Dia masak di lantai atas. Awal api dari situ. Ini dugaan sementara ya,” ujar Sjukri kepada media di lokasi kebakaran, Selasa.

Sjukri juga menyampaikan ada 30 rumah di empat RT yang ludes dilalap si jago merah.

Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.

“Alhamdulillah, nihil,” ujarnya.

 Total armada damkar yang dikerahkan ada 29 unit, dengan sekitar 150 personel, tambahnya.

Sjukri juga mengatakan bahwa api sudah padam dan situasi saat ini sudah sepenuhnya terkendali.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi masih dalami kemungkinan adanya jaringan lain dalam peredaran narkotika MXE

MXE yang memiliki bentuk seperti berlian atau “diamond” berwarna coklat, masyarakat diminta melaporkan apabila menemukan narkoba seperti ini

Jakarta (ANTARA News) – Polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain dalam peredaran narkotika jenis baru Metoksetamina atau MXE yang berhasil diungkap sekitar dua pekan lalu.

“Ini masih dalam pendalaman penyidik, nanti jaringan seperti apa. Untuk sementara masih mendapatkan jaringan Malaysia-Pontianak-Jakarta,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa.

Argo mengatakan saat ini pihaknya memberlakukan MXE yang memiliki bentuk seperti berlian atau “diamond”  berwarna coklat sebagai bahan edukasi kepada masyarakat.

“Kami sudah mengomunikasikan dengan lab forensik, ini adalah jenis baru yang ditemukan saat ini, tentunya ini menjadi bahan kepolisian untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terkecoh bahwa ini adalah jenis narkotika,” ujar Argo.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan Jakarta-Malaysia-Pontianak pada Selasa (12/2) dua pekan lalu dengan menangkap dua tersangka berinisial SS dan ST.

Kedua tersangka ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli narkotika di area parkir Rumah Sakit Husada, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

SS ditangkap di lobi rumah sakit, sementara ST ditangkap di area parkir rumah sakit.

Saat menangkap SS, polisi mengamankan barang bukti berupa dua amplop berisi narkotika jenis sabu seberat 250 gram. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 10 gram narkotika jenis sabu, 54 butir ekstasi, 64 butir happy five, satu buah timbangan digital, dan empat buah cangklong kaca saat menangkap ST.

Polisi langsung melakukan penggeledahan di rumah kedua tersangka itu. Di tempat tinggal SS di sebuah apartemen di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, polisi mengamankan narkotika jenis baru yakni Metoksetamina (MXE) yang berbentuk seperti berlian atau “diamond” berwarna cokelat sebanyak 9.000 butir, bersama dengan 874 gram sabu, 70 butir happy five, satu buah timbangan digital, satu buah sealer, dua buah bong dan empat buah cangklong kaca.

Sementara dari tempat tinggal ST di di sebuah apartemen di Jalan Gajah Mada, Tamansari, Jakarta Barat, polisi mengamankan 50 gram narkotika jenis sabu, 73 butir ekstasi, 60 butir happy five, tiga buah cangklong kaca, satu buah bong dan satu buah timbangan digital.

Kasubdit Obat Berbahaya Puslabfor Polri AKBP Jaswanto mengatakan, narkoba jenis baru metoksetamina (MXE) mengandung tiga senyawa yakni metoksetamin, kafein dan ketamin.

Menurut dia, senyawa itu bisa menciptakan efek euforia atau perasaan bahagia pada penggunaan jangka pendek yang memiliki efek meningkatkan empati, perasaan damai dan rasa tenang.

Sementara itu, efek jangka panjangnya yakni pengguna akan merasakan sulit berbicara, cemas, gemetar, mual, muntah dan mempunyai keinginan untuk melakukan bunuh diri.

Saat ini, polisi masih memburu dua tersangka pemasok narkoba bagi SS dan ST. Masing-masing berinisial N dan R.

Argo Yuwono menyebut, tersangka N diketahui sedang berada di Malaysia dan tersangka R berada di Pontianak, Kalimantan Barat.

“Untuk DPO masih dilakukan pengejaran, termasuk yang di Malaysia. Kami pasti lakukan juga kerjasama dengan Polisi Diraja Malaysia untuk ungkap pelaku ini,” ucap Argo.

SS dan ST dijerat Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. ***2***

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa yakin Ratna Sarumpaet bersalah

Jakarta (ANTARA News) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini tersangka Ratna Sarumpaet bersalah terkait dugaan tindak pidana ujaran kebohongan melalui media massa.

“Mesti optimis karena dakwaan sudab lengkap,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Supardi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Supardi optimistis JPU akan memenangkan perkara terhadap aktivis Ratna Sarumpaet pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menghadapi sidang perdana Ratna, Supardi menuturkan jaksa tidak melakukan persiapan khusus karena tergolong perkara biasa.

Supardi menuturkan JPU yang akan menghadapi kasus Ratna merupakan gabungan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejari Jakarta Selatan. Jadwal sidang perdana Ratna akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (28/2) sekitar pukul 09.00 WIB.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Joni akan memimpin sidang Ratna didampingi hakim anggota Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih. Sementara itu, JPU terdiri dari empat orang yaitu Arya Wicaksana, Sarwoto, Donny M Sany, dan Las Maria Siregar.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melimpahkan tahap pertama berkas BAP Ratna Sarumpaet yang tersandung kasus ujaran kebohongan kepada Kejati DKI Jakarta pada Kamis (8/11).

Berkas Ratna Sarumpaet mencapai 32 BAP terdiri dari tersangka, saksi, saksi ahli, serta 65 lampiran barang bukti.
Anggota Polda Metro Jaya menangkap Ratna Sarumpaet di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Kamis (4/10) malam.

Polisi menjerat tersangka Ratna dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik memeriksa sejumlah saksi seperti mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S Deyang.

Kemudian mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dan dokter bedah plastik Siddik, termasuk anak Ratna yakni Atiqah Hasiholan.

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wali kota Jakbar resmikan Kampung ‘Cerdas’

Jakarta (ANTARA News) – Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi, meresmikan Kampung Cerdas (Cermat dalam Memilah Sampah) di Rumah Susun Bambu Larangan, Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai bagian dari peringatan ‎Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap tanggal 21 Februari.

“Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini sebenarnya untuk men‎gajak masyarakat memperlakukan sampah dengan baik, tidak buang sampah sembarangan demi menciptakan Jakarta bebas sampah,” kata Rustam kepada media saat peresmian Kampung Cerdas, Selasa.

‎Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Edy Mulyanto, yang turut hadir dalam kegiatan itu mengatakan Kampung Cerdas ini merupakan proyek pertama di Jakarta.

Rusun Bambu Larangan dipilih sebagai lokasi pertama Kampung Cerdas karena rusun ini banyak dihuni oleh para petugas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

“Jadi kita awali dari petugas kita dulu, kalau di sini berhasil baru kemudian akan kita perbanyak ke tempat-tempat lain agar sampah bisa dikurangi,” ujarnya.

Dijelaskannya Kampung Cerdas ini punya fungsi untuk memilah sampah rumah tangga ‎para penghuni Rusun untuk kemudian didaur ulang.

Untuk sampah anorganik akan disediakan bank sampah, jadi para penghuni bisa mendapatkan uang dari setiap sampah anorganik yang mereka jual ke bank sampah.

Sedangkan sampah organik akan diolah untuk dijadikan pupuk.

“Kita ciptakan inovasi untuk mengurangi sampah, bukan cuma memindahkan sampah saja,” pungkasnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dongeng audio visual jadi program unggulan RPTRA Sindang Raya

Jakarta (ANTARA News) – Dongeng audio visual kini menjadi program unggulan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sindang Raya, Koja, Jakarta Utara. 

“Awalnya sebatas kebiasaan pengelola saja mendongeng. Tapi lama-kelamaan diminati anak-anak. Jadi sekarang kita gilir, setiap Rabu untuk anak-anak yang sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini),” kata Pengelola RPTRA Sindang Raya, Dewi, saat ditemui di RPTRA Sindang Raya, Kelurahan Koja,  Jakarta Utara, Selasa.

Dewi mengatakan dongeng audio visual yang banyak digemari anak usia dini itu banyak mengambil tema cerita rakyat.

Selain itu, ada juga program seni tari tradisional dan melukis bagi anak usia SD hingga SMP. Para pengajarnya berasal dari petugas Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Utara.

Program tari tradisional digelar setiap hari Selasa dan Jumat Pukul 19.00 WIB sedangkan program melukis setiap Senin pukul 19.00 WIB dan Jumat pukul 16.30 WIB.

“Ada sekitar 15 anak untuk tari dan 20 anak untuk melukis,” jelasnya.

Program jam belajar malam juga sudah diterapkan sejak lama, di sini anak usia sekolah bisa belajar dan mengaji di selasar dengan bimbingan pengelola RPTRA.

“Dalam sehari kita   rata-rata kedatangan 200-300 pengunjung. Itu belum termasuk sekolah yang belajar outdoor mengenal alam di lingkungan RPTRA,” ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi selidiki penyebab kebakaran 43 rumah di Tamansari

Asal api dari tingkat dua salah satu rumah

Jakarta (ANTARA News) – Polsek Metro Taman Sari  tengah menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 43 rumah di Jalan Ketapang Utara, Taman Sari, Jakarta Barat.

Kanit Reskrim Polsek Metro Taman Sari AKP Rango Siregar mengatakan petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran serta melakukan olah TKP di rumah yang menjadi sumber kebakaran.

“Beberapa barang bukti ada yang sudah diamankan untuk diperiksa termasuk saksi juga sedang diambil keterangannya,” katanya.

Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk tersebut telah menghanguskan 43 rumah di empat RT yakni RT 7, 8, 11, dan 12.

Akibatnya, 94 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 367 jiwa harus mengungsi di tempat pengungsian sementara.

Menurut seorang warga setempat yang menjadi saksi mata, Sairoh (49), api pertama kali muncul dari rumah seorang warga RT10 bernama Yus (60). Saksi mengatakan api muncul dari lantai 2 rumah milik Yus.

“Api itu pertama kali dilihat sudah dalam keadaan besar dan membumbung tinggi ke atas. Warga yang melihat langsung berteriak,” ujar Sairoh yang rumah anaknya ikut terbakar dalam musibah tersebut.

Menurut Sairoh, kebakaran diduga disebabkan oleh kompor gas yang digunakan oleh Yus di lantai 2 rumahnya. Sebab, saat itu Yus sempat mengatakan dirinya sedang memasak daging, namun mengaku sudah mematikan kompor.

“Tadi sempat ketemu dan saya tanya katanya masak daging tapi sudah dimatikan kompornya lalu ditinggal,” ujarnya.

Sairoh juga mengatakan sempat mendengar suara ledakan. Ledakan itu diduga berasal dari tabung gas 3 Kg yang digunakan Yus memasak. 

Tabung gas berikut kompor yang digunakan Yus kini telah diamankan petugas, sedangkan Yus juga dimintai keterangan.

Kepala Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, Sjukri, yang ditemui di lokasi kebakaran mengatakan Dinas Pemadam Kebakaran menurunkan 29 unit kendaraan pemadam serta mengerahkan sekitar 150 personel untuk mengatasi kobaran api.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemukiman padat di Taman Sari terbakar

Jakarta (ANTARA News) – Sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Ketapang Utara, RT12/06, Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, dilaporkan hangus terbakar.

Kepala Seksi (Kasie) Pengendali Kebakaran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat Rompis Romlih mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul ‎09.50 WIB.

“Kami terima berita pukul 09.50 WIB, objeknya rumah tinggal,” kata Rompis saat dikonfirmasi, Selasa (26/2).

Si jago merah yang berasal dari salah satu rumah warga menyebar dengan cepat ke rumah di sekitarnya akibat lokasi permukiman yang sangat padat.

‎Untuk memadamkan api di lokasi, sebanyak 26 mobil unit pemadam dikerahkan ke lokasi.

“26 mobil kita kerahkan dan saat ini sedang dilakukan pendinginan. Sedangkan untuk penyebabnya masih diselidiki,” kata Rompis. 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019